Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Sadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10). Aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini mewadahi suara keprihatinan rakyat atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia saat ini.
Melansir dari Tempo, aksi ini digalang oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat atau Seruan Kedaulatan Rakyat (Sadar) yang terdiri dari sejumlah aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Indonesia. Mereka mendesak pertanggungjawaban Pemerintahan Prabowo-Gibran atas janji politiknya pada Asta Cita dengan membawa 5 tuntutan utama.
Baca juga: Transformasi Menuju Masyarakat Rasional
Pertama, penetapan status bencana nasional kebakaran hutan dan lahan serta pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab. Kedua, penghentian pemborosan APBN untuk program yang dianggap populis.
Ketiga, penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses layanan dasar. Keempat, penghentian penyalahgunaan hukum dan pemberantasan KKN. Kelima, pengembalian kebebasan bersuara, penyelesaian pelanggaran HAM, dan penghentian militerisasi di ruang sipil.
Salah satu massa aksi yang berasal dari Universitas Esa Unggul, Pitengs mengaku merasa terpanggil untuk turut berdemo. Sebab, menurutnya, kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran justru mengalami kemunduran.
Lebih lanjut, Pitengs menyebut persoalan beban hidup saat ini akan berdampak pada nasib generasi mendatang. Ia mencemaskan tiadanya perubahan signifikan dari pemerintah dapat membuat rakyat kecil terus kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
“Karena demo hari ini itu sebenarnya bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Di mana kita semua yang hadir di sini juga pemuda-pemuda yang ingin Indonesia menjadi lebih baik ke depannya,” ujarnya, Rabu (28/10).
Selain itu, Pitengs menilai pemerintah tidak peka terhadap aspirasi pemuda. Ia menjelaskan, jika pemerintah benar-benar mendengarkan masyarakat, maka tidak akan ada ribuan mahasiswa yang merasa perlu turun ke jalan.
Pitengs menambahkan, kebijakan yang berlaku kini terasa lebih berpihak pada oligarki daripada kepentingan rakyat luas. Menurutnya, pemerintah semestinya merumuskan kebijakan yang murni ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat luas.
“Kalau pemerintah benar-benar mendengarkan aspirasi dari para pemuda, kita yang ada di rumah, akan (lebih memilih) menonton Netflix daripada turun ke jalan,” tegasnya.
Pitengs mengajak mahasiswa yang tidak turun ke jalan untuk turut bersolidaritas melalui media sosial, seperti membagikan ulang unggahan. Langka kecil itu, baginya, dapat memperluas gaung pergerakan dan membuka mata publik akan situasi negara yang sedang krisis.
“Harapannya, Indonesia menjadi negara yang layak untuk dihidupi oleh para pemuda, anak-anak, lansia. Indonesia adalah milik kita, bukan mereka penguasa yang mengeruk kekayaan lalu kita yang terkena asap,” tutupnya.
Selain mahasiswa, aksi ini juga diramaikan oleh masyarakat sipil. Salah satunya seorang ibu rumah tangga, Setiarini (68). Ia memutuskan untuk turun langsung ke Bundaran HI guna menyuarakan keresahannya terhadap beban ekonomi dan kerusakan lingkungan yang tengah terjadi.
Bagi Setiarini, mencintai negara berarti berani bersuara atas berbagai ketimpangan, mulai dari pelemahan rupiah hingga melonjaknya harga kebutuhan pokok. Ia juga menyoroti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi yang merusak ekosistem sekaligus mengancam kesehatan masyarakat.
“Terus terang, itu dibakar, bukan kebakaran. Dan sekarang yang menderita berapa banyak itu di sana, di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan,” ungkap Setiarini ketika diwawancarai oleh Didaktika, Rabu (28/10).
Sebagai saksi sejarah dari gerakan mahasiswa tahun 1998, Setiarini merasakan atmosfer serupa terhadap demokrasi masa lalu dan masa kini. Ia menilai, saat ini ruang gerak mahasiswa dibatasi oleh aparat dengan penjagaan yang ketat hingga intimidasi.
Baca juga: Rapor Merah Prabowo-Gibran, Mahasiswa UNJ Gelar Aksi Demonstrasi
Meskipun demikian, ia mengapresiasi semangat para mahasiswa yang tetap menjaga aksi tetap berjalan dengan kompak. Ia berharap, para pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum untuk berintrospeksi dan memberikan ruang aman bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik.
“Kita kan sebagai rakyat dengan tangan kosong saja. Jangan diintimidasi, jangan dikriminalisasi. Kita mengkritik, tapi untuk membenahi diri, supaya Indonesia kembali bangkit menuju Indonesia emas,” pungkasnya.
Reporter/penulis: Ramadhan Alderisyah
Editor: Audy Gemaria
