Judul: Ruling Indonesia: Jokowi’s Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition
Penulis: Marcus Mietzner
Penerbit: Ann Arbor, University of Michigan Press
Tahun Terbit: 2026
Jumlah Halaman: 282 halaman
ISBN: 978-0-472-05807-5
Joko Widodo meninggalkan Indonesia dengan kemampuan lebih besar untuk membangun infrastruktur, menarik modal asing, dan memaksakan transformasi industri. Kapasitas eksekusi itu tumbuh bersama penyusutan oposisi, pelemahan lembaga pengawasan, serta pemusatan keputusan pada presiden. Hubungan ekonomi dengan China berkembang pesat, sementara Amerika Serikat dipertahankan sebagai penyeimbang keamanan. Ruling Indonesia karya Marcus Mietzner menunjukkan bahwa politik domestik dan kebijakan luar negeri Jokowi digerakkan oleh ukuran serupa. Institusi dan mitra luar negeri dihargai berdasarkan kegunaannya bagi pembangunan.
“Pembangunan sosial-ekonomi, menurut Mietzner, merupakan kompas utama kepresidenan Jokowi. Demokrasi, pemeliharaan institusi, kebijakan luar negeri, bahkan penanganan pandemi ditempatkan di bawah tujuan tersebut. Jokowi mewariskan Indonesia yang lebih kuat secara ekonomi, tetapi lebih lemah secara kelembagaan dan demokratis. Kemajuan terjadi pada wilayah yang menyita perhatiannya, sedangkan pengabaian presiden ikut menentukan kemerosotan bidang lain,” hlm. 2-3
Baca juga: Majelis Perjuangan Rakyat Menyerukan Mosi Tidak Percaya Rezim Prabowo-Gibran
Rumusan itu membebaskan pembaca dari dikotomi palsu antara keberhasilan pembangunan dan kerusakan demokrasi. Keduanya tidak berlawanan. Pemerintahan Jokowi memperoleh kecepatan justru dengan mengurangi jumlah aktor yang dapat menghambatnya. Demokrasi tidak ditolak secara terbuka, tetapi prosedur, pengawasan, dan persaingan politik dinilai lebih rendah daripada kemampuan pemerintah menghasilkan sesuatu yang kasatmata.
Pilihan kata ruling menangkap perubahan Jokowi dari presiden yang semula bergantung kepada PDI Perjuangan dan koalisi minoritas menjadi pusat jaringan kekuasaan nasional. The Coalitions Presidents Make, karya Mietzner sebelumnya, menjelaskan bagaimana presiden Indonesia mengatasi fragmentasi multipartai melalui koalisi besar. Buku terbaru melanjutkan pembahasan itu dengan memperlihatkan bagaimana Jokowi menguasai koalisi dan mengarahkannya kepada prioritas pribadi.
“Para pemimpin partai dihadapi satu per satu agar tidak sempat menyatukan tuntutan. Setiap mitra mengetahui bagian kepentingannya sendiri, sedangkan keseluruhan susunan kekuasaan hanya terbaca oleh presiden. Popularitas menambah keunggulan Jokowi atas elite partai. Kedekatan dengan pemerintah menawarkan jabatan dan perlindungan, sementara polisi serta penegakan hukum menyediakan tekanan bagi pihak yang sulit ditundukkan. Mietzner menilai perpaduan koalisi, popularitas, dan koersi memberi presidensialisme Jokowi corak neo-otoritarian,” hlm. 30-32 dan 49-50
Konsolidasi tersebut memiliki akibat geopolitik. Pemerintah dengan oposisi lemah dan pengawasan terbatas lebih mudah melarang ekspor mineral, memberikan konsesi, membangun kawasan industri, dan mengikat negara pada proyek jangka panjang. Hilangnya veto domestik memang mempercepat kebijakan, tetapi juga mengurangi ruang untuk memeriksa kontrak, mengukur ketergantungan teknologi, dan memperdebatkan risiko strategis.
