Organisasi tentara terlibat masif dalam pengawasan, distributor, pembangunan sampai pelaksana dapur MBG. Rentan jadi celah penyimpangan penggunaan dana.
Heri memandang jauh ke dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Anak Negeri Prabu Center 08 Warakas, Jakarta Utara. Sambil menghisap sebatang rokok, pengurus Yayasan Prabu Center 08 itu menceritakan mekanisme pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di antara yayasan dengan mitra dapur.
Seraya membenahi pakaiannya, ia menyebutkan di awal pembangunan SPPG, Yayasan Prabu Center akan mengurus segala hal ihwal administrasi yang mencakup perizinan, pengawasan, hingga pendanaan tiap dapur mitra. Dana pengelolaan MBG, sepenuhnya akan masuk ke kantong yayasan yang kemudian didistribusikan ke SPPG.
“Sirkulasi dan hal administrasi lainnya itu diurus oleh yayasan. Hal itu untuk menjaga agar tidak ada kebocoran dana,” jelas Heri pada Rabu (20/08/2025).
Di tengah perbincangan, Heri memperlihatkan beberapa foto menu MBG buatan SPPG Anak Negeri Prabu Center 08 Warakas yang ada di ponselnya. Ia mengaku dapur di Warakas mengelola hingga 3.500 paket makanan tiap harinya. Untuk harga yang ditetapkan oleh BGN, pengurus Prabu Center itu menyebutkan 15.000 per paket makanan.
Pria paruh baya itu juga menjelaskan terkait skema pencairan dana. Di awal, SPPG mitra bersama yayasan akan membuat laporan keuangan setiap dua minggu. Kemudian, laporan keuangan oleh yayasan diajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN) dan pembayaran akan dilakukan setelah itu.
“Sekarang itu pembayaran di muka. Jadi yayasan sudah kasih uang ke dapur itu sepuluh hari sebelum dapur buka,” terangnya.
Baca juga: Tiada Tuhan Selain Pemilik Kapital Demikian Benar Adanya
Yayasan Prabu Center 08 sendiri merupakan yayasan swasta yang dimiliki oleh Lenis Kagoya. Yayasan Prabu pada awalnya merupakan lembaga pemenangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024. Kemudian yayasan mulai membangun SPPG, dalam rangka percepatan program MBG.
Saat ini Yayasan Prabu Center 08 menaungi banyak SPPG “Anak Negeri Prabu Center 08” di seluruh Indonesia. Terdapat delapan daerah sebaran lokasi dapur Prabu Center, yaitu Denpasar (Bali), dua lokasi di Kabupaten Way Kanan, Nias Utara, Serang Banten, Kecamatan Damar (Belitung Timur), 13 lokasi di Jayapura, dan Tanjung Priok (Jakarta Utara).
Sebagai tambahan, Heri menyebut terdapat tiga jenis dapur yang dua diantaranya dikelola oleh pemangku kepentingan. Ia mengatakan SPPG di bawah yayasan masuk kategori dapur mandiri atau swasta, SPPG APBN, dan SPPG yang dikelola oleh militer.
“kodim juga ada dapurnya di dekat Polres Jakarta Utara,” ucapnya singkat.
Pada dasarnya, Program MBG turut melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaannya. Tidak hanya tentara aktif, purnawirawan pun turut berperan di program ini.
Purnawirawan terlibat dalam struktur BGN yang mengurus keseluruhan program MBG. Dalam struktur inti BGN, terdapat lima purnawirawan yang menduduki jabatan penting. Wakil Kepala Badan diisi oleh Mayjen Lodweyk Pusung, Inspektur Utama oleh Brigjen Jimmy Alexander, Sekretaris Umum Brigjen Sarwono, Deputi Penyediaan Brigjen Suardi, dan Deputi Pemantauan diduduki oleh Mayjen Dadang.
Tidak berhenti di struktur inti BGN, keterlibatan militer juga masuk hingga ke dapur SPPG. Dalam kurun waktu hampir setahun ini, militer sudah membangun hingga 452 SPPG di seluruh indonesia. Pun, militer mencanangkan akan membangun hingga 2000 dapur kedepannya. Rencana itu disampaikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menghadiri peluncuran dapur baru di SPPG Lanud Adi Soemarmo pada Bulan September lalu. Kondisi tersebut memperlihatkan keterlibatan vital di program kebanggaan Prabowo ini.
Abdul Kadir Ali saat itu sedang sibuk menatap layar komputer ketika ditemui di kantornya pada Rabu (1/10/2025). Ia menjabat sebagai Pembantu Letnan Satu (Peltu), namun karirnya di militer sudah dibangunnya sejak tahun 1998. Seraya memerintah bawahannya mengambilkan air minum untuk jamuan tamu, pria berbaju loreng itu menceritakan bahwasanya sejak awal perencanaan program MBG, sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara Angkatan Darat dan BGN terkait pelaksanaan program ini.
