Pergerakan untuk mengawal pelbagai permasalahan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengalami kemandekan. Hal ini disebabkan kurangnya minat, minimnya anggota, hingga kultur diskusi yang rendah pada organisasi BEM maupun kelompok sosial-politik kampus.
Saat duduk di kantin belakang Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH), Muhammad Fahrurrozi Fahri mengeluhkan pelbagai persoalan yang ada di UNJ. Misalnya, kapasitas ruang kelas yang ada tidaklah menampung jumlah mahasiswa. Walhasil berimbas pada ketidaknyamanan dan efektivitas pembelajaran. Mahasiswa Program Studi Sosiologi itu pun merasa fasilitas yang tersedia tidaklah sebanding dengan dengan mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang telah dibayarkan.
Akan tetapi di tengah permasalahan tersebut, Fahri tidak pernah menemukan informasi terkait pergerakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ataupun organisasi sosial-politik lainnya di UNJ. Dalam artian, ucap Fahri, pergerakan itu berupa konsolidasi, membuat kajian, maupun mengawal sebuah permasalahan agar dapat diselesaikan oleh pimpinan UNJ.
Baca juga: Anggaran Masih Tersendat, Proyek Pembangunan Gedung SFD Terus Terhambat
“Kalau dari saya sendiri ya, belum pernah melihat pergerakan. Seperti mendesak pihak kampus untuk melakukan pembenahan dan segala macamnya,” ungkapnya kepada Tim Didaktika pada selasa (7/4).
Senada dengannya, mahasiswa Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (RKK), Usman Pascal Alheejra melihat di UNJ kerap terjadi kasus kekerasan seksual. Selain itu, selama ia berkuliah, banyak terjadi kasus pencurian barang di lingkungan kampus.
Kendati demikian, di tengah problematika yang Usman sebutkan, tidak ada pergerakan berarti dari BEM maupun organisasi lainnya untuk mengawal agar masalah tersebut terselesaikan. Ia melihat, pergerakan organisasi kampus saat ini hanya berbentuk pernyataan sikap saja.
“Kalau aksi ya, paling cuma bentuk surat-surat aja. Kalau konsolidasi atau mengawal suatu isu belum nemu sih,” ungkapnya ketika diwawancarai Tim Didaktika pada Rabu (8/4).
Anggota Badan Pengurus Harian (BPH) Red Soldier—organisasi pergerakan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ, Dimas Galih mengakui bahwa terdapat penurunan intensitas pergerakan pada organisasinya. Hal itu dikarenakan menurunnya minat mahasiswa untuk bergabung ke dalam organisasi sosial-politik. Alhasil, kata Dimas, menyebabkan mandeknya regenerasi anggota Red Soldier itu sendiri.
Namun, Dimas menuturkan sebab lain dari kemandekan regenerasi dalam Red Soldier. Ia mengungkap, meski sudah lebih dari masa kepengurusan, komandan/ketua organisasi belum kunjung purna tugas dan kerap absen dari tugas-tugasnya. Akibatnya, Dimas melihat estafet kepengurusan dan program kerja organisasi tidak berjalan dengan lancar.
“Dari yang saya lihat, penurunan minat mahasiswa ini terjadi paling tajam pada awal tahun 2025. Selain karena mandeknya regenerasi, juga banyak anggota Red Soldier yang tidak melanjutkan kepengurusan selanjutnya,” ucap Dimas ketika diwawancarai pada Rabu (8/4).
Kendati demikian, kata Dimas, Red Soldier tetap berupaya melakukan pergerakan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di UNJ. Strateginya, mengangkat problematika yang memang merugikan mahasiswa secara langsung. Bagi Dimas, hal itu bertujuan agar mahasiswa turut andil dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan yang terjadi di UNJ.
“Red Soldier sendiri masih melakukan konsolidasi terkait problematika di kampus. Dalam aksi-aksi yang dilakukan, Red Soldier sendiri harus memaksa para mahasiswa supaya turut andil mengawal permasalahan yang ada di UNJ,” tegasnya.
Tim Didaktika berusaha menghubungi Ketua BEM UNJ Andriansyah Fadillah ihwal minimnya pergerakan dan sebab-sebab menurunya anggota organisasi sosial-politik di UNJ, lewat pesan WhatsApp sejak 15 April lalu. Namun, sampai artikel ini diterbitkan, Andriansyah tak menanggapi.