“Orientasi pada hasil fisik membuat China menjadi mitra paling cocok. Beijing menawarkan pinjaman, kontraktor, investasi, teknologi pengolahan, dan kecepatan pelaksanaan. Jokowi menyukai proyek yang konkret dan mudah dijual kepada publik. Chatib Basri menyebut reformasi pendidikan sulit dipamerkan sebab presiden tidak dapat memotong pita untuk merayakannya. Logika serupa menjelaskan daya tarik jalan, smelter, kereta cepat, dan kawasan industri China. Pembangunan fisik mudah dipersonalisasi sebagai prestasi presiden, sedangkan penguatan institusi tidak menghasilkan tontonan politik serupa,” hlm. 79-80
“Keluhan Jokowi kepada Antony Blinken bahwa China sudah hadir sementara Amerika belum hadir merangkum pendekatan tersebut. Beijing telah menjadi mitra dagang terbesar dan investor terbesar kedua Indonesia, sedangkan Washington tidak menawarkan paket pembangunan yang sebanding. Bagi Jokowi, ketimpangan hubungan bukan bukti keberpihakan Indonesia, melainkan akibat kegagalan Amerika bersaing dengan tawaran China,” hlm. 91-92
Pandangan itu mengabaikan perbedaan struktur kedua negara. China menggabungkan perusahaan negara, pembiayaan kebijakan, kontraktor, teknologi, dan akses pasar dalam satu paket. Hasilnya bukan kompetisi netral antara dua penawar setara. Beijing mampu menautkan investasi, industrialisasi, dan diplomasi dengan cara yang sulit ditandingi Washington. Indonesia memperoleh smelter dan rantai produksi kendaraan listrik, tetapi juga memperdalam ketergantungan kepada modal, teknologi pemrosesan, perusahaan, serta pasar China.
“Kedekatan ekonomi tersebut tidak menghapus konflik strategis. Klaim China beririsan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Natuna. Jokowi merespons peningkatan aktivitas kapal China melalui kunjungan dengan kapal perang dan protes kepada Xi Jinping. Tindakan simbolis itu menegaskan kedaulatan tanpa mengubah ketimpangan kekuatan di lapangan. Keengganan Jokowi memperbesar kapasitas pertahanan membatasi pilihan Indonesia pada diplomasi, patroli, dan demonstrasi politik,” hlm. 93
“Mietzner menyebut pendekatan Jokowi sebagai friendly nonalignment. Manfaat ekonomi China diambil sejauh mungkin, sementara jarak dipertahankan akibat sengketa maritim, sensitivitas domestik, dan kebutuhan menjaga hubungan dengan Amerika. Pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bahkan membuat Jokowi meminta persyaratan lebih baik sebelum mempertimbangkan perpanjangan jalur,” hlm. 95
Konsep tersebut tepat menggambarkan perilaku diplomatik, tetapi terlalu ramah terhadap akibatnya. Nonalignment formal tidak otomatis melahirkan otonomi strategis. Indonesia dapat menolak masuk blok Beijing sambil makin bergantung kepada China dalam modal, teknologi, bahan baku industri, dan pasar. Kebebasan memilih tidak hanya ditentukan oleh ketiadaan perjanjian aliansi. Kebebasan juga ditentukan oleh kemampuan menanggung biaya jika suatu hubungan harus dikurangi.
“Amerika Serikat mendapat fungsi berbeda. Washington dan mitranya menyediakan persenjataan, latihan, akses teknologi, dan keseimbangan keamanan terhadap China. Perbedaan respons terhadap AUKUS memperlihatkan pembagian itu. Kementerian Luar Negeri mengkhawatirkan perlombaan senjata, sedangkan Prabowo sebagai menteri pertahanan menganggap langkah Australia sebagai tindakan rasional untuk melindungi kepentingan nasional. Pengadaan persenjataan Indonesia juga lebih diarahkan kepada produsen Barat daripada China,” hlm. 96
“Jokowi berhasil menjaga pembagian fungsi tersebut selama rivalitas kedua kekuatan belum memaksa pilihan tegas. China menopang industrialisasi, sementara Amerika membantu keseimbangan keamanan. Penolakannya terhadap BRICS pada 2023 menunjukkan upaya menjaga jarak dari keputusan yang dapat dibaca Washington dan Canberra sebagai pergeseran menuju Beijing,” hlm. 98-100
“Keberhasilan itu lebih bersifat taktis daripada strategis. Kedutaan diarahkan mengejar investasi, indikator kinerja, dan nota kesepahaman. Jokowi terlibat langsung dalam diplomasi ekonomi, tetapi pemerintahannya tidak menyiapkan skenario memadai bagi eskalasi di Laut China Selatan atau Taiwan. Indonesia juga tidak menawarkan gagasan jelas mengenai perannya dalam tatanan regional yang sedang berubah,” hlm. 104-106
Krisis demokrasi memperbesar persoalan tersebut. Berkurangnya pengawasan membuat kebijakan dapat dijalankan cepat, tetapi kecepatan tidak identik dengan kecerdasan strategis. Parlemen yang lemah, oposisi tipis, and popularitas presiden mengurangi kemungkinan kontrak buruk, konsentrasi risiko, atau ketergantungan teknologi dipersoalkan secara serius. Bebas aktif akhirnya bergeser makna. Kebebasan bukan lagi kapasitas negara untuk menilai berbagai pilihan secara terbuka, melainkan keleluasaan presiden memilih transaksi dengan gangguan politik sekecil mungkin.
