Secara historis sejak zaman purba kaum perempuan tidak memiliki banyak peluang dibanding laki-laki. Secara kultur mereka sengaja diciptakan tanpa akses politik, ekonomi dan sosial. Hanya perempuan-perempuan di Mesir dan Sparta saja yang memiliki kesempatan agak luas. Dimana perempuan bisa bekerja di luar rumah dan di Sparta pada periodisasi ini mereka mulai diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan formal.
Baca juga: Bertaruh Takdir dengan Padam
Di zaman Romawi kuno posisi perempuan perannya lebih baik walaupun suami memiliki kewajiban untuk mengawasi istri, tetapi perempuan Romawi ini mempunyai kemerdekaan sosialnya lebih besar dibanding di Eropa lainnya.
Sedang di India beberapa ribu tahun sebelum Masehi walaupun kaum perempuan mempunyai hak suara dalam masyarakat namun etika aliran Hindu mengembangkan Undang-Undang yang menyatakan bahwa status perempuan berada di bawah laki-laki, otomatis posisi perempuan pun berubah di hadapan laki-laki. Hampir serupa terhadap agama lain, termasuk kristen yang memberikan penilaian bahwa perempuan berada dibawah laki-laki.
Di zaman pertengahan, Kaum gereja benar-benar memiliki peranan yang sangat dominan dalam pereduksian aktivitas perempuan. Banyak isteri-isteri yang diceraikan oleh suami karena alasan tidak dapat memberikan keturunan laki-laki. Dan tindakan ini dilegitimasi oleh hak gereja. Perempuan di zaman sangat mengalami kemunduran hal dalam hal pendidikan, hanya perempuan ningrat saja yang berikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Bahkan ketika terjadi reformasi Protestanisme ternyata tidak memberikan pengaruh yang banyak terhadap dominasi kaum laki-laki.
Ketertindasan perempuan terus berlangsung, akses politik ekonomi dan sosial tetap menjadi sesuatu yang sakral. Baru sekitar tahun 1700-an ketika terjadi revolusi industri yang ternyata membawa perubahan di berbagai negara, itu pun belum cukup membawa perubahan pada nasib kaum perempuan. Karena peran perempuan di dunia industri seperti di perusahaan tekstil di Inggris dan Amerika sekitar 1800-an bukan karena kesadaran dan kebebasan yang direbut namun semata karena kurangnya laki-laki yang bekerja di industri ditambah masih kuatnya hegemoni suami seperti larangan membelanjakan gaji tanpa sepengetahuan dari suami mereka.
Baru ketika terjadi revolusi sosial dan politik di berbagai negara, gerakan gerakan perempuan bagai riakan air menggelembung menuntut persamaan hak. Di New York, Amerika Serikat tahun 1840 gerakan perempuan berkampanye menuntut pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum yang dirasakan sangat mengekang kebebasan kaum perempuan dalam politik. Perjuangan tersebut terus berlangsung dan baru pada tahun 1920 hak suara untuk kaum perempuan diakui.
Berbeda dengan dengan New Zealand yang terlebih dahulu sejak Tahun 1893 sudah memberi hak suara kepada wanita, kemudian disusul oleh Australia dan Skandinavia tahun 1900-an,Rusia pada 1917 kemudian Kanada, dan Inggris sekitar tahun 1928.
Perempuan di Panggung Politik
Perubahan Undang-Undang yang dilakukan di berbagai negara, serta gerakan-gerakan perempuan yang terus.dilakukan di beberapa tempat di dunia ini menyebabkan posisi perempuan di bidang politik semakin terbuka luas.
Dunia politik yang selama ini diidentikkan dengan dunia laki-laki dan diklaim oleh sebagian masyarakat ternyata dalam perkembangannya mengalami perubahan yang sangat revolusioner. Jejak-jejak kaum perempuan terlihat nyata dalam pertarungan sejarah yang dialektis dan tentunya tidak melalui perjuangan yang mudah.
