“Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis apa itu? pengamat, LSM.”
Celotehan dari Prabowo Subianto tersebut menambah istilah baru celaan kepada kelompok-kelompok yang kerap mengkritiknya, yakni “londo ireng”. Lekat nuansa sejarah, londo ireng merujuk kepada kaum bumiputra yang mengkhianati bangsanya sendiri dengan menjadi kaki tangan pemerintahan kolonial.
Baca juga: Librisida: Ketika Kekuasaan Menulis Ulang Ingatan untuk Memanipulasi Pikiran
Namun, Prabowo seharusnya lebih pandai dalam berkaca. Justru rezim Prabowo lah yang nyatanya paling konkret disebut sebagai londo ireng dalam konteks Indonesia terkini. Sebab, mereka ugal-ugalan mengekor imperialisme Amerika Serikat (AS) dan mengkhianati kepentingan bangsa sendiri.
Contoh jelasnya adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bikinan Presiden AS, Donald Trump. BoP semata-mata organisasi internasional tandingan PBB yang bertujuan untuk menyalurkan kepentingan AS. Menguasai Palestina adalah salah satu keinginan AS. Maka, saat BoP menyerukan perdamaian dan rekonstruksi di jalur Gaza, tidak ada keterwakilan Palestina dalam lembaga tersebut. Malah Israel yang merupakan sekutu dekat AS duduk manis di BoP.
Dengan mengiyakan ajakan Donald Trump, rezim Prabowo mengotori sejarah panjang keberpihakan bangsa Indonesia kepada Palestina. Di saat banyak negara tengah memboikot Israel, Rezim Prabowo justru bermesraan duduk semeja dengan penjajah dan pelaku genosida bangsa Palestina tersebut.
Dalam waktu berdekatan, rezim Prabowo semakin terlihat mengekor imperialis AS yang ditunjukan dengan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Dalam kesepakatan dagang itu rezim Prabowo berbangga diri karena menurunkan tarif masuk barang Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen. Tambah lagi, 1.819 produk Indonesia seperti kopi dan kelapa sawit bebas bea masuk.
Meski demikian, ART sesungguhnya berat sebelah, sangat merugikan bangsa Indonesia, tetapi menguntungkan AS. Total dalam perjanjian itu, Indonesia hanya memberi 6 kewajiban untuk AS. Sebaliknya, AS memberi 217 tuntutan kepada Indonesia. Salah satu kewajiban Indonesia adalah pembebasan tarif masuk 99 persen barang dari AS. Selain itu, Indonesia diharuskan membeli komoditas energi, pertanian, dan pesawat AS yang bernilai puluhan miliar dolar.
Tambah runyam, ART membuat Indonesia kian terikat dengan kepentingan luar negeri AS. Indonesia dituntut membatasi ekspor dan investasi dari negara lain yang masuk ke dalam daftar boikot AS. Dengan begitu, Indonesia bisa tidak leluasa bekerja sama dengan negara lain. Rezim Prabowo bagai domba yang mengikuti segala arahan dari sang penggembala.
Parahnya, ketertundukan rezim Prabowo kepada AS menunjukkan kepatuhan buta atau tanpa pertimbangan yang matang. Sebab, tidak seperti beberapa dekade lalu, AS bukanlah penguasa tunggal dunia. Dalam artian, dunia tidak didominasi oleh satu negara (unipolar) atau dua negara (bipolar). Mulai banyak negara unjuk gigi menyaingi AS dalam perhelatan internasional macam China, India, Rusia, ataupun Brazil.
Lebih jauh, Profesor Terkemuka Hubungan Internasional American University, Amitav Acharya menyatakan dunia sekarang multiplex. Di tulisannya berjudul “After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World”, Amitav mengibaratkan dunia hari ini sebagai bioskop multiplex—yang menyajikan kepada penonton pilihan berbagai film, aktor, sutradara, dan alur cerita di bawah satu atap.
Dalam dunia yang tak hanya berisi layar tunggal buatan AS tersebut, masyarakat semakin terhubung dan saling ketergantungan. Menurut Amitav, ketika berbagai kekuatan baru semakin berkembang, dominasi “Barat” yang dipimpin oleh AS kian tergerus.
Oleh karenanya, belakangan imperialis AS berupaya sedemikian rupa mempertahankan dominasinya di dunia. Tindakan ugal-ugalan terus dilakukan AS, seperti menopang genosida di Gaza, mengeluarkan tarif Trump, menculik Presiden Venezuela, ataupun melakukan peperangan kepada Iran.
Meski begitu, imperialis AS yang kalah dalam perang terhadap Iran seolah semakin mempercepat keruntuhan dominasi AS. Sebagai negara yang diboikot puluhan tahun oleh dunia Barat, Iran berhasil mempermalukan AS. Tidak hanya itu, sahabat dekat AS seperti Inggris dan Jepang yang tidak ikut serta dalam perang melawan Iran, menunjukkan mereka mencoba menjaga jarak dengan negeri Paman Sam.
Jadi, rezim Prabowo begitu bodoh jika terus ugal-ugalan mengekor imperialis AS. Cukup aneh Indonesia menggantungkan nasib kepada satu kutub kekuatan dunia yang pengaruhnya tengah melemah dan kian memperkeruh situasi internasional. Ketika sejumlah negara perlahan mulai meninggalkan AS, Indonesia mestinya melakukan hal yang sama.
Londo Ireng Rezim Prabowo Mengkhianati Rakyat Indonesia
Dari segala persoalan yang terjadi, rezim Prabowo tidak sepenuhnya lugu ketika mengekor imperialis AS. Prabowo bersama kroni-kroninya merupakan komprador atau bisa disebut londo ireng yang relatif mempunyai kepentingan ekonomi-politik atas tindakan tersebut.
