Sejumlah mahasiswa UGM melakukan unjuk perasaan ke DPRD Yogyakarta. Mereka menuntut kembalinya otonomi kampus.
Realisasi perjuangan adalah dengan mewujudkan apa yang dikatakan dan yang dipikirkan ke dalam tindakan konkret. Dualisme antara yang dikatakan dan selanjutnya diwujudkan dalam tindakan mau tidak mau sejajar pula profesinya. Jadi, siapapun orangnya, entah manusia primitif (sederhana), pekerja kasar dan bahkan mahasiswa, terus ada dan tidak pernah mengakhiri dualisme yang sesungguhnya manusiawi. Antara kata dan tindakan, begitu juga sebaliknya.
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 29 Oktober 1988 pun mewujudkan apa yang dikatakan dan dipikirkan ke dalam suatu tindakan yakni “Unjuk Rasa” ke DPRD Yogyakarta, ini bukan apa-apa, dengan digunakan istilah unjuk rasa mungkin dapat dikatakan lebih etis bila dibanding “Demonstrasi”. Ada kira-kira 30 mahasiswa yang ikut terlibat dalam aksi ke DPRD Yogyakarta itu.
Baca juga: Perempuan vs Wanita, Tarik-Menarik Antara Makna dan Sejarah
Rombongan mahasiswa berjalan dengan gagahnya, kegagahan makin menjadi semarak, karena perjalanan dari kampus UGM ke DPRD Yogyakarta sang saka merah putih yang menjadi saksi bisu kebesaran dan kemerosotan bangsa ini dikibar-kibarkan. Secara sepintas peristiwa itu mengingatkan masyarakat Yogyakarta pada keadaan dekade 60-an dan 70-an.
Masyarakat yang menyaksikan di luar gedung DPRD atau yang kebetulan berada di sekitar jalan Malioboro cukup membludak dan apresiatif. Sungguhkah, gejala ini merupakan indikasi bahwa masyarakat selalu dan selalu menghendaki mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dalam suatu tatanan yang penuh ketimpangan, kesenjangan, disparitas dan sebagainya.
Sesungguhnya, isu problematis yang dibawakan oleh mahasiswa UGM ke DPRD secara sederhana dapat bisa dibagi dua hal; pertama isu tentang besarnya permintaan mahasiswa terhadap “otonomi kampus”, kedua, isue tentang RUU-PN (Rancangan Undang Undang Pendidikan Nasional).
Otonomi kampus yang digemakan oleh mahasiswa UGM adalah kelanjutan dari kumpul-kumpul mahasiswa se-Jawa di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Nasional (Unas) Jakarta pertengahan Oktober lalu. Jadi pada tingkat asumtif, kampus tidak memiliki otonomi. Pertanyaan selanjutnya adalah, jenis otonomi apakah yang dikehendaki oleh mahasiswa ?
Pijakan semua itu, secara reformatif melihat dan mempertanyakan RUU-PN dengan kritis, logis dan emansipatoris. Akhirnya apa yang telah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa UGM hanyalah varian lain dari dengar pendapat. Tetap saja dialog yang ada antara mahasiswa dan DPRD Yogyakarta, hanya perulangan-perulangan dari dialog-dialog yang pernah dilakukan sebelumnya. Artinya dialog yang lama perwujudannya.
Baca juga: Mahasiswa UNJ Gelar Demonstrasi Jilid Dua di Tugu Tani
Dilaporkan oleh koresponden Didaktika dari Yogyakarta, setelah dari DPRD dan akan kembali ke kampus Bulaksumur, ada informasi bahwa BALAIRUNG (nama majalah UGM) dikepung oleh polisi. Suasana semakin ramai dan cukup panas. Lebih tragis lagi, anggota DPRD yang terlibat dialog dengan mahasiswa menjadi kumat penyakit jantungnya. Bukan main ! Akhirnya apakah otonomi kampus yang diharapkan oleh mahasiswa bisa terwujud ?
Inilah suatu hal yang kita perjuangkan bersama. Memang kekhawatiran selalu ada, seperti yang diungkapkan oleh John Lennon, kita punya otoritas untuk ini dan itu, akan tetapi kita tidak punya power. Silahkan coba, memilih antara power seperti yang diungkapkan oleh Lennon atau kekuatan moral yang kita pikul itu semua adalah bagian dari perjuangan, perjuangan yang besar dan itu tetap mempunyai arti. Salut untuk teman-teman UGM yang tidak hanya diskusi, seminar dan ngomong-ngomong melulu. Tetapi konsekuensi antara perkataan dan tindakan.
Penulis: AH
Majalah Didaktika Nomor 4 Th. XII 1988
