Di bawah rintik hujan, ribuan massa berjalan jauh dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju kawasan Patung Kuda untuk berdemonstrasi pada Senin (17/04). Massa yang terdiri atas mahasiswa dan berbagai elemen rakyat lainnya berorasi sepanjang jalan, menyatakan kritik tajam kepada pemerintah. Satu tajuk utama dalam aksi demonstrasi tersebut, yakni Indonesia Gelap.
Jenderal lapangan aksi, Bagas Wisnu menjelaskan aksi ‘Indonesia Gelap’ diprakarsai adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Lewat instruksi itu, Bagas melihat upaya pemerintah dalam memangkas anggaran pendidikan dan bisa berimbas pada kenaikan biaya kuliah.
“Sangat banyak upaya untuk memotong anggaran pendidikan. Kami melihat pendidikan Indonesia sudah sangat darurat, “ keluh Bagas pada Senin (17/04).
Lebih jauh, Bagas menilai pemangkasan anggaran ditujukan untuk membayar utang negara yang menumpuk. Selain itu, ia juga menyebut pemangkasan anggaran dibuat guna adanya pembiayaan program populis pemerintah yang menguras banyak biaya seperti Makan Bergizi Gratis.
Baca juga: Kusut Masai Pemberhentian Buruh Outsourcing UNJ
Lanjutnya, Bagas menjelaskan aksi ‘Indonesia Gelap’ juga terjadi karena amarah rakyat atas setumpuk masalah yang ada di Indonesia belakangan ini. Dirinya mencontohkan sejumlah masalah yang terjadi seperti kelangkaan gas melon dan tunjangan kinerja dosen tahun 2020 sampai 2024 yang belum dibayar.
“Gerakan ini berangkat dari amarah teman-teman dosen yang tunjangan kinerjanya belum dibayarkan. Amarah dari orang tua kita di rumah yang kemarin kesusahan mencari gas. Amarah dari adik-adik kita yang tidak mendapat pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, “ ujarnya.
Sebelumnya pada 22 januari 2025, Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut memangkas secara drastis anggaran dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Anggaran kementerian itu akan disunat sebesar Rp14,3 triliun.
Pemangkasan tersebut mencakup berkurangnya subsidi pemerintah di perguruan tinggi. Menteri Kemendikti Saintek Satryo Soemantri mengatakan, terdapat potensi naiknya biaya kuliah karena dana yang dikurangi.
Sementara itu, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan Gratis (APATIS), Sekar turut menanggapi persoalan pemangkasan anggaran. Bagi Sekar, pemangkasan besar anggaran pendidikan, menunjukkan kurangnya keberpihakan negara terhadap sektor vital bagi rakyat.
Baca juga: Catatan Pramoedya, Saksi Bisu Penderitaan di Pulau Buru
Sekar menjelaskan, pemangkasan anggaran yang diinginkan masyarakat bukanlah dalam sektor pendidikan, melainkan terhadap aspek lain yang yang kurang penting. Contohnya adalah tunjangan berlebihan, kendaraan dinas mewah, dan rumah dinas mewah bagi pejabat negara.
“Pendidikan tidak menjadi prioritas negara. Negara mana yang tidak memprioritaskan pendidikan? “ ucap Sekar pada pada Senin (17/04).
Lanjutnya Sekar memandang, banyaknya masalah pendidikan di Indonesia terjadi karena sektor itu tidak diutamakan oleh pemerintah. Pikir Sekar, pelemparan sektor pendidikan dari ranah negara kepada pasar menyebabkan hal itu terjadi.
“Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah, khususnya kementerian dan birokrasi terkait, agar pendidikan tidak hanya dijadikan ladang bisnis,” tutupnya.
Massa aksi lain, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Priyo Arif turut menyampaikan keresahannya. Priyo tidak sepakat jika anggaran sektor pendidikan banyak dipangkas. Sebab, menurunnya sektor pendidikan sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Lanjutnya, pemangkasan anggaran pendidikan juga dapat menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tambah lagi menurut Priyo, pemangkasan tersebut membuat banyak masalah dalam dunia pendidikan menjadi makin sulit diselesaikan, seperti ketimpangan akses pendidikan.
“Yang saya khawatirkan adalah angkatan selanjutnya. Mereka mungkin bakal mengubur cita-cita untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi jika UKT-nya mahal,” pungkas Priyo pada Senin (17/02).
Penulis/Reporter: Akmal Hafizh
Editor: Andreas Handy
