Prodi Pendidikan Sejarah UNJ bersama LPM Didaktika menggelar diskusi publik bertajuk “Bedah buku: Kronik penculikan aktivis dan kekerasan negara 1998” pada Jumat (1/3). Buku karya Muhidin M. Dahlan ini berisi kumpulan arsip, yang utamanya berasal dari surat kabar, terkait peristiwa penculikan aktivis pada periode 1997-1998.

Salah satu penyusun buku, Zen RS hadir sebagai pembicara. Ia menyusun buku ini bersama Muhidin guna merawat ingatan sejarah yang kerap tak dapat perhatian khusus di masyarakat. Zen mengatakan bangsa Indonesia tidak pernah dilatih untuk mengingat sejarah.

“Kita defisit pengetahuan dan ingatan sejarah karena tidak memiliki tradisi kliping,” katanya.

Penulis buku Simulakra Sepakbola itu juga menceritakan sulitnya mendapat sumber informasi terkait dinamika selama peristiwa pelanggaran HAM berat itu terjadi. Menurutnya banyak dokumen yang sengaja dihilangkan, salah satunya dokumen tentang keterlibatan Prabowo Subianto dan Tim Mawar dalam penculikan.

Implikasinya, lanjut Zen, hingga hari ini Prabowo masih bisa berkeliaran dan bahkan jadi kandidat terkuat presiden Indonesia periode 2024-2029. Ia melihat seolah 13 dari 22 korban penculikan yang masih abu-abu keberadaannya kini dilupakan begitu saja.

“Sampai sekarang Prabowo nggak pernah diadili, dokumen ataupun catatan resmi yang bisa jadi bukti nggak pernah ada,” tegasnya.

Iklan

Salah satu dari 13 orang yang hilang itu adalah Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa STIE Perbanas Jakarta yang hilang pada 14 Maret 1998. Saat itu, Ucok terakhir kali terlihat di Mall Ramayana Ciputat tepat saat terjadinya penjarahan dan pembakaran di sana.

Orang tua Ucok, Paian yang turut hadir berharap buku ini bisa jadi titik tolak untuk mengetahui bahwa negara masih berhutang atas pelanggaran ham berat masa lalu. Sudah 25 tahun ia berjuang mencari titik terang tentang status anaknya yang kini masih belum jelas.

“Ini ironis sekali, padahal kasus ini sangat terang benderang, karena penculiknya sudah diadili yaitu Tim Mawar, salah satu tim dari Kopassus yang Danjennya adalah prabowo,” katanya.

Paian bercerita kalau selama ini dirinya bersama kawan seperjuangan lain telah meminta tanggung jawab dari berbagai lembaga negara. Bahkan, Jokowi yang pada periode pertama kepresidenannya berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut, namun hingga kini tak pernah direalisasikan.

Malahan, ia kecewa saat 2022 Prabowo diangkat menjadi menteri pertahanan. Lebih parah lagi, Paian merasa miris ketika Jokowi justru malah mempromosikan Prabowo menjadi presiden. Ia merasa tak pernah ada niat serius negara mengurus persoalan ini.

“Baik KPU ataupun Bawaslu sebenarnya tidak pantas membiarkan Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden,” pungkasnya. 

Dalam diskusi ini, Dosen Sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun turut berkomentar. Ia menduga kalau negosiasi politik antar elit telah menyembunyikan fakta sejarah. Hal itu lah yang jadi sebab hilangnya bukti-bukti dan dokumen terkait. 

Baca juga: Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Tuntut Penurunan Harga dan Pemakzulan Jokowi

Pria yang akrab disapa Ubed tersebut melihat dampaknya kini ada pengaburan sejarah di masyarakat. Ia pun mengutuk para pelanggar HAM berat yang bersembunyi di balik ketiak Jokowi selama dua periode. Ubed mencontohkan Wiranto yang pada periode pertama kepemimpinan Jokowi menjadi Menkopolhukam.

“Kalau kita ikuti logika militer, yang paling bertanggung jawab harusnya panglima yang saat itu dijabat oleh Wiranto,” ucapnya.

Iklan

Ubed juga mengingatkan pengabaian terhadap hukum dan keadilan bisa menjerumuskan negara ke dalam kekuasaan machstaat. Di mana negara dijalankan berdasarkan kepentingan tertentu, bukan berdasarkan regulasi dan hukum yang berlaku. 

Menambahkan Ubed, Zen mengatakan bahwa kerja-kerja melawan lupa menjadi sangat penting, salah satunya mengarsip. Ia yakin dengan begitu masyarakat bisa belajar dari masa lalu sehingga tidak jatuh terus ke lubang yang sama.

“Kenapa saya ingin mengkliping ini? Karena amanat konstitusi yang banyak dilupakan orang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.

Reporter/Penulis: Ezra 

Editor: Ihsan