Lebih lanjut, ia menyebutkan salah satu tugas TNI yang tertuang dalam nota kesepahaman adalah fungsi pengawasan dan pendampingan program MBG. Hal itu masif dilakukan ketika proses pembangunan hingga berjalannya dapur SPPG.
Sebagai contoh, Ali menjelaskan penyewaan lahan dapur biasanya menggunakan lahan yang dimiliki oleh angkatan darat. Tak hanya itu, Kodim Jakarta Utara sendiri turut bertugas dalam pendataan lokasi dapur hingga permasalahan yang ada di setiap SPPG.
“Ya intinya Kodim Jakarta Utara ini ikut back up dapur yang ada di sekitar sini. Ada 27 dapur yang berada di bawah pengawasan kami,” jelas Ali.
Ali juga menyangkal kepemilikan Kodim Jakarta Utara atas dapur SPPG. Melainkan, lurusnya, skema yang digunakan ke depannya akan melalui Koperasi Kartika (Yayasan Kartika Eka Paksi), milik angkatan darat. Skema tersebut juga tertuang dalam nota kesepahaman TNI-AD dan BGN.
“Nantinya kalau ada mitra dapur, yayasannya itu menggunakan Koperasi Kartika,” terangnya.
Namun, Pelaksana Tugas Letnan Satu tersebut menyatakan bahwa sejumlah satuan TNI memang mengelola dapur MBG secara internal, terutama di lingkungan batalyon. Ia memberikan contoh dapur MBG milik Korps Marinir di Jakarta Selatan yang berada di dalam batalyon.
“Pelibatan TNI dalam MBG ini juga kan didorong oleh target percepatan pembangunan dapur SPPG,” pungkasnya.
Menanggapi keterlibatan masif militer di program MBG, Pengamat Politik Militer, Made Supriatma sudah mengamati hal itu sejak masa awal program ini. Menurutnya, skema ini sudah ada sejak zaman order baru. Dimana organisasi militer memperluas sayap bisnisnya lewat yayasan-yayasan milik militer itu sendiri.
Yayasan Kobame milik Prabowo di era orde baru ketika masih aktif sebagai militer juga memiliki banyak unit bisnis, hal itu dikategorikan Made sebagai bisnis militer. Kondisi demikian terus berulang hingga hari ini.
Gurita Bisnis Yayasan Eksa Paksi milik Angkatan Darat
Contohnya saja Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) yang didirikan sejak 10 Agustus 1972 oleh Jenderal Umar Wirahadikusumah, saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Pendirian yayasan tujuan utamanya, meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Angkatan Darat.
Pengamat Politik Militer itu menganggap kepemilikan yayasan oleh militer membuat organisasi tersebut lebih mudah dalam menjalankan gurita bisnisnya. Hal itu disebabkan oleh payung hukum yang menaungi kepemilikan yayasan, tertuang di undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
Lebih lanjut, Made mengatakan kepemilikan yayasan memang tidak diperbolehkan meraup untung, namun diizinkan memiliki badan usaha. Kondisi demikianlah yang menurut Made menjadi celah bagi militer di program MBG.
“Karena pada dasarnya MBG ini dikelola oleh yayasan. Militer akan membangun unit bisnis di sana, lewat yayasan itu,” jelas Made.
Made menambahkan, tidak heran militer begitu dilibatkan dalam program MBG. Melihat, pelaksanaan program ini hanya sebagai pemenuhan janji Prabowo di ajang pemilu kemarin, namun tidak dipersiapkan dengan matang. Imbasnya, petinggi BGN banyak diisi oleh orang-orang tidak kompeten, termasuk lima purnawirawan yang menjabat.
Made memperingatkan, lembaga negara seperti TNI yang seharusnya tidak mengurusi program MBG justru terlibat besar di agenda Prabowo ini. Made menceritakan keikutsertaan militer dalam program MBG di Sulawesi Tengah, mereka membangun hingga ratusan dapur SPPG dengan anggaran mencapai 2,5 miliar tiap dapurnya.
“Secara keseluruhan memang militer sangat terlibat, sampai dapur itu dibuat oleh militer dengan anggaran yang besar,” terangnya.
Baca juga: Tambal Sulam Masalah Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat
Lebih luas lagi, percepatan program MBG tanpa telaah serius terkait pengelolaan dan dampak akhirnya menyebabkan masifikasi keracunan di penerima manfaat. Pada akhirnya, menurut Made program ini tidak efisien dan efektif karena hanya menguntungkan para pihak pengelola, termasuk militer.
“Kue-kue itu mereka yang dapat,” tutupnya.
Tim Didaktika juga menghubungi Komandan Kodim Jakarta Utara dan Jakarta Selatan untuk meminta keterangan terkait nota kesepahaman Angkatan Darat dan BGN di program MBG. Namun hingga berita ini tuntas, tidak ada tanggapan dari Kodim Jakarta Utara. Sedangkan Kodim Jakarta Selatan membatalkan wawancara dengan dalih ada kegiatan lain.
Reporter/penulis: Anna Abellina Matulessy
Editor: Ezra Hanif
