Majelis Perjuangan Rakyat (MPR) menggelar aksi demonstrasi bertajuk Mosi Tidak Percaya Rezim Prabowo-Gibran di kawasan Patung Kuda pada Jumat (17/07). Terdiri dari puluhan elemen masyarakat dan mahasiswa dari berbagai kampus, MPR membawa tiga tuntutan, yakni kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, bongkar total sistem negara, dan selamatkan pendidikan Indonesia.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Anur, menjelaskan alasan utama di balik gerakan ini. Ia menyatakan aksi ini muncul lantaran kepercayaan publik terhadap rezim Prabowo-Gibran sudah runtuh akibat berbagai persoalan yang terus menumpuk.
Baca juga: JPO Rawamangun Belum Ramah bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Netra
Oleh karena itu, ucap Anur, aksi ini menyerukan mosi tidak percaya rezim Prabowo-Gibran. Menurutnya, seruan ini dipilih sebagai bentuk penolakan tegas terhadap keberadaan Prabowo-Gibran selaku pemimpin negara.
“Kepercayaan publik terhadap pemerintah sudah menurun karena berbagai masalah yang dinilai tidak kunjung terselesaikan. Mulai dari pengelolaan pajak, sumber daya negara, hingga sistem ketatanegaraan yang semakin memburuk,” ujar Anur ketika diwawancarai pada Jumat (17/7).
Anur menjelaskan tuntutan yang disuarakan massa aksi. Tuntutan pertama adalah pengembalian kedaulatan masyarakat sipil yang dinilai semakin tergerus. Anur menyatakan, masuknya unsur militer dan kepolisian ke dalam berbagai ranah sipil berdampak kepada terkikisnya kedaulatan masyarakat sipil.
“Misalnya militer tidak punya kewenangan untuk terlibat dalam pengamanan aksi demonstrasi maupun mengambil peran di ranah sipil. Konstitusi sudah mengatur hal tersebut dengan jelas,” tukasnya.
Tuntutan kedua mengarah pada perombakan total sistem ketatanegaraan yang dinilai membuka celah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anur mencontohkan program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menurutnya dijalankan tanpa pengawasan memadai, sehingga rawan dikorupsi.
Adapun tuntutan ketiga berfokus pada penyelamatan pendidikan Indonesia yang belum dianggap sebagai prioritas anggaran negara. Anur menilai alokasi 20 persen anggaran pendidikan seharusnya utuh, tanpa dipotong untuk membiayai program lain di luar sektor tersebut seperti MBG.
Ia memastikan demonstrasi ini akan terus berlanjut apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah. Anur mengatakan, aliansi MPR berencana akan membuat gebrakan yang bisa mengejutkan pemerintah.
“Kami akan datang dengan massa yang lebih banyak dan menggeruduk tempat-tempat vital negara jika suara kami tidak didengar,” tegas Anur.
Selain elemen mahasiswa, aksi ini diramaikan oleh nyanyian perlawanan dari Paduan Suara Gitaku. Salah satu anggota kelompok tersebut, Lia mengaku organisasinya sering terlibat dalam demonstrasi, seperti Aksi Kamisan yang rutin dilakukan setiap pekan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan keresahannya terhadap kondisi sosial dan politik yang dinilai semakin timpang dan penuh ketidakadilan. Salah satu sorotan Lia adalah dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari upah stagnan hingga minimnya jaminan keselamatan kerja. Ia juga menyinggung sulitnya akses layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat di rumah sakit.
Lia pun menuturkan masalah-masalah tersebut menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat belum menjadi prioritas pemerintah. Baginya, kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan belakangan ini turut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah.
“Perempuan yang sudah hamil justru berkurang keleluasaannya untuk bekerja, bahkan untuk urusan sesimpel izin cuti haid saja masih harus melalui tanya jawab panjang dengan perusahaan,” ungkap Lia, Jumat (17/07).
Menurut perempuan paruh baya itu, rezim saat ini semakin berani menunjukkan sikap superior dan kian meminggirkan rakyat dalam berbagai kebijakan yang diambil. Sikap itu, kata Lia, muncul karena selama ini nyaris tidak ada perlawanan berarti yang membuat pemerintah merasa perlu mengoreksi diri.
Lia berharap masyarakat diberi ruang lebih luas untuk menyuarakan aspirasi di tempat publik tanpa dibatasi aparat. Dirinya menegaskan pembatasan ruang bersuara justru menjadi hal yang harus terus dilawan bersama.
Baca juga: Melihat Lewat Mata Kobong: Jejak Elektrokusi yang Mengancam Kukang Jawa
Ke depan, ia menyebut organisasinya akan terus memperluas jaringan bersama mahasiswa dan aliansi masyarakat lain agar perjuangan tidak mudah terpecah-belah. Lia meyakini kekuatan bersama akan lebih didengar dibanding bergerak sendiri-sendiri.
“Jangan tutup telinga, jangan tutup mata. Ikutlah bergabung bersama elemen-elemen masyarakat yang masih kecil, tapi berani bersuara,” pesannya.
Reporter/penulis: Safira Irawati
Editor: Andreas Handy
