Bagai maling teriak maling, rezim Prabowo yang kerap menuduh pengkritiknya sebagai antek asing, tetapi justru mereka sendirilah antek asing itu sendiri.
Kata “antek asing” sudah menjemukan banyak telinga orang Indonesia. Perkataan tersebut serupa mantra yang terus dirapalkan Prabowo ataupun kroni-kroninya tatkala muncul kritik masif kepada pemerintah.
Misalnya tak jauh saat protes berbentuk pengibaran bendera One Piece menggema, Prabowo menyatakan ada segelintir antek asing yang tidak ingin Indonesia maju. Begitupun saat rentetan demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN), Hendropriyono mengatakan ada andil pihak asing di dalamnya.
Padahal, tidak ada bukti jelas terkait keterlibatan pihak asing sebagai dalang dalam sederet protes masyarakat kepada rezim Prabowo. Maka,“antek asing” hanya omon-omon dari rezim Prabowo yang bertujuan mendiskreditkan gerakan masyarakat. Lebih lanjut, justru rezim Prabowo lah yang mempunyai kecenderungan sebagai antek asing.
Baca juga: Paradoks Hilirisasi: Kedok Pembangunan dan Kesengsaraan Rakyat
Contoh gamblangnya dapat dilihat dari kasus tarif Trump. Dilatarbelakangi perang dagang dengan Cina, Amerika Serikat menaikkan tarif impor secara drastis ke banyak negara, termasuk Indonesia yang dikenai biaya sebesar 32 persen. Tarif besar ini membuat rezim Prabowo seperti cacing kepanasan, mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu pasar ekspor utama bagi komoditas Indonesia.
Dengan negosiasi, pemerintah berupaya sedemikian rupa untuk menurunkan tarif Trump. Hasilnya, Amerika Serikat menurunkan tarif impor produk Indonesia menjadi sebesar 19 persen. Akan tetapi, sebagai gantinya, produk Amerika Serikat tidak dikenai tarif apapun atau nol persen ketika masuk ke Indonesia.
“Kesepakatan penting ini membuka seluruh pasar Indonesia bagi Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah,” ucap Trump dengan angkuh.
Belum sampai di situ. Bagian lain dari hasil negosiasi, Indonesia diharuskan membeli berbagai komoditas energi, agrikultur, dan pesawat dari Amerika Serikat yang ditaksir senilai puluhan miliar dolar AS. Sudah bebas pajak masuk, berjibun produk Amerika Serikat terpaksa dibeli Indonesia tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
Rezim Prabowo secara ugal-ugalan mengorbankan banyak hal demi penurunan tarif Trump. Tampak, pemerintah Indonesia begitu tunduk kepada Amerika Serikat. Tak hanya itu, rezim Prabowo juga seakan menjadi bawahan penyaing Negeri Paman Sam, yakni Cina.
Sebagaimana pendahulunya, Prabowo memperbesar arus investasi Cina di Indonesia. Dari lawatan pertamanya ke Negeri Tirai Bambu saja, Prabowo mendatangkan modal sebesar US$ 10,07 miliar atau setara sekitar Rp 157,64 triliun. Adapun salah satu fokus utama investasi China ke Indonesia berkutat dalam sektor energi seperti pertambangan nikel.
Masifnya gelontoran modal dari Tiongkok, menjadikan rezim Prabowo seolah mengembik kepada negeri ini. Misalnya terbaru Prabowo mengatakan negara akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh kepada Cina. Padahal, kontrak awal Whoosh bersifat business to business (B2B), yang artinya beban biaya atau utang tidak ditanggung APBN. Jadi, rezim Prabowo mengorbankan uang rakyat untuk membayar utang proyek yang membengkak sampai ratusan triliun rupiah tersebut.
“Ingat, ini (Whoosh) simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” tegas Prabowo.
Baca juga: Agama sebagai Alat Pembangun Kekuasaan Oligarki Lokal
Bukan hanya investasi, produk Cina juga membanjiri Indonesia. Keadaan ini semakin masif setelah penerapan tarif Trump, yang membuat Cina mengalokasikan banyak produknya dari Amerika Serikat ke negara lain seperti Indonesia. Hal itu membuat industri dalam negeri, terutama UMKM sangat terganggu
Akan tetapi, sejauh ini rezim Prabowo belum membatasi secara ketat masuknya produk asal Cina. Malah sebagai respons atas permasalahan tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta pengusaha membuat produk KW atau palsu. Solusi aneh dan minimnya upaya pembatasan, menunjukkan rezim Prabowo segan untuk merintangi Tiongkok yang telah menanamkan banyak modal di Indonesia.
Dapat dilihat Indonesia tertunduk kepada Amerika Serikat dan China. Rezim Prabowo seperti pesuruh yang mempermulus kepentingan kedua negara adidaya tersebut. Hal ini juga semakin menunjukkan rezim Prabowo yang penuh akan paradoks.
Sebagaimana yang dituliskan Mawa Kresna dalam tulisan berjudul “Paradoks Prabowo” di Project Multatuli, Prabowo selalu menudingkan sesuatu yang buruk, tapi ia sendiri yang melakukannya. Dalam konteks ini, bagai maling teriak maling, rezim Prabowo yang kerap menuduh pengkritiknya sebagai antek asing, tetapi justru mereka sendirilah antek asing itu sendiri.
