Tersandung praktik nepotisme terkait Pemilihan Raya (Pemira) UNJ, Pimpinan BEM dan MTM jatuh dari jabatannya. Mahasiswa mendesak agar segera mengubah sistem Pemira UNJ.
Pada Senin (12/10), Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNJ, Adriansyah Fadillah dan Miftahul Fikri mengundurkan diri dari jabatannya. Pada hari yang sama, Ketua Majelis Tinggi Mahasiswa (MTM), Muthi’ah Nur Azizah turut mengundurkan diri.
Kejadian tersebut berawal dari dugaan nepotisme di kalangan pimpinan organisasi pemerintahan mahasiswa (Opmawa) UNJ terkait penyelenggaraan Pemira. Syahdan, dugaan akhirnya terbukti dengan adanya publikasi dari akun Instagram @bocoralus_unj yang berisi cuplikan notulensi beserta pesan WhatsApp.
Baca juga: Aliansi UNJ Melawan Gelar Peringatan September Hitam
Salah satu bagian dari tim penggerak @bocoralus_unj, Rehas (bukan nama sebenarnya) menjelaskan bukti nepotisme pimpinan Opmawa UNJ didapat secara tak sengaja. Ia menyebut bukti didapat ketika salah seorang anggota BEM membuka komputer di Sekretariat BEM UNJ.
Dalam temuannya, Rehas mengungkap, terdapat desakan dari seorang anggota aktivis dakwah kampus (ADK) UNJ angkatan 2017 kepada Ketua BEM UNJ, untuk meluluskan salah satu kandidat dalam Pemilu BEM UNJ berikutnya. Padahal menurutnya, kandidat yang diusung tidak memenuhi syarat, yakni lulus Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Universitas.
“Hal ini sebenarnya merupakan rahasia umum gitu dari tahun ke tahun. Tetapi, memang banyak yang belum tahu dan kita juga belum punya bukti dulu,” paparnya pada Senin (12/10).
Lanjut Rehas, temuan lain nepotisme berupa notulensi dari Rapat Syuro Siyasi yang turut diikuti Ketua MTM. Hasil dari rapat tersebut tercantum adanya pemetaan dan syarat seseorang untuk menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) UNJ. Ia menyinggung, syarat Ketua KPU UNJ mencakup pengetahuan politik yang kurang dan mudah untuk diarahkan.
Rehas mengatakan, awalnya ia beserta rekan-rekannya merancang untuk meng-upload temuan mereka menjadi lima konten. Mereka merencanakan untuk menaikkan konten tersebut sebanyak satu publikasi setiap harinya.
“Jadi, kami tadinya satu hari tuh satu konten. Namun, ketika hari kedua kawan gua ngabarin di-takedown” tuturnya.
Publikasi dari @bocoralus_unj menjadi viral dan memantik munculnya konsolidasi dengan tajuk “Bersih-Bersih Demokrasi UNJ” pada Senin (12/10). Banyak perwakilan dari BEM tingkat fakultas hadir untuk mendesak mundurnya pimpinan Opmawa UNJ. Desakan tersebut berhasil dengan mundurnya Ketua dan Wakil Ketua BEM UNJ, beserta Ketua MTM UNJ.
Mantan Wakil Ketua Umum BEM UNJ, Miftahul Fikri mengaku kaget dengan viralnya kejadian ini. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui perihal adanya intervensi dari ADK UNJ dalam pelaksanaan Pemira.
Fikri menjelaskan bahwa dirinya telah menerima konsekuensi dari adanya kejadian ini. Ia menyatakan apapun keputusan forum yang menyangkut nasib kehidupannya dalam berorganisasi akan diterima dengan lapang dada.
“Ya apapun konsekuensinya sudah diterima, tapi gue dengan benar percaya diri, gue sampaikan ya, gue udah gak ada utang istilahnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, seorang mahasiswa perwakilan dari Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Salim, Fathur Rahman mengatakan tindakan Ketua BEM UNJ dengan rekan-rekannya tidak mencerminkan nilai-nilai dari dakwah. Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua anggota LDK mendukung kejadian ini.
Fathur menyatakan, dirinya dan beberapa anggota LDK Salim tidak tahu tentang kejadian yang telah berlangsung. Dari persoalan ini, jelasnya, banyak stigma negatif yang akhirnya mengarah pada punggawa dakwah kampus.
“Gua berharap stigma-stigma ini enggak berlarut ya. Apalagi semalam ada yang teriak pakai kata kasar di depan Sekretariat LDK Salim,” tekannya saat diwawancara pada (12/10).
Untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut, Tim Didaktika meminta wawancara kepada mantan Ketua BEM UNJ, Adriansyah pada Senin (12/10). Meski demikian, ia tidak berkenan untuk diwawancara.
Tuntut Benahi Sistem Pemira
Ketua Green Force UNJ, Dafa Rizki Akbar melihat kejatuhan pimpinan Opmawa tersebut merupakan kemenangan telak atas bungkamnya demokrasi kampus. Musababnya, iklim demokrasi di UNJ stagnan dan tidak mengawal isu mahasiswa dalam era kepemimpinan mereka.
“Ya, sejak postingan di @bocoralus_unj itu ramai. Kita langsung bergerak untuk menurunkan Ketua dan Wakil Ketua BEM,” terangnya pada Senin (12/10).
Dafa menilai permasalahan demokrasi UNJ selama ini berangkat dari cacatnya peraturan Opmawa yang berisi mekanisme berbelit seleksi calon Ketua BEM. Ia menyinggung syarat pencalonan berupa kewajiban kandidat mengikuti jenjang pelatihan kepemimpinan mahasiswa mulai dari tingkat prodi, fakultas, sampai universitas.
Selain itu, terdapat syarat pengumpulan puluhan kartu rencana studi (KRS) mahasiswa di setiap fakultas yang memberatkan calon ketua BEM. Walhasil menurut Dafa, peraturan-peraturan ini memangkas inklusivitas bakal calon yang ingin mendaftar.
Lanjut Dafa, permasalahan lain yang lumrah ditemukan dalam Pemira UNJ adalah verifikasi kelayakan calon ketua BEM cenderung tertutup. Baginya, ketiadaan transparansi Pemira UNJ semacam ini memberikan dampak pada peningkatan krisis kepercayaan dari mahasiswa.
“Seharusnya (verifikasi) dibuat terbuka, seperti misal diadakan live report-nya di Instagram. Atau mereka bikin draft hasil verifikasinya. Bukti chat atau bukti teleponnya benar-benar ditampilkan dan bisa dibuka oleh semua mahasiswa,” tuturnya.
Baca juga: Semak dalam Ingatan
Dafa mendesak segera diadakan sidang terkait penyusunan peraturan Pemira UNJ yang diikuti oleh seluruh mahasiswa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa antusias merasakan pesta pora demokrasi dan terlibat aktif dalam diskursus politik. Ke depannya, Dafa berharap agar Pemira UNJ dapat berlangsung secara demokratis.
“Setelah ini tindak lanjutnya, kita bersama-bersama bisa menyusun peraturan Pemira UNJ yang baru, agar suara mahasiswa dapat didengar,” pungkasnya.
Reporter/penulis: Atikah & Rasha Putra
Editor: Andreas Handy
