Mahasiswa mengeluhkan keterlambatan pembangunan Gedung Saudi Fund for Development (SFD) UNJ yang terus berlarut. Kondisi ini dipicu oleh ketidakpastian pencairan anggaran dari pemerintah.
Pada Senin siang (04/05), tampak rerumputan liar memenuhi sejumlah sudut area pembangunan Gedung C dan D di Kampus A UNJ. Material konstruksi terlihat berserakan di sekitar bangunan yang selama bertahun-tahun masih tertutup pagar seng itu.
Gedung hasil kerja sama UNJ dengan SFD tersebut merupakan bagian dari proyek The Development and Upgrading of UNJ Phase 2. Melalui pinjaman senilai US$38 juta atau sekitar Rp608 miliar, proyek ini menargetkan pembangunan lima gedung baru; Gedung A, B, C, D, dan Character Building.
Baca juga: Keterlambatan Distribusi KTM, Hambat Aktivitas Akademik Mahasiswa
Namun, sejak enam tahun kontrak pembangunan ditandatangani, proyek tersebut belum sepenuhnya rampung. Hingga kini, baru Gedung A dan B yang telah digunakan, sedangkan Gedung C, D, dan Character Building masih berada dalam tahap pembangunan.
Adapun pembangunan ketiga gedung itu tercatat telah beberapa kali mengalami perubahan target penyelesaian. Mulanya pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2024. Target itu kemudian mundur menjadi awal tahun 2025, sebelum kembali direvisi menjadi akhir 2025.
Dalam berita LPM Didaktika berjudul Dana Terkuras Habis, Proyek Pembangunan Gedung SFD UNJ Terhenti (4 Juni 2025), Manajer Proyek SFD Ja’far Amiruddin menyebut, keterlambatan penyelesaian gedung karena membengkaknya biaya konstruksi pascapandemi Covid-19. Kenaikan harga material membuat perhitungan anggaran awal tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Sebagai langkah melanjutkan pembangunan, UNJ kemudian mengajukan perpanjangan kontrak, sekaligus dana kontingensi kepada SFD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak pertengahan 2025. Saat itu, pihak proyek memperkirakan dana dapat cair pada Juli 2025, sehingga pembangunan kembali ditargetkan rampung pada akhir tahun.
Terbaru, saat ditemui Tim Didaktika pada Rabu (1/4), Ja’far mengaku progres pembangunan masih belum berjalan hingga kini. Walaupun perpanjangan kontrak pembangunan telah disetujui oleh Bappenas sejak tahun 2025, pencairan dana perlu menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Setelah persetujuan, barulah dana akan dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) kepada UNJ.
“Pencairan anggaran sampai sekarang belum terealisasi karena masih menunggu persetujuan Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan. Anggaran butuh persetujuan DPR, itu hak bujet. Dananya sedang diajukan, disetujui atau tidak, mereka yang menentukan,” jelas Ja’far.
Ja’far menargetkan kepastian pencairan anggaran dapat diperoleh dalam waktu dekat. Ia berharap, pada Mei 2026 sudah ada kejelasan terkait persetujuan pengucuran anggaran. Sehingga proyek yang sempat mandek ini dapat kembali berjalan pada Juli 2026.
Lebih lanjut, Ja’far mengharapkan persetujuan pencairan anggaran oleh DPR dan Kemenkeu dapat diperoleh pada bulan ini. Sehingga proyek pembangunan Gedung C, D, dan Character Building yang mangkrak dapat berjalan kembali pada Juli 2026.
Namun, ia menambahkan, jika hingga tahun ini belum ada persetujuan anggaran dari kedua lembaga negara tersebut, UNJ harus mempertimbangkan alternatif pembiayaan. Opsi tersebut mencakup penggunaan dana internal kampus, atau menggandeng kerja sama dengan pihak lain.