Gejala Lesunya Gerakan Mahasiswa
Pendiri Social Movement Institute (SMI), Eko Prasetyo menyatakan, penurunan gerakan organisasi mahasiswa dimulai pasca reformasi 1998, di saat kampus menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status itu membuat kampus berorientasi bisnis, alih-alih fokus mengembangkan pendidikan. Pun pada saat ini, sambut Eko, alih status kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) melanggengkan orientasi kampus lebih fokus ke arah bisnis dan komersialisasi pendidikan.
Kemudian, Eko melihat perubahan orientasi kampus tersebut membuat melemahnya kultur akademik terhadap sivitas akademika, khususnya mahasiswa. Sebab, kampus acap kali tidak memberikan kebebasan untuk mendiskusikan ide-ide politik alternatif, membuat kajian, hingga melakukan aksi.
“Organisasi mahasiswa saat ini tidak banyak mengalami kemajuan. Selain karena menurunnya minat berorganisasi, perkembangan pengetahuan dan kultur akademik pada mahasiswa juga mengalami kemandekan,” ucap Eko saat diwawancarai Tim Didaktika pada Selasa (22/4).
Selanjutnya, Eko mengatakan, perubahan status menjadi PTN-BH membuat mahalnya biaya pendidikan tinggi saat ini. Hal ini menjadikan hanya mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah-atas yang bisa mengakses pendidikan tinggi.
Bagi Eko dengan kondisi seperti itu, sukar sekali untuk munculnya ide perlawanan akan permasalahan dan ketertindasan yang dialami oleh mahasiswa. Begitupun dengan budaya solidaritas dan empati akan sulit sekali untuk ditemukan.
“Minat mahasiswa terhadap pergerakan lewat organisasi tentunya akan semakin menurun. Dikarenakan watak mahasiswa dari kelas menengah-atas lebih eksklusif dan elitis,” pungkasnya.
Penulis buku Bangkitlah Gerakan Mahasiswa! itu melanjutkan, kekurangan gerakan mahasiswa juga dikarenakan singkatnya waktu berorganisasi di kampus membuat cepatnya masa regenerasi anggota. Dampaknya, mahasiswa kurang melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Karena bagi Eko, penting bagi organisasi mahasiswa melakukan metode “aksi-refleksi-aksi”, agar pelbagai problematika dapat terselesaikan, alih-alih terlupakan.
Berkelindan dengan itu, Eko melihat gerakan mahasiswa saat ini hanya bersifat reaktif. Dalam artian, mahasiswa hanya bergerak ketika ada isu-isu yang sedang viral di media sosial. Pun Eko memandang gerakan kiwari juga bersifat rimpang atau tidak ada persatuan aksi mahasiswa yang kuat. Bahkan, ujarnya, di beberapa kampus tidak ada gerakan mahasiswa.
Lanjut Eko, kemandekan gerakan mahasiswa diperparah karena ditunggangi oleh kepentingan alumni yang memiliki posisi strategis di pemerintahan. Imbasnya, gerakan pada organisasi mahasiswa mengalami penurunan integritas dan sesuai kepentingan elit-elit pemerintahan.
“Dari sisi militansi gerakan mahasiswa, mengalami penurunan integritas karena banyaknya alumni yang merapat di lingkaran Istana. Sehingga mereka dengan mudah dikooptasi oleh partai politik, elite pemerintahan, bahkan oligarki,” pungkasnya.
Baca juga: Keterlambatan Distribusi KTM, Hambat Aktivitas Akademik Mahasiswa
Maka dari itu, menurut Eko, organisasi mahasiswa perlu memiliki kemandirian dan tidak ditunggangi oleh pihak lainnya. Selanjutnya, organisasi mahasiswa harus berupaya mengembangkan kultur akademik lewat diskusi buku maupun riset mendalam agar memiliki pemahaman kuat akan permasalahan-permasalahan yang terjadi.
“Di tengah permasalahan saat ini, waktunya mahasiswa membangun pergerakan yang konsisten. Mahasiswa juga perlu memiliki jaringan yang luas agar organisasi gerakan sosial dapat berjalan dengan kuat dan solid,” tutupnya.
Reporter/penulis: Rasha Putra
Editor: Lalu Adam
