Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia berhasil menarik perhatian dunia karena bermain apik pada kontestasi Asia. Akan tetapi, Timnas menghadapi level permainan berbeda ketika melawan tim besar seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi pada babak kualifikasi Piala Dunia. Meskipun sempat meraih kemenangan dan poin seri dengan Arab Saudi maupun Australia, akhirnya Timnas Indonesia harus rela hanya menempati posisi ke-4 dan pupus harapan lolos ke Piala Dunia 2026
Prestasi ini tidak terlepas dari proyek pemain naturalisasi dan diaspora yang diusung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua PSSI, Erick Thohir. Proyek ini merupakan proyek unggulan Erick selama masa jabatannya. Ia mengatakan bahwa sebelum memperbaiki Timnas lebih jauh, perlu meningkatkan performa dan membuat semangat kemenangan.
Baca juga: Dismorfia
Meski program tersebut diklaim berlangsung dalam jangka pendek dengan skala terbatas. Merujuk warta CNN Indonesia, faktanya kini lebih dari 50 pemain naturalisasi yang telah memerkuat Timnas Indonesia. Dampaknya, hampir 4 banding 10 pemain di skuad Timnas adalah hasil naturalisasi.
Program tersebut tak pelak memantik pertanyaan, mengapa Indonesia sebagai negara yang gila bola justru bergantung pada solusi instan lewat naturalisasi? Lalu, bagaimana sebenarnya akses dan kondisi pembinaan sepak bola di akar rumput negeri ini? Bagaimana nasib Timnas kedepannya?
Untuk menjawab pertanyaan itu, perlulah melihat ambisi Erick Thohir untuk meningkatkan performa dan peringkat Timnas di kancah internasional. Erick menargetkan Timnas berada di posisi 10 besar saat Piala Asia 2027, dan masuk peringkat 100 besar dunia.
Berlandaskan itu, Erick gencar mengimplementasikan program naturalisasi ini. Dengan tujuan, performa permainan Timnas dapat meningkat secara singkat. Hal tersebut menunjukan adanya ketergantungan untuk mengejar daya saing instan tanpa usaha serius.
Bila ditelisik, untuk mengembangkan kualitas dan skill pemain lokal perlu waktu panjang dan memakan biaya besar. Melihat juga kondisi fasilitas latihan Sekolah Sepak Bola (SSB) Indonesia yang tidak memadai dan terbatas. Saat ini, fasilitas SSB yang dikelola oleh negara masih nihil, sehingga SSB yang tersedia hanya dari lembaga swasta dan membutuhkan biaya besar.
Sebagai contoh, SSB yang dikelola oleh Elite Pro Academy (EPA) milik klub Madura United yang mematok biaya masuk sebesar Rp20 juta rupiah. Besaran biaya itu ditentukan dari fasilitas latihan dan kurikulum yang berkualitas.
Selain itu, mahalnya akses SSB juga dipengaruhi oleh harga sewa dan perawatan stadion. Sebagaimana terjadi di Solo, ketika Stadion Manahan selesai direnovasi, harga sewanya bisa mencapai Rp68 juta hingga Rp100 juta untuk sekali pertandingan.
Hal tersebut jelas membuktikan bahwa jalur menuju pembinaan yang baik telah dikapitalisasi. Pada akhirnya, bakat seorang anak untuk menjadi pemain profesional ditentukan dari seberapa banyak keluarganya memiliki uang. Di sinilah letak penghalang terbesar, yakni kesenjangan ekonomi.
Parahnya lagi, akses SSB yang berkualitas sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa atau kota-kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari target pemerintah untuk meningkatan sarana olahraga nasional sebesar 71.38%. Namun faktanya, rencana tersebut baru terimplementasikan pada stadion-stadion di tanah Jawah. Alhasil, membuat sebaran akses SSB untuk mengembangkan pemain handal dari pelosok desa tidak terwadahi dengan baik.
Tak hanya itu, krisis kualitas pengajar adalah masalah berikutnya. Erick Thohir menyebut Indonesia mengalami defisit sebesar 50% pelatih. Karena pada saat ini Indonesia hanya memiliki jumlah pelatih sebanyak 15 ribu orang, sedangkan idealnya memiliki pelatih berjumlah 36 ribu orang. Dari besaran jumlah pelatih tersebut, ironisnya Indonesia hanya memiliki sekitar 200 pelatih berlisensi internasional.