Para oligarki mendapat keuntungan ketika tarif masuk barang ke AS menurun atau bahkan gratis untuk sejumlah komoditas asal Indonesia. Di sisi lain, rezim Prabowo tidak dibidik oleh imperialis AS untuk diruntuhkan, sebagaimana yang terjadi di Venezuela dan Iran.
Akhirnya, rakyat Indonesia yang dikorbankan oleh kepentingan para londo ireng berbaju pemerintah ini. Nihilnya tarif masuk barang dari AS ke Indonesia, membuat komoditas dari Negeri Paman Sam leluasa datang berduyun-duyun dengan harga murah ke tanah air.
Pasar Indonesia akibatnya dikepung komoditas AS. Mau tidak mau, industri manufaktur dan tekstil yang sedang lesu akan semakin memburuk karena kalah saing dengan produk asing. Ujung-ujungnya PHK di mana-mana, sehingga pengangguran dan jumlah pekerja informal meningkat.
Tidak hanya buruh, kaum tani Indonesia pastinya gigit jari lantaran keberadaan ART. Selain karena segala produk asal AS bebas tarif masuk, rezim Prabowo juga diharuskan mengekspor komoditas pertanian besar-besaran AS. Petani semakin terinjak-injak oleh dominasi produk asing.
Dapat dilihat rakyat kecil yang paling terdampak langsung tindakan rezim Prabowo mengekor AS. Sementara, para oligarki kelimpahan uang karena barang yang mereka produksi masuk ke AS dengan bebas tarif.
Akan tetapi, ketika perekonomian rakyat terus memburuk, keresahan masyarakat kian membara dan benih-benih perlawanan menjamur. Derita rakyat Indonesia yang menjadi tumbal dari kepentingan londo ireng rezim Prabowo merupakan bom waktu yang kapan saja dapat mengguncangkan negara. Cuman ketika momentum perubahan itu terjadi, mau dibawa ke mana jalannya perubahan bangsa Indonesia?
Mengobarkan Kembali Politik Bebas-Aktif dan Dunia Ketiga
Pada 1952, kabinet Sukiman menyepakati Mutual Security Act (MSA), yakni program bantuan berupa ekonomi, militer, dan teknis dari AS. Meskipun MSA jauh menguntungkan Indonesia secara ekonomi dibandingkan kesepakatan Trump dengan Prabowo hari ini, kabinet Sukiman runtuh karena perjanjian tersebut. Kabinet Sukiman dinilai kian condong ke AS. Doktrin politik bebas aktif tidak bisa mentoleransi tindakan tersebut.
Beberapa tahun selanjutnya, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 1955. Dihadiri banyak bangsa-bangsa bekas jajahan, konferensi itu memompa semangat Dunia Ketiga kepada seluruh dunia. Sebagaimana dijelaskan sejarawan asal India, Vijay Prashad, Dunia Ketiga adalah sebuah proyek pertarungan melawan penjajahan di mana rakyat di Afrika, Asia, dan Amerika Latin mengimpikan sebuah dunia baru.
Dalam dunia baru itu, bangsa-bangsa bekas jajahan menginginkan lepas dari belenggu ketertundukan ataupun ketergantungan secara ekonomi-politik dengan negara-negara maju. Tidak hanya mengutamakan independensi, bangsa Dunia Ketiga juga bergerak mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia.
Berbalik jauh ke hari ini, Indonesia semakin jauh dari doktrin politik bebas-aktif atau cita-cita Dunia Ketiga. Negeri ini justru terpenjara dengan kepentingan imperialis AS. Indonesia malah secara pasif turut andil dalam fenomena penjajahan dan peperangan di dunia.
Dari banyaknya penjelasan di atas, bisa disimpulkan tingkah rezim Prabowo mengekor imperialis AS cacat secara pertimbangan moral, ekonomi, geopolitik dan historis. Jika hal ini terus berjalan, Indonesia akan menuju jurang penuh kehancuran. Maka, sudah semestinya Indonesia memompa kembali semangat politik bebas-aktif dan Dunia Ketiga.
Hal demikian sejalan dengan pemikiran Amitav Acharya. Di dunia multiplex, Amitav mementingkan perlunya sistem tata kelola global yang benar-benar direformasi dan memberikan pengakuan tulus terhadap aspirasi semua pihak. Ia menyebut, harus ada penghargaan yang pantas terhadap kontribusi aktor non-Barat dalam pasar gagasan untuk kerja sama global.
Oleh karena itu, dibanding menggantungkan nasib kepada AS atau satu kutub kekuatan lainnya, dalam dunia multiplex, Indonesia semestinya menghimpun kerja sama luas dan erat dengan negara berkembang atau miskin lainnya. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih independen dan jaringan tersebut bisa bertransformasi menjadi modal untuk memperjuangkan tatanan dunia lebih adil dan setara.
Baca juga: Nestapa Ojol di Tengah Kenaikan Harga Oli dan Suku Cadang
Namun, belajar dari masa lalu, untuk mewujudkan hal tersebut barangkali harus ada perubahan kekuasan di Indonesia. Para komprador atau londo ireng seperti rezim Prabowo tidak mungkin membawa perubahan progresif. Ketika momentum perubahan terjadi, pemimpin Indonesia perlu diisi oleh orang-orang yang menyerukan politik bebas-aktif dan cita-cita Dunia Ketiga.
Kemunduran AS merupakan peluang perubahan besar-besaran dunia. Indonesia dan banyak bangsa Dunia Ketiga lainnya mesti bergerak bersama untuk menciptakan dunia yang jauh lebih baik.
Penulis: Andreas Handy
Editor: Anisa Inayatullah