Suksesi Jokowi memperlihatkan pertemuan paling jelas antara demokrasi dan geopolitik pembangunan. Prabowo diminta melanjutkan Nusantara, hilirisasi, dan program ekonomi jangka panjang. Perlindungan terhadap infrastruktur demokrasi tidak memperoleh jaminan serupa. Kepentingan menjaga proyek dan pengaruh keluarga lebih menentukan daripada pembatasan kekuasaan penerus (hlm. 177-178).
Prabowo kini mengubah pembagian fungsi warisan Jokowi. Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat pada Februari 2026 menghubungkan perdagangan dengan keamanan ekonomi. Indonesia menyetujui mekanisme peninjauan investasi atas dasar keamanan nasional dan kerja sama lebih erat dalam menghadapi praktik negara ketiga. Washington secara terbuka menyebut perjanjian itu melayani kepentingan ekonomi sekaligus keamanan nasional Amerika.
Keikutsertaan Prabowo dalam Board of Peace memperkuat kedekatan politik dengan pemerintahan Donald Trump, meski Jakarta membingkainya sebagai kontribusi bagi stabilisasi dan rekonstruksi Gaza. Pembicaraan mengenai akses lintas pesawat militer Amerika menambahkan dimensi keamanan. Kesepakatan final belum tercapai dan proposalnya masih ditinjau. Kementerian Luar Negeri sendiri memperingatkan dampaknya terhadap kedaulatan, hubungan regional, dan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Prabowo tidak menggantikan ketergantungan kepada China dengan kemandirian. Pemerintahannya menambahkan keterikatan baru kepada Washington. Beijing tetap penting bagi industri dan hilirisasi, sedangkan Amerika mulai memperoleh pengaruh lebih besar dalam keamanan ekonomi, investasi strategis, teknologi, serta pertahanan. Indonesia berisiko terikat kepada dua arsitektur sekaligus tanpa mekanisme demokratis yang cukup kuat untuk menilai syarat keduanya.
Baca juga: JPO Rawamangun Belum Ramah bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Netra
Ruling Indonesia dengan demikian bukan cerita tentang keberhasilan Jokowi menyeimbangkan China dan Amerika. Buku ini memperlihatkan bagaimana konsolidasi kekuasaan domestik memungkinkan presiden memanfaatkan rivalitas keduanya sambil menunda persoalan mengenai ketergantungan. Prabowo mewarisi negara yang lebih bebas bertindak karena presidennya semakin sedikit dibatasi, tetapi kurang bebas menentukan arah karena pilihan ekonominya telah dipersempit oleh Beijing dan pilihan keamanannya mulai disusun bersama Washington.
Bebas aktif tidak harus dicabut melalui pidato resmi untuk kehilangan kebebasannya. Doktrin itu cukup dipertahankan sebagai semboyan, sementara keputusan strategis bergerak menjauh dari perdebatan demokratis dan syarat pilihannya semakin banyak ditentukan dari luar. Krisis demokrasi dan penyempitan otonomi geopolitik bukan dua masalah terpisah. Keduanya tumbuh dari negara yang semakin mampu mengambil keputusan, tetapi semakin sulit mengoreksinya.
Penulis: Virdika Rizky Utama, Mahasiswa Doktoral Politik China, Nanyang Technological University, Singapura