Sebutlah nama Corazon Aquino, janda mendiang Benigno Aquino ini mengawali karir politiknya tepat dimana Filipina mengalami krisis politik dan ekonomi. Tragedi berdarah yang menimpa suaminya dan kekuasaan Marcos yang korup dan otoriter memotivasi dirinya berjuang menjadi avant garde bersama seluruh elemen rakyat demi terciptanya proses demokratisasi di Filipina.
Siapa yang menyangka, Cory yang dikenal berasal dari kalangan borjuis dan hanya sebatas ibu rumah tangga ternyata mampu menggerakkan massa rakyat untuk menggulingkan kekuasaan penguasa otoriter Marcos saat itu. Cory yang saat itu dianggap sebagai representasi ketertindasan rakyat (suaminya terbunuh) mampu membangkitkan perjuangan rakyat yang telah lama tertindas sang rezim. Dan akhirnya dengan dengan semangat people power mampu membawa Cory ke istana Malakanyang.
Tanggung Jawab yang besar dalam masa transisi bagi Cory untuk menata kembali Filipina. Ia mewarisi negara dengan kondisi perekonomian yang parah. Dus, walaupun mengalami tantangan yang berat seperti goyangan dari para pendukung Marcos pada 100 hari pemerintahannya agar Marcos berkuasa kembali tidak membuat dirinya gentar. Bahkan prestasi besar di awal masa pemerintahannya Cory mampu membuat kebijakan perubahan undang-undang dan membentuk komisi anti korupsi untuk membasmi kasus- kasus korupsi warisan rezim masa lalu.
Filipina merupakan sebuah fenomena, walaupun krisis politik dan ekonomi tidak serta merta mengalami perbaikan tetapi Cory Aquino merupakan catatan sejarah tersendiri yang mampu melahirkan sejarah baru. Adalah Gloria Arroyo Macapagal yang mampu melanjutkan sejarah Cory. Awal tahun 2001 putri mantan presiden terguling Macapagal, mampu memaksa Joseph Estrada presiden terpilih saat itu untuk segera turun jabatan karena berbagai skandal suap. Dan seluruh rakyat mendukung penggantian Estrada oleh Gloria yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden.
Sri Lanka, Tahun 1960 muncul sosok pejuang perempuan, Sirimavo Bandarnaike. Merupakan wanita pertama di belahan bumi selatan yang mampu menjadi perdana menteri. Hampir serupa dengan Cory, Sirimavo terjun ke dunia politik setelah suaminya Solomon Dias Bandaranaike terbunuh. Sirimavo kemudian banting setir dari sosok ibu rumah tangga kemudian dia ikut kampanye . Akhirnya Sirimavo terpilih menjadi perdana menteri. Dan untuk selanjutnya Sirimavo membuktikan dirinya pada dunia dengan kembali terpilih sebagai perdana menteri Srilanka selama tiga dasawarsa (1960-1977). Kemudian kepemimpinan Srilangka dilanjutkan secara konstitusional oleh anak perempuannya, Chandrika Kumaratungga.
Adalah Khaleda Zia sebagai presiden Bangladesh. Sejak suaminya Ziaurrahman meninggal, akibat hukuman mati pada tahun 1981 Khaleda mulai aktif di partai nasionalis dan berhasil menjadi pemenang pada pemilu 1991. Sama halnya dengan Cory Khaleda diwarisi keadaan ekonomi negara yang benar-benar hancur serta rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Era 90-an kaum perempuan semakin menunjukan kekuatannya terutama di belahan Asia, tahun 1996, putri perdana menteri Jawaharlal Nehru, Indira Ghandi menyambung tongkat estafet kegigihan kaum perempuan dengan menjadi perdana menteri di India. Bahkan dia pun kemudian berhasil terpilih kembali. Atau Benazir Bhuto yang pernah menjadi perdana menteri Pakistan.