Sementara itu, di Jepang sistem pembinaan dibangun dengan prinsip “Pemain adalah Prioritas Utama” sehingga sistem yang dipakai berorientasi jangka panjang. Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), membangung kurikulum bertahap sesuai perkembangan holistik anak (seperti U-6, U-8, U-10), yang nantinya setiap tahap bergantung pada perkembangan individunya.
Fokus utamanya bukan sekedar kemenangan turnamen, namun pada kesenangan bermain, pengenalan bola dan koordinasi tim secara dasar. Pendekatan ini bertujuan menanamkan cinta pada olahraga sebelum masuk ke aspek teknik dan taktik yang lebih kompleks, memastikan fondasi yang kuat untuk setiap pemain.
Struktur pembinaan sepak bola Jepang membentuk piramida yang jelas. Fondasi awalnya adalah klub sekolah dan komunitas yang tersebar merata di 47 prefektur. Tingkat menengahnya diisi klub sekolah yang kompetitif. Puncaknya adalah institusi elit seperti JFA Academy dan akademi J.League untuk bakat terbaik. Sistem ini dilengkapi sekolah khusus sepak bola yang juga mencetak pelatih, wasit, dan profesional pendukung lainnya.
Kunci sukses sistem ini adalah jumlah pelatih berkualitas dan dukungan keuangan yang mendukung. Jepang memiliki sekitar 80.000 pelatih bersertifikasi, jauh di atas Indonesia. Biaya operasional tinggi untuk fasilitas dan pelatihan elit ditanggung melalui subsidi JFA, pemerintah daerah, sponsor, dan beasiswa. Kombinasi ini memastikan bakat terbaik berkembang maksimal tanpa melihat latar belakang ekonomi, menciptakan aliran talenta berkelanjutan.
Dari hal-hal di atas, menjadi ironi jika proyek pemain naturalisasi menciptakan ketergantungan dalam Timnas Indonesia. Pada hakikatnya, ini adalah pengakuan bahwa kita telah gagal membangun “rumah” yang layak bagi bibit-bibit sepak bola tanah air sendiri.
Hanya untuk yang berbakat!
Satu fakta yang sering luput dari perbincangan adalah Indonesia sebenarnya memiliki infrastruktur pembinaan atlet yang dikelola pemerintah. Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), mengoperasikan Sekolah Khusus Olahraga (SKO) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) di berbagai daerah. Institusi-institusi ini dirancang sebagai wadah bagi atlet pelajar berpotensi untuk mendapatkan pelatihan terpadu dan berkualitas.
Namun, di sinilah letak paradoksnya bagi dunia sepak bola Indonesia. Akses ke SKO atau PPLP hampir selalu terbuka hanya bagi mereka yang sudah “jadi” atlet terlebih dahulu. Seorang pemain sepak bola muda harus sudah menonjol di akademi, memenangkan kejuaraan daerah atau nasional, baru memungkinkan direkrut ke SKO atau PPLP.
Sistem ini bekerja layaknya menara gading; tidak dirancang untuk menjaring bakat mentah dari lapangan-lapangan kumuh atau desa terpencil. Melainkan untuk memoles bakat-bakat yang sudah terbentuk.
Dengan kata lain, SKO dan PPLP lebih berfungsi sebagai “penyortir akhir” daripada “pemburu bakat awal”. Mereka mengandalkan sistem pembinaan dasar di luar (yang sudah timpang secara ekonomi) untuk menyuplai calon atlet. Sistem pembinaan resmi itu pemerintah tidak menjangkau dasar piramida yang paling luas.
Oleh karena itu, sudah waktunya pemerintah membenahi dunia sepak bola Indonesia secara struktural. Yakni, dengan memperluas akses SSB ke pedesaan-pedesaan dengan fasilitas layak, berkualitas, dan juga murah.
Baca juga: Perebutan Ruang Atas Nama Transisi Energi
Pemerintah tidak bisa secara jangka panjang mengembangkan kualitas Timnas Indonesia dengan mengandalkan proyek naturalisasi. Sebab, proyek tersebut hanyalah solusi instan dan tidak berdampak secara signifikan. Bahkan parahnya, memarginalkan bakat dan potensi pemain-pemain lokal.
Bukannya kita lebih bangga ketika Timnas Indonesia lolos ke ajang bergengsi dunia dan mencapai kemenangan dengan mengandalkan pemain lokal? Negeri yang dulu jauh dari mimpi itu, kini bisa bermain sejajar dengan bangsa lain—tanpa ketergantungan pada campuran darah atau jalan pintas. Dengan sekuat-kuatnya dan sehormat-hormatnya.
Penulis : Hanum Alkhansaa R
Editor : Lalu Adam Farhan Alwi
