Reformasi 1998 sering dianggap sebagai titik balik kebebasan, termasuk kebebasan dalam menulis dan membaca sejarah. Buku-buku yang dulu dilarang boleh beredar, narasi alternatif mulai bermunculan, dan monopoli kebenaran versi negara perlahan runtuh.
Namun, di tengah euforia itu, muncul sebuah pertanyaan yang mengusik pikiran: apakah narasi sejarah hari ini benar-benar telah bebas dari kontrol?
Baca juga: Kemenangan Sanseito Sebagai Kebangkitan Chauvinisme di Jepang
Selama 32 tahun, rezim Orde Baru membangun apa yang bisa disebut sebagai “kebenaran sejarah” yang resmi. Peristiwa G30S yang diklaim didalangi oleh PKI, misalnya, selalu dikemas dalam satu narasi tunggal yang disebarkan lewat buku pelajaran, film propaganda, dan media massa yang dikontrol ketat oleh pemerintah.
Lewat cara itu, pemerintah menentukan siapa yang boleh berbicara, apa yang boleh dikatakan dan siapa yang harus dilupakan. Hasilnya? kita semua tumbuh percaya pada satu versi narasi sejarah yang sama, tanpa pernah mempertanyakan kebenaran narasi tersebut.
Fenomena ini bisa kita baca lewat pemikiran Michel Foucault, seorang filsuf asal Prancis. Menurut Foucault, kekuasaan tidak selalu bekerja lewat kekerasan atau ancaman. Justru yang paling efektif adalah ketika kekuasaan bekerja lewat wacana, yaitu cara berpikir dan sistem pengetahuan yang menentukan apa yang dianggap benar dan layak dipercaya masyarakat. Siapa yang menguasai wacana, dialah yang sesungguhnya berkuasa. Di era Orde Baru, negara memegang kendali itu sepenuhnya.
Foucault juga mengingatkan bahwa setiap zaman punya “rezim kebenarannya” sendiri, suatu mekanisme yang mengatur apa saja yang boleh dianggap benar. Di era Orde Baru, mekanismenya adalah negara. Lalu bagaimana dengan hari ini?
Sekilas, era digital hari ini tampak seperti kebalikannya dari masa Orde Baru. Siapapun bisa menulis, siapapun bisa menyebarkan informasi, dan tidak ada satu pihak pun yang bisa memonopoli sejarah. Sejarah G30SPKI kini bisa dicari dari puluhan sudut pandang hanya dalam hitungan detik. Kedengarannya seperti kebebasan yang sesungguhnya.
Tapi, Foucault justru mengingatkan kita untuk tidak terlalu cepat puas. Wacana tidak butuh negara otoriter untuk bisa bekerja. Ia hanya butuh satu hal, yakni, mekanisme yang menentukan mana informasi yang boleh dilihat dan mana yang harus di redupkan. Di era digital, mekanisme itu bernama algoritma.
Algoritma media sosial ini bersifat tidak netral. Ia dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama menatap layar, bukan untuk menyajikan informasi kebenaran. Konten yang provokatif, emosional dan mudah dicerna jauh lebih cepat menyebar dibanding analisis yang ilmiah dan mendalam. Akibatnya, narasi sejarah sering disederhanakan, entah glorifikasi berlebihan, penghinaan atau hanya sekedar nostalgia itulah yang justru mudah viral dan masuk FYP. Tanpa sadar, kita tidak lagi dikontrol oleh satu rezim, tapi oleh ribuan gelembung informasi yang masing-masing mengklaim kebenarannya sendiri.
Ini bukan sekadar teori. Kita bisa melihatnya langsung di sekitar kita. Konten bertema “sejarah” di TikTok atau Instagram sering menyederhanakan peristiwa kompleks menjadi video berdurasi satu menit, tanpa konteks, tanpa sumber yang jelas.
Narasi nostalgia Orde Baru seperti “lebih enak zaman Pak Harto” terus berputar di media sosial dan kerap ditelan mentah-mentah oleh masyarakat. Bahkan meme sejarah yang terlihat ringan dan menghibur pun diam-diam membentuk cara kita memandang masa lalu.
Belum lagi soal buzzer dan konten propaganda terselubung yang kini menjadi alat politik baru. Narasi sejarah saat ini sering dipakai untuk membangun citra politik, menyerang lawan, atau menggerakan massa. Persis seperti yang dilakukan Orde Baru, hanya kali ini tanpa sensor terang-terangan. Kekuasaan tetap memproduksi “kebenaran”, tapi caranya jauh lebih halus dan lebih sulit terdeteksi oleh masyarakat.
Hal yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana generasi muda mengonsumsi sejarah hari ini. Bukan dari buku teks yang diatur negara melainkan dari konten p ndek di TikTok dan Instagram yang diatur oleh algoritma. Formatnya memang berbeda, tapi logika dasarnya sama yaitu ada mekanisme yang menentukan apa yang kamu lihat, apa yang kamu percaya, dan bagaimana kamu memandang masa lalu.
Baca juga: Jelita
Ini bukan berarti kita harus pesimis terhadap era digital. Justru sebaliknya, era digital membuka ruang bagi siapa saja untuk bersuara, sehingga narasi sejarah tidak lagi dikuasai oleh satu kelompok saja. Tetapi, karena itu pula lah, cara pandang kita harus berubah.
Salah satunya dengan belajar berpikir historis. Berpikir historis bukan soal menghafal tanggal dan nama tokoh, tapi soal berani bertanya, siapa yang membuat narasi ini? Untuk kepentingan siapa? dan apa yang tidak diceritakan?Pertanyaan-pertanyaan itu dulu dibutuhkan untuk mengkritisi narasi sejarah Orde Baru. Sekarang, pertanyaan yang sama dibutuhkan setiap kali kita membuka media sosial kita.
Sejarah tidak pernah benar-benar bebas dari kuasa. Yang berubah hanyalah di mana kuasa itu bersembunyi.
Penulis: Fuji Asih, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2023
