Rezim Prabowo-Gibran berambisi membangun Sekolah Rakyat untuk mengentaskan kemiskinan, namun nyatanya postur ekonomi di Indonesia belum siap menyerap lulusan dari berbagai jenjang.
Dengan tergesa-gesa Kundriyah melangkah bolak-balik dari satu gedung ke gedung lainnya pada Rabu (30/7). Semenjak diangkat menjadi Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 9 Jakarta Timur pada Juni lalu, ia mengaku cukup kerepotan imbas banyaknya pihak yang mendatangi sekolah tersebut.
“Sebentar ya, ada Dirjen Rehabilitasi Sosial ingin bertemu,” katanya sambil berjalan cepat ke salah satu bangunan.
Setelah menunggu cukup lama, Kundriyah baru bisa diwawancarai oleh Tim Didaktika. Kundriyah menyebut, banyak tamu dari pejabat kementerian, dinas, hingga media yang datang hampir setiap hari menanyakan perkembangan sekolah.
Baca juga: Penyiraman Narasi Sesat Buatan Penguasa di Jalan Buntu Keadilan
Kerepotan yang dialami Kundriyah tidak lepas dari pelaksanaan sekolah yang terburu-buru. Bahkan, ia menyebut sehari sebelum sekolah dijalankan fasilitas penunjangnya belum lengkap dan hanya memiliki 15 tenaga pendidik
“Instruksi dari Pak Prabowo keluar di akhir Maret, namun meminta agar langsung berjalan di bulan Juli wajar kalau persiapannya gedebak-gedebuk. Pak Prabowo percaya dengan kinerja berbagai institusi untuk bisa bersinergi dalam waktu singkat. Syukur bisa berjalan efektif,” tuturnya.
Kundriyah menjelaskan, saat ini sekolahnya menampung 50 peserta didik yang terbagi dalam dua kelas dengan rentang usia 16-19 tahun. Terdapat peserta didik yang sebelumnya bersekolah di SMP biasa dan melanjutkan di SRMA 9, ada juga mereka yang sudah putus sekolah dua tahun lamanya dan kembali melanjutkan pendidikan.
Selama tiga bulan pertama, peserta didik akan menjalani pembelajaran menggunakan Kurikulum Persiapan, Kundriyah bilang hal itu dilakukan untuk pembinaan karakter dan kedisiplinan. Setiap pagi mereka akan melakukan apel dan pengecekan kerapian, serta senam. Sementara di sore hari, mereka akan ditugaskan membersihkan area sekolah dan asrama dilanjut pengajian selepas salat maghrib.
“Selama masa pengenalan ini, kita gembleng mereka dengan pemberian mate kesamaptaan dan bela negara dari TNI. Kalau ada yang melakukan kesalahan, kita suruh satu asrama push up,” katanya.
Selain itu, Kundriyah juga menjelaskan bahwa peserta didik bisa lulus jika sudah menyelesaikan tugas dari Learning Management System (LMS) yang ada. Artinya, mereka tidak wajib menjalankan sekolah dalam waktu tiga tahun layaknya SMA pada umumnya, namun bergantung pada waktu penyelesaian tugas.
“Karena pendekatan yang dipakai adalah multi-entry dan multi-exit, jadi tidak ada aturan tetap kapan mereka bisa lulus. Harapannya kan memang bisa segera lulus dan mendapatkan kerja, agar kemiskinan bisa dituntaskan seperti tujuan sekolah ini dibangun,” ungkapnya.
Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025, program SR jadi bagian dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tiga strategi, yaitu: a)pengurangan beban pengeluaran masyarakat; b)peningkatan pendapatan masyarakat; dan c)penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Karenanya, syarat peserta didik haruslah berasal dari masyarakat miskin desil 1 dan 2.
Adapun penyelenggara dan penyusun kurikulumnya adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan anggaran Rp1,19 triliun untuk periode 2025/2026 yang dijalankan oleh Kemensos. Lalu bertambah menjadi Rp24,9 triliun dalam RAPBN 2026.
Sejak dijalankan pada Juli, sudah ada 165 titik sekolah di seluruh Indonesia dengan sekitar 16 ribu peserta didik per November tahun ini. Melansir Antara, saat ini tengah berlangsung pembangunan tahap II dengan target 104 titik di seluruh Indonesia.
