Diiringi lantunan orasi dan kibaran spanduk, ratusan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6). Melalui tajuk “Mahasiswa Menggugat”, massa aksi melakukan long march dari Arena Prestasi UNJ hingga Jalan Pemuda, Rawamangun.
Aksi yang digagas oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan ini mengangkat persoalan nasional sekaligus kampus. Karena itu, titik pemberhentian pertama massa aksi berada di depan Gedung Rektorat UNJ sebelum melanjutkan perjalanan menuju sejumlah titik di kawasan Rawamangun.
Baca juga: Menyemai Harapan Pergerakan Mahasiswa di UNJ Lewat Konsolidasi
Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan, Dimas Galih, mengatakan aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa. Dalam forum tersebut, mahasiswa menilai berbagai persoalan yang terjadi belakangan semakin menunjukkan memburuknya kondisi negara.
Menurut Dimas, keresahan mahasiswa tidak muncul secara tiba-tiba. Ia menilai masyarakat terus dihadapkan pada persoalan ekonomi yang semakin berat, mulai dari melemahnya nilai rupiah, kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, hingga berbagai kebijakan yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kami melihat kondisi negara sedang tidak baik-baik saja dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya pada Jumat (12/6).
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti menyempitnya ruang demokrasi. Dimas menilai kritik dari masyarakat kerap direspons dengan intimidasi maupun kriminalisasi, sementara berbagai kebijakan publik terus diambil tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.
Menurut Dimas, berbagai persoalan tersebut kemudian dibahas dalam forum konsolidasi yang mempertemukan sejumlah elemen mahasiswa di UNJ. Dari forum itu, peserta sepakat bahwa aksi tidak hanya perlu menyoroti persoalan nasional, tetapi juga berbagai masalah yang terjadi di lingkungan kampus.
“Kami sepakat membagi tuntutan ke dalam dua fokus, nasional dan kampus, agar persoalan di lingkungan UNJ tidak terabaikan,” terangnya.
Adapun, dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 15 tuntutan yang terbagi ke dalam dua fokus. Pada tingkat nasional, mahasiswa menyoroti persoalan ekonomi, pendidikan, demokrasi, dan pembangunan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Sementara pada tingkat kampus, tuntutan berfokus pada penyelesaian pembangunan gedung, biaya pendidikan, serta penciptaan ruang aman dari kekerasan seksual.
Gayung bersambut, Koordinator lapangan aksi, Ronggo, mengatakan persoalan kampus sengaja ditempatkan sebagai salah satu fokus utama aksi. Hal ini menurutnya, karena banyak keluhan mahasiswa yang belum mendapatkan penyelesaian.
Salah satu isu yang menjadi sorotan ialah belum rampungnya pembangunan gedung Saudi Fund for Development (SFD). Hingga kini, sejumlah mahasiswa masih belum dapat memanfaatkan fasilitas yang dijanjikan meskipun proyek tersebut telah berjalan selama beberapa tahun.
Selain itu, Ronggo juga menyoroti kekhawatiran mahasiswa terhadap arah pengelolaan pendidikan tinggi yang semakin berorientasi pada pencarian pendanaan mandiri. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperbesar beban ekonomi mahasiswa apabila tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak pendidikan.
“Kami mendesak pihak kampus untuk segera memberikan kejelasan terkait pembangunan gedung dan peningkatan fasilitas yang menjadi hak mahasiswa,” ucapnya.
Ronggo berharap pihak rektorat segera memberikan respons terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia juga membuka kemungkinan adanya aksi lanjutan apabila persoalan-persoalan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
“Mau sampai kapan para pemangku jabatan bersikap abai? Jika sampai tidak ada perubahan, maka kami akan terus melawan,” tegas Ronggo.
Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Qihshi Hacikalia, menilai mahasiswa memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi publik. Menurutnya, posisi tersebut harus dimanfaatkan untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Sudah terlalu banyak kebijakan dan peristiwa yang menurut saya merugikan rakyat,” ujar Haci.
Baca juga: Regulasi UKT Mandek, Ongkos Praktikum Mahasiswa UNJ Meledak
Melalui aksi tersebut, Haci berharap pemerintah maupun pihak kampus lebih terbuka terhadap kritik yang disampaikan mahasiswa. Ia menilai perubahan tidak akan terjadi apabila berbagai persoalan terus diabaikan.
“Negara ini milik rakyat. Rakyat harus bisa hidup dengan layak, bukan hanya para pejabat. Karena itu pemerintah harus mendengar dan berhenti mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter/Penulis: Khalda Syifa
Editor: Hanum Alkhansaa
