Penolakan mahasiswa terhadap Fadli Zon sebagai Keynote Speaker di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berujung pada tekanan dari oknum kementerian.
Seminar Nasional yang diselenggarakan prodi Pendidikan Sejarah UNJ menuai kecaman karena menghadirkan Fadli Zon sebagai Keynote Speaker. Fadli Zon sendiri menuai banyak kecaman setelah ia menyangkal adanya tragedi pemerkosaan massal 1998. Selain itu, ia juga berencana menulis ulang sejarah Indonesia dengan citra yang lebih positif.
Seminar yang diadakan pada Sabtu, 5 Juli 2025 itu mengusung tema “Menulis Sejarah, Membangun Bangsa: Membangun Peran Pendidikan Sejarah di Indonesia”. Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama Kementerian Kebudayaan dan Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI).
Ketua BEM Prodi Pendidikan Sejarah 2025, Fathur Rahman menceritakan awal mula dirinya didapuk sebagai panitia acara tersebut oleh pihak prodi. Menurut Fathur, pada awalnya acara seminar sekaligus kongres tersebut diinformasikan oleh dosen mata kuliah.
“Acara itu diselenggarakan oleh prodi, karena UNJ tuan rumah kongres P3SI, jadi panitianya adalah dosen dan mahasiswa dari prodi Pendidikan Sejarah. Informasi awalnya cuma disebarkan di kelas, ada pemberitahuan bagi mahasiswa sekitar 30 orang untuk menghadiri seminar tersebut,” tuturnya ketika diwawancarai via Whatsapp pada Jumat siang (04/07).
Fathur melanjutkan, ketika mengetahui Fadli Zon menjadi Keynote Speaker mulai bermunculan penolakan dari mahasiswa. Namun, penolakan tersebut tidak bisa masif diperlihatkan karena pihak prodi sudah mewanti-wanti mahasiswa untuk membantu mensukseskan acara tersebut.
“Kami dari awal sudah dibilangin panjang lebar bahwa walaupun ada penolakan, waktunya gak tepat. Karena ini acara Prodi, kita tuan rumah, dan Fadli Zon dianggap tamu. Jadi semacam nggak sopan kalau menolak terang-terangan,” ujarnya.
Fathur juga menyatakan bahwa wacana Fadli Zon untuk menulis ulang sejarah sangat berbahaya. Ia khawatir penulisan ulang sejarah hanya menjadi alat kekuasaan semata. Ia juga mengkritik keterangan Fadli Zon yang tidak mempercayai tragedi pemerkosaan massal 1998.
Baca juga: Bangkitkan Memori Sejarah Lewat Bedah Buku “Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998”
“Kalau dia (Fadli Zon) bilang peristiwa pemerkosaan massal itu nggak ada, berarti dia menolak sejarah. Apalagi pemerkosaan massal itu sudah ada datanya, hasil investigasi, dan ada buku-buku yang ngebahas. Jadi klaim itu nyeleneh banget. Tujuannya juga nggak jelas mau ngapain sih bilang kayak gitu? Secara keilmuan itu ngawur, dan secara moral juga nggak etis. Karena korbannya masih ada, masih hidup, masih bersuara sampai sekarang.” ungkapnya.
Ia juga menyebut, para dosen yang biasanya mengkritik Fadli Zon ketika kelas perkuliahan memilih untuk diam dan tidak menolak. Fathur menduga diamnya dosen imbas UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang masih membutuhkan sokongan pemerintah.
“Tapi secara pribadi, hampir semua dosen yang pernah saya temui di kelas itu menolak ucapan-ucapan Fadli Zon. Mereka juga ngajarin kita mahasiswa buat kritis. Jadi pernyataan Fadli Zon itu ya jangan diterima mentah-mentah,” jelasnya.
Fathur menegaskan posisinya sebagai mahasiswa sekaligus panitia itu terdesak. Sebab, sebenarnya ia dan mahasiswa lain menolak kehadiran Fadli Zon, tapi mereka tetap diminta aktif menyukseskan acara tersebut.
“Walau terhimpit, semoga 30 mahasiswa yang diperkenankan menghadiri seminar dapat menyampaikan kritik, secara langsung maupun tidak langsung,” harapnya.
Sayangnya, pada Jumat malam, tersiar informasi dari grup Whatsapp mahasiswa Pendidikan Sejarah yang melarang mahasiswa hadir ke acara seminar. Alasannya karena pendaftar membludak dan hanya guru sejarah yang diperbolehkan menghadiri acara tersebut.
Babak Dua: Penolakan Mahasiswa dan Kejaran Kementerian
Mahasiswa Pendidikan Sejarah 2023, Arif (bukan nama sebenarnya) merasa geram dengan rencana kehadiran Fadli Zon di UNJ. Akhirnya, ia membuat Surat Terbuka kepada Fadli Zon yang berisi kritik akan rencana penulisan ulang sejarah.
Surat terbuka tersebut dipublikasikan di laman instagram BEM Prodi Pendidikan Sejarah UNJ pada Jumat malam. Serta mendapat banyak dukungan dari mahasiswa lain.
“Secara sederhana yang pengen gw bilang ke Bapak Fadli Zon yang terhormat: bahwa sejarah gak bisa dimanipulasi untuk kepentingan segelintir orang saja, karena sejarah itu punya peran penting untuk pertumbuhan bangsa,” ujar Arif ketika diwawancarai pada Sabtu melalui sambungan telepon, (05/07).
Naas, postingan tersebut ternyata diketahui oleh pihak Kementerian Kebudayaan. Berdasarkan keterangan Arif, BEM Prodi Pendidikan Sejarah diminta untuk menurunkan postingan tersebut.
