Judul Buku: Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi
Penulis: Dr. Darsono Prawironegoro
Penerbit: Nusantara Consulting
Tahun Terbit: 2012
Halaman: 250
ISBN: 978-602-95030-1-2
Saat ini, pemerintah sedang menjalankan program-program raksasa beranggaran fantastis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Meskipun mempunyai iming-iming peningkatan kualitas gizi dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa, kedua program ini menghasilkan banyak permasalahan.
Demi menjalankan MBG, negara memotong lebih dari 20 persen anggaran pendidikan yang dapat memperburuk akses dan kualitas pendidikan Indonesia. Pada luaran yang dihasilkan pula, tercatat setidaknya 33 ribu pelajar mengalami keracunan sesudah mengkonsumsi MBG. Tak hanya itu, terungkap adanya kerugian negara lebih dari Rp10 triliun per tahun akibat korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
KDMP bernasib serupa. Triliunan rupiah digelontorkan untuk pengadaan barang yang kurang transparan. Pembangunan KDMP yang melibatkan tentara memicu polemik. Lebih lanjut, banyak uang dikucurkan untuk program pelatihan calon pengelola KDMP yang kental dengan nuansa militeristik. Nahasnnya, meski memakan anggaran besar dan melibatkan aparat negara, kerap terjadi kasus gerai KDMP sepi konsumen dan menerima pendapatan minim.
Baca juga: Untitled Press: Penerbit Independen di Tengah Mahalnya Biaya Publikasi
Namun setelah rangkaian kejanggalan tadi, mengapa sampai saat ini program-program tersebut terus berjalan?
Untuk menjawabnya, kita bisa mempelajari buku berjudul Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi yang ditulis Dr. Darsono Prawironegoro. Di dalam buku itu, penulis menjabarkan berbagai pemikiran dari filsuf terkenal asal Jerman, yakni Karl Marx.
Hidup pada abad ke-19 di Eropa, Karl Marx mencetuskan teori materialisme dialektika. Adapun materialisme sendiri merupakan pandangan yang meyakini bahwa hakikat dunia ini adalah benda fisik (materi), bukan ide, roh, atau gagasan. Materi ada secara objektif di luar pikiran manusia. Pikiran atau kesadaran manusia hanyalah produk dari materi (otak) yang berinteraksi dengan dunia fisik.
Di sisi lain, dialektika adalah pemikiran yang menekankan bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang diam atau abadi. Segala materi terus bergerak, berubah, saling terhubung, dan berevolusi. Adanya perubahan tersebut muncul akibat suatu pertentangan atau gesekan yang terus berlangsung di dunia.
Dengan demikian, materialisme dialektika adalah keyakinan bahwa dunia fisik terus bergerak dan berubah akibat adanya konflik internal (kontradiksi) di dalam materi itu sendiri.
“Bukan kesadaran yang menentukan keadaan sosial, tetapi keadaan sosial yang menentukan kesadaran sosial.” (halaman 77).
Berpacu kepada pemikiran di atas, Karl Marx mencetuskan konsep “basis” dan “bangunan atas” untuk menjelaskan lebih dalam mengenai realitas sosial di masyarakat. Basis adalah fondasi ekonomi atau struktur material dari sebuah masyarakat yang mencakup cara produksi dan hubungan produksi. Sementara itu, bangunan atas berupa negara, hukum, ideologi, dan budaya. Secara mutlak, pondasi ekonomi selalu mempengaruhi bentuk-bentuk bangunan atas.
Menurut Marx, negara maupun hukum (bangunan atas) tidak pernah netral. Keberadaan mereka sengaja diciptakan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan sistem ekonomi dan kelas yang memiliki alat produksi (basis).
Hal tersebut dapat ditunjukan pada fenomena program-program yang sudah disebutkan sebelumnya. Pelaksanaan MBG misalnya, sangat kental akan kepentingan para elite. Banyak dapur MBG dikuasai oleh tokoh partai politik, keluarga pejabat, hingga tentara dan polisi.
Di sisi lain, tata kelola KDMP yang sangat kurang transparan, berpotensi jadi ladang basah para elite untuk korupsi. Begitu banyak dari gerainya yang hanya menjual produk pabrik Fast Moving Consumer Goods (FMCG) seperti minyak goreng kemasan, deterjen, dan sabun mandi. Oleh karenanya, fenomena tersebut, kemungkinan besar hanya akan menguntungkan industri besar, bukan para pelaku usaha kecil di desa.
Maka, sangat terbuka bahwa baik MBG dan KDMP dijalankan hanya untuk memperkaya para elite. Anggaran yang diperas dari pajak rakyat tidak dialokasikan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Malah segelintir elite yang mempunyai segudang alat produksi sibuk berpesta di atas uang rakyat. Pada akhirnya, rakyat yang menanggung kerugian terbesar.
Sebagai bentuk pertentangan internal, jalannya program-program ini tentu diwarnai oleh kritik dari masyarakat. Akan tetapi, alih-alih mengoreksi diri, penguasa terus mencari cara untuk meredam aspirasi. Salah satu bentuknya adalah melabeli para pengkritik sebagai “antek asing” atau “londo ireng” yang dianggap pengkhianat bangsa.
Hal tersebut adalah potret bagaimana struktur kekuasaan sedemikian rupa melindungi sistem ekonomi dominan. Dengan segala sumber daya elite baik media ataupun pemuka agama, kesadaran palsu disebarkan agar benih-benih konflik horizontal di antara masyarakat muncul Elite negara mengeskalasi kondisi ini agar rakyat melupakan sasaran utamanya, yaitu sistem ekonomi dan struktur kekuasaan di atasnya.
Sebagai tawaran atas sengkarut permasalahan, buku ini menekankan tugas utama kaum revolusioner (rakyat yang sadar) untuk membongkar siasat konflik horizontal yang selalu diandalkan oleh penguasa Masyarakat harus disadarkan bahwa musuh mereka bukanlah sesama warga atau pihak yang mengkritik, melainkan para elite yang menjadikan sederet program negara sebagai bahan bancakan. Setelah kesadaran ini terbangun, rakyat dapat membentuk Front Persatuan Revolusioner, yakni persatuan semua golongan masyarakat yang muak dengan situasi tersebut.
Baca juga: Mematok Harga dan Tidak Dibutuhkan, Maba FT Tolak Mabim
Baru kemudian, persatuan ini dapat menjalankan aksi politik, yaitu aksi yang langsung berhadapan dengan kekuasaan. Rakyat dapat menuntut pembatalan undang-undang yang sekadar menguntungkan penguasa ataupun pergantian kabinet yang tidak kompeten.
Meski demikian, menurut Marx, selama basis ekonominya masih berwatak kapitalisme pencari laba, gagasan program sebaik apapun akan selalu merugikan rakyat. Tujuan akhirnya haruslah perombakan sistemik (Revolusi Sosial). Kekuasaan lama yang menindas harus dibongkar, alat-alat produksi harus diambil alih dan dikelola secara demokratis oleh kelas pekerja.
Buku Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi sangat tajam dalam membedah ketimpangan struktural masyarakat melalui pisau analisis ekonomi-politik Marxis. Sayangnya, karya ini memiliki banyak kesalahan ejaan dan penjabaran teoritisnya terlampau kaku, sehingga konsep-konsep di dalamnya sangat sukar dipahami oleh pembaca awam.
Penulis: Fariansyah Muhammad
Editor: Andreas Handy