“Toleransinya sampai tahun ini. Kalau tidak ada kemajuan, terpaksa pakai anggaran UNJ atau cari pihak lain,” pungkasnya.
Mahasiswa Menuntut Percepatan Pembangunan
Kian molornya proyek pembangunan Gedung SFD membuat keresahan di kalangan mahasiswa. Salah satunya disampaikan Mahasiswa Program Studi (Prodi) Sastra Indonesia, Rifqu Latifah. Ia menilai, keterlambatan proyek pembangunan turut berdampak pada aktivitas pembelajaran mahasiswa, terutama di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS). Adapun, Gedung FBS telah dirobohkan sejak 2019 untuk pembangunan Gedung SFD.
Keterbatasan itu, lanjut Rifqu, diperparah dengan pembatasan penggunaan ruang kelas di Gedung Dewi Sartika. Mahasiswa FBS acap kesulitan memperoleh izin penggunaan ruang karena diprioritaskan untuk fakultas lain.
“Kelas masih sangat kurang dan pembagian jadwal luring maupun daring belum merata. Minimnya fasilitas yang bisa kami gunakan membuat ada sedikit diskriminasi dalam peminjaman sarana dan prasarana di kampus,” keluhnya saat diwawancarai pada Jumat (6/3).
Keluhan serupa juga disampaikan Mahasiswa Prodi Seni Rupa, Adilah Wardatul. Ia menilai fasilitas yang tersedia saat ini belum layak untuk menunjang kegiatan perkuliahan Mahasiswa FBS.
Adilah menjelaskan, saat ini prodinya menempati bekas gedung Universitas Terbuka yang kondisi tidak memadai. Ruangan kelas yang tersedia sempit dan harus digunakan bersama dengan ruang organisasi mahasiswa.
“Mau belajar sampai pegal-pegal karena harus ngemper akibat kursi yang tidak cukup. Jadinya kuliah tidak efektif,” keluhnya.
Selain persoalan fasilitas, Adilah turut mempertanyakan kebijakan kampus yang tetap menambah jumlah mahasiswa baru di tengah keterbatasan ruang pembelajaran. Kondisi tersebut justru memperparah mahasiswa dalam mendapatkan ruang belajar yang layak.
Berdasarkan data penerimaan mahasiswa baru, UNJ mengalami peningkatan pesat jumlah mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, jumlah mahasiswa baru yang diterima mencapai 7.999 orang, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi 9.641 orang. Sementara itu, pada tahun ini, UNJ membuka sekitar 9.800 daya tampung bagi mahasiswa baru.
“Ngapain tampung mahasiswa banyak-banyak, kalau gedung SFD aja belum jadi?” ujarnya.
Adilah mengaku telah lama menantikan penyelesaian Proyek SFD sejak pertama kali menjadi mahasiswa baru. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait kelanjutan pembangunan. Kondisi tersebut, menurutnya, semakin menambah kekecewaan mahasiswa terhadap pihak kampus.
Adilah menilai mahasiswa perlu mengawal kelanjutan pembangunan Gedung SFD secara serius. Baginya, mahasiswa tidak cukup hanya mempertanyakan, tetapi juga perlu mendorong UNJ melalui aksi demonstrasi atau audiensi terbuka agar pembangunan segera diselesaikan.
Baca juga: Kebijakan Simpang Siur, Aturan Baru Perpustakaan Tuai Keluhan Mahasiswa
Lebih jauh, Adilah mendesak pihak kampus untuk membuka ruang audiensi dengan mahasiswa. Langkah tersebut penting agar perkembangan pembangunan gedung dapat disampaikan secara transparan sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan terkait keterbatasan fasilitas pembelajaran.
“Kalau diam-diaman gitu enggak bakal gerak. Penyakit turun-temurun kampus tuh harus digembor-gembor dulu baru gerak,” pungkasnya.
Reporter/penulis: Khalda Syifa
Editor: Andreas Handy Hakiki
