Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami stagnasi. Musababnya, perekonomian dalam negeri yang terus digempur gelombang PHK dan instabilitas geopolitik.
Tidak seperti jalan tol, pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicita-citakan rezim Prabowo melewati jalan yang sangat terjal. Pasalnya, pemerintah terus-menerus menghadapi masalah perekonomian yang lesu karena tidak berkembang.
Masalah tersebut dipengaruhi menurunnya pengeluaran uang (spending) yang terjadi pada masyarakat akibat ketidakpastian ekonomi. Terbukti, pada momen Ramadan dan Lebaran 2025, momentum itu seharusnya menjadi sumber aliran cuan bagi pelaku bisnis, terutama wisata. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mengalami kenaikan, malah mengalami penurunan.
Baca juga: May Day 2025: Melawan Kapitalisme dan Militerisme
Berdasarkan laporan yang bertajuk, “Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025” milik Center of Economic and Law Studies (Celios), disebutkan bahwa masyarakat tidak mempunyai gairah konsumsi pada momen Ramadan dan Lebaran. Hal tersebut dapat terlihat dari penurunan angka spending masyarakat yang semula mencapai Rp136,97 triliun pada tahun 2024, menjadi Rp114,37 triliun pada 2025.
Penurunan angka spending masyarakat pada momen Ramadan dan Lebaran 2025 itu menjadi yang terburuk. Hal ini dapat ditinjau dari tren spending masyarakat sejak 2023 hingga 2024 yang tumbuh menurun di bawah 5 persen. Akan tetapi, pada dua momen itu, angka spending masyarakat tetap tumbuh karena indeks inflasi tidak minus.
Situasi yang membedakan penurunan angka spending pada 2025 dengan tahun sebelumnya disebabkan munculnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal tahun ini. Melansir data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), terdapat 18.610 orang yang terkena PHK selama Januari-Februari 2025. Sementara itu, data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan angka yang lebih besar, yakni sebanyak 60.000 orang.
Sayangnya, negara tidak merespons gelombang PHK dengan mengintervensi pasar domestik. Negara justru memberikan keleluasaan bagi produk impor untuk masuk ke tanah air. Implikasinya, banyak pasar industri lokal yang direbut produk impor. Hal ini menyebabkan ketahanan industri lokal menjadi rapuh dan berdampak kepada gelombang PHK yang terjadi secara besar-besaran.
Saat gairah konsumsi masyarakat sedang melemah akibat gelombang PHK, seharusnya pemerintah mempunyai strategi ekonomi yang dapat memengaruhi kerja pasar domestik menjadi dinamis. Caranya dengan memberikan bantuan insentif kepada rakyat dan pelaku usaha agar dapat membangkitkan daya beli masyarakat yang sebelumnya menurun.
Sementara itu, pemerintah justru disibukkan dengan proyek-proyek besarnya sendiri. Seperti program makan siang gratis, food estate, dan program sekolah rakyat, serta sekolah garuda. Proyek populis itu menyebabkan pemerintah tidak dapat mengintervensi pasar secara leluasa agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, pemerintah pun tidak memberikan insentif atau bantuan langsung tunai kepada rakyat.
Tidak hanya itu, gelombang PHK juga disebabkan pengaruh dari luar negeri. Eskalasi konflik yang terjadi di kawasan seperti Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur menyebabkan keadaan geopolitik menjadi tidak stabil. Hal ini pun semakin diperparah dengan tarif resiprokal yang diumumkan Amerika Serikat (AS) pada (2/4).
Meskipun tarif resiprokal atau yang disebut tarif Trump ditunda penerapannya, kebijakan tersebut tetap berdampak terhadap pasar domestik. Sebab, Tarif Trump terus memberikan tekanan pada industri lokal. Tekanan ini berupa inflasi barang impor, ketidakpercayaan investor, dan ancaman kehilangan sasaran pasar ekspor luar negeri.
Kondisi ketidakpastian tersebut dapat menyulut krisis moneter kedua setelah era Orde Baru. Hal ini dapat diperhatikan dari melemahnya nilai tukar kurs rupiah ke dollar AS mencapai Rp17.000 akibat pasar keuangan yang tidak stabil.
Situasi tersebut jelas tidak baik-baik saja. Sebab, permasalahan melemahnya nilai tukar rupiah di pasar keuangan dapat merembet ke segala aspek perekonomian nasional. Secara tidak langsung, hal ini menjadi pertanda para investor asing mulai berhenti menanamkan modalnya ke dalam negeri.
