Kolonialisme mempunyai baju modern, dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan materiil yang nyata, dilakukan oleh sekumpulan kecil orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah rakyat.
Begitulah pidato Soekarno dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 18 April 1955. Sebagai tuan rumah yang baru seumur jagung merdeka, Soekarno memantik perlawanan terhadap bentuk modern kolonialisme, tidak lagi dengan penjajahan namun penaklukan ekonomi dan budaya terhadap suatu bangsa.
Negara di Asia-Afrika yang umumnya merupakan bagian dari Dunia Ketiga—kaya sumber daya miskin secara ekonomi—menjadi sasaran empuk dari kolonialisme baru ini. Semangat KAA sebagai bentuk solidaritas politik untuk melawan dominasi negara industri besar seperti Amerika Serikat yang mengincar kekayaan negara Dunia Ketiga.
Selang 70 tahun KAA, situasi global amat mengalami perubahan. Beberapa negara peserta KAA seperti China dan India muncul sebagai salah satu kekuatan utama perekonomian dunia. Namun, Indonesia justru seolah bergerak mundur. Tercermin dari sikap pemerintah Indonesia yang kelabakan seusai Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump menaikkan tarif impor secara masif, atau biasa disebut sebagai “tarif Trump”.
Sebelumnya, bermotif menjaga dan meningkatkan perekonomian dalam negeri, Donald Trump menaikkan secara drastis tarif impor ke banyak negara. Indonesia menjadi salah satu korban, dikenai tarif impor sebesar 32%. Angka yang tinggi dan akan menyulitkan, mengingat AS adalah pasar ekspor utama bagi komoditas Indonesia.
Tak butuh waktu lama, kebijakan tersebut langsung berdampak. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tiba-tiba anjlok sebesar 9% dan nilai rupiah merosot. Potensi badai besar pemutusan hubungan kerja pun membayangi Indonesia.
Baca juga: Problematika Lesunya Perekonomian Nasional
Pemerintah merespons dengan mengirimkan delegasi ke Washington dan menggelar Sarasehan bersama aktor perekonomian Indonesia. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional.
Pecatan tentara itu optimis mengenai perekonomian Indonesia ke depan. Ia juga menggembar-gemborkan saat ini Indonesia cerah atau baik-baik saja. Namun, agaknya langkah yang dilakukan tidak berhasil, bukannya turun tarif impor yang dibebankan kepada Indonesia malah meningkat sebesar 47%.
Seperti berkelakar, bukannya memperkuat kemandirian ekonomi, pemerintah malah merencanakan memasifkan impor produk agrikultur dan energi dari Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia seolah sedang berlakon menjadi anjing yang terus menjilat tuannya.
Ketergantungan Indonesia Maupun Pejabatnya
Fenomena di atas begitu miris, selain karena Indonesia adalah inisiator KAA, tapi juga karena kita memiliki kekayaan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Lantas mengapa negara yang kaya ini masih bergantung pada asing?
Jawaban utamanya adalah fenomena ketergantungan. Ekonom asal Brazil, Theotonio dos Santos menyebut ketergantungan sebagai keadaaan kehidupan ekonomi suatu negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain.
Fenomena ketergantungan dapat dilihat ketika negara yang mendominasi bisa berekspansi dan mampu berdiri sendiri. Sementara itu, negara yang didominasi hanya bisa menerima sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif.
Banyak ekonom yang juga mendefinisikan ketergantungan. Namun, semuanya bermuara pada hal yang sama. Bahwa ketergantungan adalah kritik atas hubungan perekonomian negara industrialis maju dengan Dunia Ketiga yang tidak setara dan cenderung menguntungkan maupun memberatkan satu pihak saja.
Baca juga: May Day 2025: Melawan Kapitalisme dan Militerisme
Salah satu tokoh yang analisisnya relevan dipakai guna menilik fenomena ketergantungan di Indonesia adalah Peter Evans. Ekonom asal Amerika Serikat itu mencetuskan konsep pembangunan dalam ketergantungan. Baginya, negara Dunia Ketiga dapat mengalami pembangunan seusai menjalani hubungan ekonomi dengan negara industrialis maju.
Terdapat tiga aktor yang bermain dalam pembangunan ini, yaitu modal asing, negara lokal dan borjuasi lokal yang membentuk “Aliansi Tripel”. Pemilik modal asing sangat diuntungkan dapat berkespansi dan akumulasi modal. Pemerintah negara lokal diuntungkan karena kucuran modal asing merangsang industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sehingga mereka mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Sementara borjuasi lokal yaitu pengusaha mendapat akses modal dari asing untuk membuka bisnis dan pasar ekspor untuk menjual komoditas. Namun, dibalik pembangunan itu, potensi jeratan ketergantungan sangat besar, negara bisa runtuh sekejap jika investor asing menarik modal atau membatasi perdagangan.
Indonesia hari ini telah terjangkit racun bernama ketergantungan. Jalannya pembangunan dipengaruhi oleh sebaik apa hubungan kita dengan negara industrialisasi maju seperti Amerika Serikat. Kasus tarif Trump mengisyaratkan merenggangnya hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat, lebih jauh bisa terjadi gelombang penarikan modal asing di Indonesia.
Jika Evans menyebut tiga aktor dalam pembangunan ketergantungan, di Indonesia hanya terdapat dua: pemilik modal asing dan kapitalis birokrat. Maksudnya, pejabat negara lokal maupun kroni-kroninya menjelma sebagai pengusaha yang mendapat kue investasi.
Fenomena itu bermula sejak banjir bandang modal asing masuk ke Indonesia pada awal masa Orde Baru. Soeharto dan kroni-kroninya mendapat kekayaan melimpah imbas terbukanya hubungan ekonomi Indonesia dengan negara industrialisasi maju.
Pola itu berlangsung sampai hari ini. Prabowo maupun kroni-kroninya mempunyai sederet unit bisnis seperti pertambangan dan perkebunan yang sangat bergantung kepada pemilik modal luar negeri. Meski mantan menantu Soeharto itu menggembar-gemborkan kemandirian ekonomi Indonesia, tetapi ia maupun kroni-kroninya sebagai pengusaha akan sangat berdampak atas tarif Trump.
Maka, gembar-gembor rezim Prabowo mengenai kemandirian nasional ekonomi Indonesia hanya omon-omon belaka. Sebab, merekalah orang-orang yang paling terikat dengan kepentingan ekonomi negara industrialis maju. Jadi, sangat pesimis menilai rezim Prabowo mampu ataupun sungguh-sungguh melepaskan Indonesia dari jeratan ketergantungan.
Dengan demikian, sudah seharusnya belenggu ketergantungan itu dihancurkan. Indonesia harus hidup di bawah kaki sendiri, baik dalam ranah produksi maupun konsumsi.
Bangsa Indonesia perlu mengingat ke belakang untuk menemukan kunci jeruji ketergantungan. Menghidupkan kembali semangat KAA di kalangan rakyat Indonesia adalah kuncinya. Buat api gelora rakyat Indonesia semakin terang, hingga membakar para kolonialis berbaju modern yang juga hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia.
Penulis: Andreas Handy
Editor: Zahra Pramuningtyas
*. Tulisan ini adalah bagian dari Terbitan Zine MayDay 2025