Arah Baru Rezim Komprador Indonesia
Prabowo dan kroni-kroninya sejatinya merupakan para komprador. Ekonom asal Mesir, Samir Amin menyatakan komprador merujuk kelas sosial atau borjuis lokal yang bertindak sebagai pengokoh kekuatan global (kapitalisme global). Jelasnya, para komprador mendapatkan keuntungan atas eksploitasi negara-negara dominan yang mengontrol negara pinggiran seperti Indonesia.
Dalam sejarah Indonesia modern, gelar komprador kerap disematkan kepada rezim Orde Baru. Seperti yang disinggung Richard Robinson dalam bukunya berjudul Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, pemerintah Orde Baru sebagai komprador, memberikan jalan masuknya modal internasional ataupun melekatkan ideologi kapitalisme internasional dengan perekonomian Indonesia.
Selepas genosida kaum kiri tahun 1965-1966, Soeharto yang memerintah secara otoriter, mempermulus kepentingan Barat mengakumulasikan modal sebanyak-banyaknya di Indonesia selama puluhan tahun. Bersama kroni-kroninya (ABRI, Birokrat, dan Golkar) yang turut berkamuflase sebagai pemilik modal, Soeharto mendominasi perekonomian Indonesia dengan menjadi perantara investor Barat.
Kini, Prabowo seolah berupaya mengikuti jejak mantan mertuanya itu untuk menjadi pemimpin para komprador. Dengan menjadi perantara utama negara industrialis maju, Prabowo dapat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya di Indonesia. Agar terwujud, Prabowo perlu memusatkan kekuatan politik dan ekonomi Indonesia ke tangannya.
Maka, tidak heran sekarang semua partai politik mengekor kepadanya. Selain itu, seluruh aset BUMN kini dipusatkan kepada Danantara.
Lebih lanjut, sebagaimana pemerintahan komprador Orde Baru, rezim Prabowo mudah mengorbankan rakyat demi kepentingan mereka sendiri maupun negara industrialis maju. Seperti yang terjadi dalam kasus tarif Trump, Whoosh, dan banjir produk Cina. Kepentingan rakyat dikorbankan agar bisnis ekspor barang dan industri ekstraktif Prabowo maupun kroni-kroninya tidak terganggu.
Cuman berbeda dengan Orde Baru, rezim Prabowo tidak mengekor kepada satu kutub kekuataan dunia saja. Selain Amerika Serikat, rezim Prabowo juga mengekor kepada Cina. Meski begitu, bukan berarti rezim Prabowo menjalankan pandangan hubungan luar negeri bebas aktif dari Hatta, yakni berdayung di anatara dua karang. Rezim Prabowo hanya bersikap pragmatis saja.
Malahan yang cenderung terjadi, Indonesia tergencet di antara pertumbukan dua karang. Kedua karang itu berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia. Meski demikian, terdapat segelintir orang Indonesia berperan seperti parasit yang mendapat keuntungan dari penindasan itu. Merekalah para komprador. Merekalah antek asing sebenarnya.
Gelora Semangat Bandung Melawan Antek Asing
70 tahun lalu, Konferensi Asia Afrika (KAA) terselenggara di Bandung. Dalam konferensi ini, puluhan bangsa Asia-Afrika yang baru merdeka berikrar menentang kolonialisme dalam segala bentuk. Salah satunya penekanan soal perdagangan internasional yang setara antara negara industrialis maju dan bekas jajahan.
Menurut Vijay Prashad dalam buku Bangsa-Bangsa Kulit Berwarna: Sejarah Masyarakat Dunia Ketiga, pasca KAA ramai warga dunia berbicara tentang “Semangat Bandung”. Yang mereka maksud sederhana belaka: bahwa dunia terjajah kini muncul untuk merebut ruangnya dalam urusan dunia, bukan sekadar pelengkap Dunia Pertama atau Kedua, melainkan sebagai pemain berkat usaha sendiri. Selain itu, Semangat Bandung adalah suatu penolakan atas subordinasi ekonomi dan represi budaya—dua kebijakan utama imperialisme.
Baca juga: Aksi Kamisan ke-885: Menolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Sekarang, Semangat Bandung mengendur di antara banyak negara peserta KAA, termasuk tuan rumahnya. Selama puluhan tahun, segelintir elite di Indonesia hidup sebagai komprador yang sangat bergantung oleh kepentingan pemilik modal luar negeri. Maka, mereka pastinya peduli setan dengan permasalahan ketimpangan nasional maupun dunia yang masih menganga.
Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengharapkan rezim Prabowo menghidupkan kembali Semangat Bandung. Jalan keluarnya terletak kepada kita sendiri, rakyat Indonesia yang hidup penuh ketertindasan di bawah sistem imperialisme global
Kita harus merebut kekuasaan yang dipenuhi oleh para komprador. Bersamaan dengan itu, kita harus memperkuat solidaritas di antara rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Sebagaimana KAA, rakyat tertindas di seluruh dunia harus menjadi subjek aktif yang berupaya membuat tatanan dunia lebih baik dan setara. Kelak para komprador, antek asing, dan pelanggeng sistem imperialisme global akan kalah.
Penulis: Andreas Handy
Editor: Zidnan Nuuro
