Meski regulasi menjamin seluruh biaya pembelajaran ditanggung dalam UKT, mahasiswa UNJ masih harus merogoh kocek jutaan rupiah setiap semester. Di sisi lain, pihak rektorat menyebut kebutuhan pembelajaran seharusnya telah dianggarkan oleh program studi.
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 seluruh biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa masuk dalam perhitungan Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Sehingga perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang ditetapkan berdasarkan BKT, sudah seharusnya memenuhi seluruh kebutuhan pembelajaran mahasiswa setiap semester.
Namun dalam praktiknya, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) masih melakukan pungutan biaya di luar UKT. Bersumber pada berita LPM Didaktika dengan tajuk Mahal Biaya Penunjang Praktikum Fakultas Teknik (2023) dan Biaya Praktikum Masih Membebani Mahasiswa Fakultas Teknik (2025), menunjukkan mahasiswa masih dibebankan biaya tambahan untuk menunjang pembelajaran praktikum.
Baca juga:
Demi mengetahui tren pemungutan biaya di luar UKT lebih lanjut, Tim Didaktika menghimpun survei dengan 103 responden yang berasal dari berbagai fakultas. Dalam survei tersebut, sebanyak 97,1 persen mahasiswa mengaku pernah mengeluarkan biaya tambahan di luar UKT.
Adapun biaya tambahan ini paling banyak dikeluarkan untuk kebutuhan praktik sebanyak 59,2 persen. Diikuti dengan pengeluaran lainnya seperti buku yang diwajibkan untuk dibeli, langganan Zoom Meeting, biaya penelitian lapangan, dan biaya penunjang pembelajaran lainnya.
Mayoritas responden berasal dari Fakultas Teknik (FT) sebesar 44,7 persen dan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) sebesar 19,4 persen, yang didominasi angkatan 2024 dan 2025. Pengeluaran mahasiswa di kedua fakultas tersebut mencapai angka Rp3 juta hingga Rp5 juta per semester.
Tingginya biaya tambahan ini turut membebani kondisi ekonomi mahasiswa. Sebanyak 70,9 persen responden menyatakan pengeluaran di luar UKT memberatkan keuangan mereka.
Beban biaya tersebut dialami salah satunya oleh mahasiswa prodi Desain Mode angkatan 2024, Han (bukan nama sebenarnya). Setiap semesternya, Han mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan praktikum.
“Dari semester satu kita diwajibkan beli mesin jahit yang harganya paling murah sejuta. Itupun masih harus beli kain blacu sama kain katunnya pakai uang pribadi,” keluh Han saat diwawancarai Tim Didaktika pada Senin (20/4).
Han merasa terkejut saat mengetahui pengeluarannya melonjak drastis setiap kenaikan semester. Misal saat semester tiga kemarin, kata Han, nominal yang ia keluarkan untuk biaya praktikum mencapai angka Rp3 juta sampai Rp4 juta.
Menurut Han beban tersebut diperparah dengan tuntutan ekspektasi yang dimiliki dosennya. Mahasiswa kerap kali diminta untuk memenuhi standar kualitas bahan yang tinggi, hal ini membuat Han seringkali harus mengalokasikan dana ekstra.
Sayangnya, Han menilai ekspektasi tersebut tidak diiringi dengan kesiapan kampus dalam memfasilitasi bahan praktik yang dibutuhkan. Baginya, sudah menjadi tanggung jawab kampus untuk menyediakan kebutuhan tersebut, guna meminimalisir risiko teguran dosen sekaligus menghemat uang saku mahasiswa.
“Kalau emang dari awal dosen semuanya mau barang yang tertentu, ya sudah dari kampus menyediakan biar kita tidak usah beli. Jadi kita tidak dimarahi karena salah beli,” tegas Han.
Persoalan serupa mendera mahasiswa prodi Pendidikan Seni Rupa, Dimastya. Sebagai mahasiswa seni rupa, ia kerap kali ditugaskan untuk membuat karya seni dan pameran wajib di tiap semester. Hal tersebut membuat Dimas harus merogoh kocek pribadi.
Dimas mengungkapkan bahwa biaya di luar UKT bisa mencapai jutaan rupiah akibat tingginya intensitas pameran dan tuntutan tugas praktik. Sepanjang semester empat, Dimas menyebut dirinya mengeluarkan dana sebesar Rp2,8 juta untuk menunjang perkuliahan. Lalu di semester lima, ia kembali harus menyisihkan Rp2 juta dari kantong pribadinya.
“Di akhir semester itu yang bikin aku was-was, tidak bisa tenang itu di pamerannya. Udah kita pusing di tugas, pusing perencanaan pameran, terus pusing di biaya pameran juga,” keluh Dimas saat diwawancarai Tim Didaktika melalui Zoom Meeting pada Jumat (1/5).
Ia merasa kecewa saat mengetahui jika ekspektasinya berbeda dengan realita yang ada. Menurut Dimas, biaya praktik sudah menjadi tanggung jawab pihak kampus bukan malah sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa.
Keterbatasan fasilitas yang ada pun, menurut Dimas membuat mahasiswa perlu menyiasati dengan mengandalkan barang turunan dari kakak tingkat. Selain itu, mereka juga harus mengumpulkan dana secara kolektif demi memastikan berjalannya pameran.
“Biaya praktik seharusnya sudah ditanggung kampus, bukan dibebankan ke mahasiswa,” tutup Dimas.
Staf Ahli Wakil Rektor II Bidang Perencanaan dan Keuangan, Ahmad Fauzi, menanggapi temuan survei dan keluhan mahasiswa terkait biaya operasional perkuliahan. Ia menjelaskan setiap tahunnya universitas telah mengalokasikan pagu anggaran kepada setiap fakultas untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Menurut Fauzi, mekanisme penganggaran tersebut bersifat bottom-up. Hal itu berarti sebelum semester dimulai, program studi mengajukan kebutuhan alat dan bahan praktik kepada fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas. Sehingga mahasiswa, lanjut Fauzi, tidak seharusnya mengeluarkan biaya lagi untuk keberlangsungan pembelajaran mata kuliah.
“Harusnya dimasukin aja ke dalam penganggaran masing-masing. Kalau ada hal-hal yang perlu dikeluarkan, secara arahannya kan mahasiswa tidak boleh mengeluarkan uang lagi,” ujar Fauzi saat ditemui di Kantor Rektorat, Kamis (23/4).
Fauzi menilai koordinasi terkait penugasan yang memakan biaya besar seharusnya bisa diselesaikan melalui komunikasi di tingkat program studi. Menurutnya, prodi memiliki wewenang untuk mengarahkan dosen dalam memberikan penugasan ke mahasiswa.
Ia menekankan agar dosen dapat mencari ide tugas pengganti yang lebih murah. Sehingga hal tersebut dapat menjadi solusi bagi mahasiswa yang merasa terbebani secara finansial.
Baca juga:
“Dosennya yang tahu dia mau ngasih tugas apa. Kalau misalnya anggaran pagunya tidak cukup, berarti kan dosennya harus mencari ide kira-kira pengganti tugasnya apa yang bisa lebih murah,” pungkasnya.
Tim Didaktika telah mengirim surat wawancara kepada Wakil Dekan II pada Senin (11/5), dan menindaklanjutinya melalui WhatsApp pada Selasa (12/5) untuk meminta penjelasan mengenai langkah fakultas dalam mengawasi biaya operasional praktik yang masih dibebankan kepada mahasiswa. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan.
Reporter/penulis: Diajeng Gihan
Editor: Khalda Syifa