Fenomena investor asing hengkang dari daerah ekspansi bisnisnya dapat dilihat pada kasus Hyundai dan LG dalam proyek baterai listrik. Alasan dua perusahaan besar itu hengkang karena rendahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor listrik (Electric Vehicle). Investor asing pun cenderung memilih negara lain sebagai pemasok baterai EV global, seperti; Vietnam, Thailand, hingga India.
Dalam buku Ekonomi Politik Asia Timur: Ekspansi Kapital dan Kontestasi Geopolitik, disebutkan alasan investor asing ingin melakukan ekspansi bisnis. Antara lain, investor asing mempertimbangkan kemudahan akses mendapat sumber daya dan gairah konsumsi masyarakat yang tinggi di pasar domestik. Hal ini dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan rantai pasok produksi global.
Bercermin dengan kondisi saat ini, sumber daya alam (SDA) Indonesia memang berlimpah. Oleh sebab itu, pemerintah ingin menggengjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan hilirisasi industri. Akan tetapi, hal tersebut mandek karena pemerintah tidak mengiringinya dengan peningkatan indeks pembangunan manusia.
Menurut World Economic Forum (WEF), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih jalan di tempat. Hal ini dapat diukur dari ketimpangan akses dan pemerataan pendidikan. Secara gamblang, ketimpangan pemerataan pendidikan dapat dilihat dari perbedaan perkembangan sains antara Indonesia bagian barat dan timur.
Di bagian barat Indonesia, perkembangan sains lebih maju karena keleluasaan akses terhadap teknologi dan fasilitas pendidikan. Sebaliknya, di bagian timur lebih lambat karena terdapat ketimpangan akses yang tidak merata. Hal ini pun berpengaruh terhadap kualitas lulusan pendidikan di Indonesia.
Selain itu, ketimpangan akses pendidikan, terutama masuk perguruan tinggi juga memengaruhi kualitas lulusan pendidikan. Rendahnya angka lulusan pendidikan tinggi menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia yang masih minim. Sementara itu, pasar tenaga kerja hanya mencari dan menerima lulusan pendidikan tinggi.
Rendahnya lulusan pendidikan tinggi disebabkan mahalnya biaya pendidikan. Alhasil, pendidikan tinggi sulit dijangkau masyarakat kelas bawah dan menengah. Hal ini berimplikasi kepada ketimpangan sosial yang tajam antara si miskin dan si kaya.
Kondisi inilah yang menyebabkan investor asing berpikir ribuan kali untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri. Sementara itu, perekonomian Indonesia memiliki ketergantungan terhadap modal-modal tersebut. Walakin, daya tawar negara yang rendah kepada investor semakin menyebabkan potensi keterbukaan lapangan pekerjaan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi lenyap.
Investor ogah-ogahan
Saat ini, keadaan dalam negeri serba tidak untung karena pertumbuhan ekonomi yang tetap stagnan. Namun, pembelanjaan anggaran negara justru lebih difokuskan kepada program yang berkepentingan politis, daripada menumbuhkan daya beli masyarakat.
Baca juga: Modus Operandi Dwifungsi Tentara di Rezim Prabowo
Masalah tersebut bertambah akibat situasi politik yang mengalami gonjang-ganjing. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Republik Indonesia (UU TNI). Dampaknya, rakyat bersama mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak revisi UU TNI itu.
Berdasarkan survei Litbang Kompas (24/3/2025), sebanyak 69,5 persen responden mencemaskan revisi UU TNI dapat menghilangkan supremasi masyarakat sipil seperti era Orde Baru. Pasalnya, regulasi itu dapat mengancam jalannya demokrasi dan menyebabkan otoritarianisme kembali bangkit.
Sengkarut masalah tersebut kemudian terakumulasi menjadi amarah publik. Hal itu pun disalurkan melalui demonstrasi, tapi tetap tidak digubris pemerintah. Implikasinya, ekspresi kegelisahan pun beralih dari dunia nyata ke dunia maya, hingga membentuk gerakan tagar #KaburAjaDulu.
Problematika dalam negeri itu membuat investor asing berbalik badan dari Indonesia. Sebab, pertimbangan risiko pasar yang lebih besar dari pada potensi keuntungannya.
Keadaan ekonomi-politik yang terbentur berbagai ancaman serta menurunnya tingkat kepercayaan publik semestinya dapat ditanggulangi pemerintah. Dalam hal ini, pendekatan yang berpihak kepada rakyat perlu dipakai pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik.
Penulis: Naufal Nawwaf
Editor: Lalu Adam Farhan Alwi
*. Tulisan ini adalah bagian dari Terbitan Zine MayDay 2025