“Setelah postingan tersebut naik di instagram, ternyata diketahui pihak Kementerian Kebudayaan. Pada Jumat malam, salah satu dari mereka langsung menghubungi pihak prodi untuk minta diturunkan, namun tidak digubris,” jelasnya
Desakan untuk menurunkan postingan tersebut ternyata berlanjut saat acara berlangsung di keesokan harinya. Arif bercerita Pembina Organisasi Mahasiswa yaitu Diki Tri Afriansyah Putra yang sebelumnya dihubungi pihak kementerian kembali didatangi secara langsung dengan permintaan yang sama.
Fadli Zon sendiri tidak datang secara langsung untuk menghadiri acara tersebut. Ia menyampaikan materi seminar secara daring.
Selain itu, pihak kementerian juga meminta untuk bertemu dengan Ketua BEM Prodi Pendidikan Sejarah. Namun, permintaan tersebut kembali ditolak.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Fathur selaku Ketua BEM Prodi Pendidikan Sejarah. Ketika ditemui selepas acara pada (05/07), ia menyebut dirinya dicari oleh pihak kementerian.
“Saya dapat kabar bahwa intimidasi pihak kementerian akhirnya menyasar ke prodi kami. Pihak kementerian mempertanyakan mengapa terdapat narasi berbeda padahal ini adalah program kerja sama. Permintaan untuk menurunkan postingan juga semakin intens,” lanjut Arif.
Setelah mendengar kabar semakin banyak tekanan, Arif merasa tidak aman dan akhirnya memilih untuk melarikan diri sejenak. Arif takut keluarganya akan terkena imbas teror yang dapat menimpanya. Arif juga mendapat kabar bahwa tempat tinggalnya dipantau oleh orang tidak dikenal.
“Meski terus ditekan sampai di telpon oleh pihak prodi, saya dan teman-teman berkomitmen tidak akan menurunkan postingan tersebut. Kami akan terus melanjutkan perjuangan walau kehidupan, keselamatan, keluarga dan kuliah terancam,” jelasnya.
Arif juga bercerita teman-teman organisasinya sempat berkeinginan untuk menurunkan postingan tersebut. Namun, ia menyadari hal tersebut adalah hal wajar karena kelancaran perkuliahan dan organisasi memang dipertaruhkan.
Namun, Arif juga mengaku kecewa terhadap sikap diam Program Studi dan Universitas. Menurutnya, lembaga akademik seharusnya menjadi ruang yang melindungi keberanian berpikir, bukan membiarkan mahasiswa berjalan sendiri saat menghadapi risiko karena bersuara.
“Saya berharap Program Studi Pendidikan Sejarah bisa bersikap tegas dan mendukung, karena mereka tahu substansi yang saya suarakan bukan sekadar opini kosong. Diam dalam ketidakadilan adalah bentuk pembiaran. Dan jika prodi yang memahami konteks sejarah justru memilih bungkam, maka di mana lagi tempat bagi mahasiswa untuk mencari perlindungan akademik?,” ujarnya.
Kekecewaannya juga tertuju pada kampus yang menurutnya terlalu patuh pada tekanan struktural. Ia menyayangkan, kampus yang seharusnya menjunjung kebebasan akademik justru terlihat abai ketika mahasiswanya berbicara.
“Saya kritik bukan karena benci sama kampus, justru karena saya peduli. Seperti kata Paulo Freire: ‘keheningan adalah bentuk kekerasan yang paling halus.’ Dan saya nggak mau ikut jadi bagian dari kekerasan itu,” tutup Arif.
Babak Tiga: Bukan Kewenangan Prodi, tapi Mendukung Mahasiswa
Pada Jumat Siang, Didaktika menghubungi narahubung yang tertera di poster seminar atas nama Husna untuk mengajukan wawancara. Setelahnya, diarahkan untuk mewawancarai Kepala Program Studi (Kaprodi) S1 Pendidikan Sejarah pada Sabtu pukul 13.00 di tempat acara seminar berlangsung.
Ketika didatangi, ternyata Kaprodi Pendidikan Sejarah, Nur Aeni Marta sedang makan siang di Gedung Rektorat dan diminta untuk menunggu. Dua jam berlalu, pada pukul 15.00, Didaktika memilih untuk langsung masuk guna meminta keterangan.
Baca juga: Perlawanan Petani dari Masa ke Masa
Namun, Marta mengalihkan wawancara kepada Kaprodi S2 Pendidikan Sejarah, Abrar. Tetapi, Abrar menolak untuk memberikan keterangan. Ia menyebut Prodi Pendidikan Sejarah UNJ hanya menjadi penyelenggara saja.
“Itu bukan kapasitas saya, UNJ hanya jadi tuan rumah, jadi penyelenggara. Silakan tanya ke P3SI,” ucapnya pada Sabtu Sore (05/07)
Terbaru, Arif mengatakan ia dan Fathur menelusuri pihak yang melakukan tekanan penurunan postingan. Berdasarkan penelusurannya, diketahui bahwa pihak yang meminta keterangan adalah oknum dari Kementerian Kebudayaan. Tambahnya, sejauh ini pihak prodi tidak mempermasalahkan postingan tersebut dan mendukung sikap mahasiswa.
“Saya mengecam tindakan oknum Kementerian Kebudayaan, itu merupakan tindakan tidak terpuji. Jangan jadikan orang lain sebagai kambing hitam untuk kepentingan pribadi,” tandasnya ketika diwawancarai via telepon pada Minggu (06/07).
Penulis/reporter: Zahra Pramuningtyas
Editor: Naufal Nawwaf