Solusi Semu Menumpas Kemiskinan
Sementara itu, peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Rani Septya justru ragu terhadap Sekolah Rakyat (SR) sebagai program pengentasan kemiskinan. Baginya, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk mengoptimalkan sekolah yang sudah ada.
“Kalau tujuannya mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, sebenarnya kita sudah punya banyak sekolah. Instead of bikin SR, kenapa anggarannya tidak dipakai untuk memperbaiki sekolah yang biasa agar sistemnya lebih inklusif dan bisa dirasakan semua?” keluhnya.
Ia juga khawatir program baru yang dibangun dari nol seperti SR justru akan buang-buang uang, karena tidak menyelesaikan masalah dengan solusi berkelanjutan. Rani mencontohkan, ketersediaan sekolah yang masih minim di daerah luar Jawa seperti Kalimantan harusnya bisa jadi fokus pemerintah ketimbang membuat sesuatu yang baru.
Rani juga mengingatkan, sebab utama jauhnya akses pendidikan bagi masyarakat bawah adalah dilema opportunity cost yang membebani mereka. Seringkali anak yang berasal dari keluarga menengah bawah berkontribusi besar terhadap perekonomian keluarganya, hingga mereka lebih memilih langsung bekerja alih-alih menyelesaikan studi.
Di Indonesia sendiri, jumlah pekerja anak masih besar. Melansir Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 persentase pekerja anak mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen dari tahun 2023, dari yang tadinya berjumlah 1,01 juta melonjak sampai 2,17 juta dalam waktu satu tahun.
Berdasarkan usia, sebanyak 2,21 persen berusia 5-12 tahun. 2,14 persen berusia 15-17 tahun dan 2,07 persen berusia 13-14 tahun. Sebagian besar dari mereka putus sekolah. Hampir semua pekerja anak terserap dalam sektor informal, 57 persen di sektor jasa dan 28 persen di pertanian.
“Jika semangat SR adalah menekan pengeluaran masyarakat untuk bersekolah, maka akan ada sumber pendapatan yang hilang. Keluarga mereka ujungnya jadi gak bisa hidup karena penopangnya nggak ada lagi,” jelasnya.
Rani mengakui, pendidikan memang bisa jadi alat masyarakat menaikan kemampuan ekonomi. Namun jika dibenturkan dengan persoalan industri di Indonesia, masalahnya menjadi kian kompleks. Sebab, lapangan pekerjaan masih didominasi sektor informal sebesar 60 persen yang justru banyak menyerap tenaga kerja anak.
Senada dengan laporan BPS, menunjukkan jika lulusan SD dan SMP paling sedikit menyumbang pengangguran. Sebaliknya, justru pengangguran paling banyak disumbang dari jenjang SMA/SMK, S1, bahkan Pascasarjana.
Klaim Rani tergambar dalam riset Resa Surya Utama dan Dwini Handayani berjudul Pekerja Anak di Indonesia: Peran Penawaran dan Permintaan Ketenagakerjaan (2020), yang menemukan sektor-sektor informal seperti Industri Mikro Kecil (IMK) bisa hidup karena ditopang oleh pekerja anak. Dengan kata lain, sektor informal yang selama ini menopang pertumbuhan industri kerap mengandalkan pekerja anak karena bisa diupah murah, dengan begitu bisa menekan biaya produksi.
Kondisi tersebut, membuat Rani yakin permasalahan pendidikan tidak melulu soal akses. Namun, kesiapan lapangan pekerjaan juga harus diperhatikan. Ketika industri mampu menyerap lulusannya sebagai tenaga kerja, barulah pendidikan bisa konkrit memutus rantai kemiskinan.
“Hari ini pasar tenaga kerja kita sedang tidak baik, sampai lulusan S2 banyak yang nganggur bahkan milih jadi ojek daring. Setinggi apapun sekolahnya cuma menunda jadi pengangguran ketika industrinya nggak siap,” tutupnya
Salah satu contoh nyata pekerja anak yang putus sekolah demi menopang ekonomi keluarga dialami oleh Andre Asari Maula (24). Ia hanya lulusan SMP karena harus menjadi tulang punggung bagi ibu dan adiknya selepas ayahnya meninggal dunia.