Kasus di Indonesia sendiri sosok Megawati merupakan sosok yang sangat diperhitungkan oleh lawan politiknya saat ini.Terlepas dari nama besar Ayahnya Soekarno (Presiden Indonesia) Megawati merupakan simbol dari ketertindasan wong cilik. Jalan yang ditempuh menjadi Wapres merupakan jalan yang penuh kerikil dan darah. Konflik internal PDT yang menuai Tragedi 27 juli merupakan deretan panjang dosa Orde baru untuk mengganjal perjuangan Mega. Tapi Megawati membuktikan kegigihan kaum perempuan dalam rangka menuju proses demokratisasi di Indonesia tidak dapat dihambat oleh peluru sekalipun. Dengan membawa PDI-P menjadi pemenang pada pemilu 1999 dan mengantarkannya menjadi orang nomor dua sekaligus menjadi momok bagi politisi kawakan lain di bumi Indonesia.
Ada satu hal yang bisa kita cermati dari beberapa kajian sejarah yang telah membawa perempuan ke tampuk kekuasaan. Cory, Khaleda, Sirimavo, atau bahkan Megawati, secara historis tidak bisa melepaskan diri dari peran kaum laki-laki. Entah itu ayah, suami yang kharismatik. Namun, terlepas dari itu mereka telah mampu menjalankan apa yang diharapkan oleh rakyat dan mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan oleh rakyat. Namun, kemampuan mereka memimpin bukan berarti membuat garis demarkasi dengan kaum laki-laki karena sekali lagi kaum laki-laki tidak kecil juga perannya terutama dalam rangka memotivasi diri kaum perempuan.
Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan, ini membuktikan bahwa hak antara laki laki dan perempuan adalah sama. Dan satu hal yang harus dibenahi bersama yaitu masalah kuantitas perempuan yang bisa duduk di pemerintahan. Sejak beberapa tahun yang lalu pemerintah negara kita telah memberikan kesempatan untuk kaum perempuan agar bisa duduk di tingkatan kabinet. Namun sayang tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi kaum perempuan. Bahkan jumlah anggota perempuan di kursi DPR dan MPR semakin menurun.
Berdasar data tahun 1988, di seluruh dunia 14,8 % kursi DPR diwakili oleh perempuan. Ternyata persentasi ini melorot menjadi 11,3% tahun 1995. Data terkini IPU Swedia adalah merupakan negara yang jumlah anggota perempuan di parlemen mencapai 50%. Bahkan di
negara-negara Skandinavia perwakilan perempuan mencapai 35%.
Data ini menunjukkan keterwakilan pei-perempuan di parlemen di beberapa negara. Tetapi masalahnya bukan pada tingkatan kuantitas di kursi pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu
keterwakilan perempuan di pemerintahan haruslah diikuti oleh terakomodirnya suara-suara perempuan. Maka membangun wacana gender harus dilakukan terus. Sehingga nantinya persamaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya wacana semata, tapi juga pada tingkatan praksis.
Pengalaman sejarah bangsa ini telah membuktikan bahwa banyaknya perempuan yang duduk di kursi pengambil keputusan hanya mampu menghadirkan fisiknya saja tanpa
mampu memberikan sesuatu yang lebih bagi kaum perempuan.
Baca juga: Hari Pers 2026: Menjawab Tantangan di Tengah Arus Disrupsi Teknologi
Indonesia sendiri baru beberapa perempuan yang mampu duduk di kursi pemerintahan. Namun dengan lahirnya reformasi diharapkan suara -suara perempuan dapat didengarkan. Dan kaum laki-laki bisa menyadari untuk menjadikan perempuan sebagai mitra sejajar.
Kesimpulan
Dilihat dari latar belakang sejarah tentang resistensi perempuan untuk mensejajarkan dirinya dengan laki-laki adalah bukan merupakan perjuangan yang mudah. Dan bila dilihat perkembangannya terutama perannya di kancah politik kaum perempuan sebagian sudah mampu berperan sementara sebagian ternyata masih berada dalam kungkungan budaya yang cenderung mengekang ruang gerak perempuan itu sendiri. Ikut serta sejajar dengan laki-laki bukan berarti harus mengesampingkan peran ganda yang dimiliki seorang perempuan.
Penulis: Tati R.
