Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno berupaya dalam menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemimpin negara-negara berkembang yang pada saat itu menentang dominasi Barat dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan olahraga. Dan salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1963 di Jakarta.
Dalam narasi yang disebar oleh pemerintah pada saat itu, GANEFO dipromosikan sebagai satu simbol persatuan bangsa-bangsa yang baru merdeka dan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi organisasi olahraga internasional yang dianggap dipengaruhi oleh banyak negara Barat. Namun, di balik itu semua, muncul berbagai kritik yang memandang bahwa GANEFO hanyalah instrumen politik dari pada ajang olahraga murni. Oleh karenanya, GANEFO dapat dipahami sebagai proyek politik yang menimbulkan berbagai konsekuensi bagi Indonesia, baik dalam bidang olahraga maupun kehidupan nasional secara umum.
Baca juga: Teralihkan Melawan Penindasan, Warga Dibuat Saling Mengawasi Urusan Privat
Penyelenggaraan GANEFO lahir setelah terjadinya konflik antara Indonesia dengan International Olympic Committee (IOC). Konflik tersebut bermula ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962 dan menolak memberikan visa kepada atlet Taiwan dan Israel karena pertimbangan politik luar negeri Indonesia. Akibatnya, keputusan tersebut mendapat kecaman dari IOC yang menilai bahwasanya olahraga tidak seharusnya dicampur dengan politik. Sebagai konsekuensinya, Indonesia diberikan sanksi dan dilarang dalam mengikuti kegiatan keolahragaan internasional.
Pemerintah pada saat itu tidak memperbaiki hubungan dengan organisasi olahraga dunia, pemerintah justru mengambil langkah konfrontatif dengan menggagas GANEFO. Presiden Soekarno berpendapat bahwa olahraga tidak dapat dipisahkan dari perjuangan politik dan banyak negara berkembang yang membutuhkan wadah sendiri untuk menunjukkan kekuatan mereka. Maka dari itu, banyak sekali negara di Asia yang setuju dan memilih untuk ikut serta dalam ajang olahraga GANEFO ini.
GANEFO Sebagai Alat Politik
Bagi pemerintah Indonesia saat itu, GANEFO tidak dapat dilepaskan dari konteks politik internasional pada masa Perang Dingin. Ajang tersebut bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan juga sarana untuk memperkuat posisi politik Indonesia di antara negara-negara yang berhaluan antiimperialis. Pemerintah juga secara aktif menggunakan GANEFO untuk menyampaikan pesan politik kepada dunia internasional. Bahkan terdapat slogan yang sering dikaitkan dengan penyelenggaraan GANEFO yang menegaskan bahwa olahraga dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tujuan utama dari penyelenggaraan ajang tersebut. Jika memang olaharaga seharusnya menjadi sarana persahabatan antarbangsa, mengapa kompetisi itu justru dibangun berdasarkan pembelahan politik dunia?
Banyak pengkritik pada saat itu menilai bahwa pemerintah hanya menjadikan olahraga sebagai instrumen propaganda negara. Prestasi para atlet tidak lagi menjadi tujuan utama, tetapi hanyalah untuk memberikan citra yang baik bagi politik di mata domestik maupun internasional.
Beban Keuangan, Nasib Atlet, dan Isolasi Indonesia
Di tengah berbagai permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia pada awal dekade 1960-an, penyelenggaraan GANEFO menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas pemerintah. Saat masyarakat menghadapi inflasi, pemerintah justru mengalokasikan sumber daya yang besar untuk menyelenggarakan sebuah ajang olahraga internasional yang tidak sedikit dalam memakan anggaran negara. Penyelenggaraan GANEFO memang berhasil menarik perhatian dunia dan menunjukkan kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah acara internasional, namun keberhasilan tersebut harus dibayar dengan biaya yang tidak sedikit. Banyak orang menilai bahwa anggaran negara seharusnya digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, memperkuat sektor pendidikan, meningkatkan pelayanan publik. Oleh karenanya, GANEFO dipandang hanyalah sebagai proyek prestise yang lebih menguntungkan citra politik pemerintah dibandingkan kesejahteraan masyarakat.
Selain ekonomi, dampak lain yang tidak kalah penting adalah para atlet Indonesia yang tidak diakui oleh IOC. Keikutsertaan para atlet Indonesia dalam GANEFO menempatkan mereka ke dalam situasi yang sulit, mereka dihadapkan pada pilihan antara mengikuti kebijakan negara atau mempertahankan kesempatan untuk berkompetisi dalam ajang olahraga internasional yang lebih diakui. Kondisi ini menunjukkan bahwa para atlet pada akhirnya menjadi korban konflik politik yang seharusnya berada di luar ranah olahraga. Alih-alih memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan berprestasi, mereka justru menghadapi hambatan yang muncul akibat pertarungan ideologis antara pemerintah Indonesia dengan lembaga olahraga internasional. Dari perspektif ini, pemerintah hanyalah mengutamakan agenda politiknya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap karier atlet yang selama ini menjadi representasi bangsa di arena olahraga.
Baca juga: Problematika PTN-BH: Komersialisasi Berkedok Otonomi Kampus
Kondisi yang terjadi pada saat itu memperlihatkan bahwa GANEFO lebih merupakan instrumen politik dari pada gerakan olahraga yang berkelanjutan. Ketika fondasi politik yang menopangnya runtuh, ajang tersebut pada akhirnya kehilangan relevansinya. Selain itu juga GANEFO dapat dipandang sebagai simbol ambisi politik yang membawa konsekuensi besar bagi Indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi nasional, pemerintah justru memilih mengalokasikan sumber daya untuk sebuah proyek yang berorientasi pada prestise dan propaganda politik.
Lebih dari itu, penyelenggaraan GANEFO turut memperkuat kecenderungan isolasi Indonesia dari komunitas global, meski pemerintah mengklaim bahwa ajang tersebut merupakan bentuk perjuangan melawan dominasi Barat, namun tetap saja hal tersebut tetap mengorbankan kepentingan olahraga nasional dan memperlemah posisi Indonesia dalam hubungan internasional.
Penulis: Gamal, Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2023