“Ayah meninggal pas gue masih kelas 7 SMP, mulai deh dari situ harus nyambi kerja. Bangun jam 03.00 pagi, ke pasar jadi kuli angkut sayur atau sekedar rapihin dagangan pedagang walau upahnya juga nggak menentu. Sehari kadang dapat Rp100 ribu, kadang Rp70 ribu, semuanya dibagi buat kebutuhan rumah, jajan adik, sisanya buat gue sendiri,” ingatnya.
Setelah lulus SMP, Andre memilih tidak lanjut SMA dan bekerja penuh waktu demi memenuhi kebutuhan ibu dan adiknya sekolah. Ia bilang, kondisi keluarga hanya mampu membiayai satu anak untuk sekolah. Andre pun memilih mengalah, membiarkan adiknya melanjutkan pendidikan.
Kini, Andre bekerja sebagai petugas kebersihan di kawasan wisata Dufan, Ancol, dengan status pekerja alih daya di bawah naungan PT Tidar. Gajinya berkisar Rp3,9 juta per bulan.
“Belum dapat kontrak masih panggilan aja, kalau udah nggak butuh ya paling nggak dipanggil,” imbuhnya
Ketika ditanya mengenai program pemerintah seperti SR yang digadang-gadang dapat mengentaskan kemiskinan, Andre tertawa skeptis. Baginya, pendidikan tinggi tanpa modal usaha atau lapangan kerja nyata adalah sia-sia. Ia juga menyoroti fenomena sarjana yang banyak menganggur.
“Pendidikan tinggi nggak menjamin orang bakal dapat kerja, apalagi hari ini sekolah makin mahal. Masuk kerja harus bersaing sama orang dalem, kadang malah harus siap modal buat uang pelicin biar bisa kerja,” kelakarnya.
Distraksi dan Kontraproduktif
Kritik terhadap SR juga dilayangkan Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menilai, SR hanya akan mendistraksi sistem pendidikan yang sudah ada.
Ubaid menerangkan, berdasarkan catatan JPPI, sebanyak 80% anak miskin justru menolak masuk SR. Mereka lebih memilih sekolah negeri, swasta hingga pesantren. Mereka hanya butuh dibiayai penuh oleh pemerintah.
“Sudah banyak bentuk pilihan sekolah dengan model macam-macan, negara tinggal fasilitasi saja agar anak-anak bisa akses. Tapi kan mekanisme tersebut tidak dipilih negara, kenapa? Karena tidak ada nilai proyeknya, tidak ada anggaran pengadaan gedung dan program baru sehingga pejabat gak bisa untung,” tuturnya.
Ubaid juga menilai strategi mengumpulkan anak miskin dalam satu sekolah asrama justru mengisolasi mereka dalam satu lingkungan. Kondisi tersebut, akan menutup akses mereka terhadap mobilitas sosial.
Baginya, untuk mengentaskan kemiskinan, anak-anak membutuhkan jejaring dengan beragam lapisan sosial. Lingkungan seperti ini memungkinkan mereka bisa bereksplorasi.
Baca juga: Wajah Timpang Pendidikan Indonesia dalam Sekolah Rakyat dan Garuda
“Semisal kamu miskin nih, teman-temanmu pengusaha dan punya showroom mobil. Kamu bisa bilang: ‘bro, carikan aku kerja dong’ terus dibalas ‘boleh, jagain showroom mobil gue aja’. Kalau mereka semua sama-sama miskin, bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Yang ada sama-sama nganggur dan terjebak lingkaran kemiskinan,” kelakarnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti metode pendidikan SR yang dinilainya sebagai eksperimen beresiko sebab berada di bawah naungan Kemensos. Model asrama yang digunakan belum teruji dan peserta didiknya menjadi kelinci percobaan. Ubaid yakin, jika orang berlatar belakang pendidikan tidak dilibatkan dalam program ini maka SR berpotensi 99% gagal.
“Harus dikawal secara ketat, jika dalam satu tahun tidak menghasilkan perubahan apapun maka bubarkan saja. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kalaupun dilanjutkan harus dievaluasi agar tidak ada bias kepentingan elite,” pungkasnya.
Reporter/penulis: Ezra Hanif
Editor: Zahra Pramuningtyas
