Setahun memerintah, rezim Prabowo-Gibran membuat Sekolah Rakyat (SR) dan SMA Unggul Garuda (SUG). Penuh kekontrasan, kedua sekolah ini memperparah ketimpangan pendidikan Indonesia.
Siswa kelas 10 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 9 Jakarta Timur, Istiqomah (17), mengaku bersyukur dapat bersekolah secara gratis, bahkan menerima berbagai perlengkapan seperti pakaian dan laptop. Selain itu, ia juga merasa senang memiliki banyak teman ketika tinggal di asrama sekolah.
“Karena orang tua sudah lama bercerai, jadi terpaksa tinggal berdua sama nenek. Biasanya kesepian di rumah, tapi semenjak di asrama jadi senang karena banyak teman,” ujar Isti ketika diwawancarai pada Kamis (30/07).
Baca juga: Magang Nasional: Salah Jalan Penanggulangan Pengangguran Terdidik
Usai lulus dari SMPN 257 Jakarta Timur pada Juni lalu, Isti menyatakan Dinas Sosial menawarkannya untuk melanjutkan pendidikan ke SRMA 9 Jakarta Timur. Menimbang kondisi neneknya yang hanya memiliki warung kelontong untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Isti akhirnya setuju untuk bersekolah di SRMA 9 Jakarta Timur.
“Sebenarnya secara ekonomi mampu di sekolah negeri, tapi aku takut tidak diterima. Kalau lanjut di swasta pasti sangat memberatkan nenek, akhirnya aku pilih di SRMA 9 Jakarta Timur karena gratis,” tuturnya.
Isti adalah satu dari belasan ribu anak yang menjadi peserta didik SR. Program prioritas rezim Prabowo-Gibran ini berlandaskan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dilansir dari laman resmi SR, sekolah yang dikelola Kementerian Sosial ini memiliki visi mencetak agen perubahan di setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Dengan anggaran sebesar Rp7 triliun, sekolah berbasis asrama ini hanya menyasar anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Terkini telah ada 166 SR di seluruh Indonesia.
SR Menengah Atas 9 Jakarta Timur adalah salah satunya, Kepala Sekolah, Kundriah, menceritakan kehebohan proses pembukaan sekolah tersebut. Ia mengatakan dasar hukum SR baru muncul pada Maret 2025, sedangkan Presiden Prabowo memerintahkan program itu harus mulai beroperasi pada Juli 2025.
“Saya baru diangkat menjadi Kepala Sekolah pada Juni 2025 dan langsung menyiapkan banyak hal untuk pembukaan sekolah. Bahkan, H-1 pembukaan sekolah saja persiapannya baru 70 persen,” ungkapnya pada Kamis (30/7).
Kudriah menjelaskan, calon peserta didik SR harus terdata dalam kelompok desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Jelasnya, Kementerian Sosial juga akan melakukan survei rumah calon peserta didik dan permintaan persetujuan wali calon peserta didik. Ketika bersekolah, ujarnya, peserta didik SR mendapatkan bantuan kebutuhan pokok dan penunjang kegiatan pembelajaran seperti pakaian, makanan dan laptop.
Kudriah melanjutkan, selama bersekolah peserta didik akan mengikuti pembelajaran tiga kurikulum dengan pendekatan tailor-made. Artinya, guru berperan layaknya penjahit yang mengukur kebutuhan dan minat peserta didik. Adapun tiga kurikulum dalam SR, yakni Kurikulum Persiapan, Formal (Merdeka) dan Asrama.
Kurikulum persiapan berlangsung di tiga bulan pertama, peserta didik akan dipetakan berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar pemerataan kemampuan oleh guru. Pembelajaran yang didapatkan bisa berupa literasi dan numerasi dasar.
“Terkadang dalam Kurikulum Persiapan, kita belajar langsung sama para ahlinya. Pernah siswa dapat pembelajaran bela negara, baris-berbaris, dan kesamaptaan langsung sama anggota TNI, “ ujarnya.
Selepas mengikuti Kurikulum Persiapan, peserta didik akan melanjutkan ke Kurikulum Formal. Selain itu, mereka juga menjalani Kurikulum Asrama. Kundriah menyebut fokus kurikulum ini adalah pengembangan karakter seperti kedisiplinan dan kesopanan.
“Ada wali asuh di asrama, mereka seperti pengganti orang tua bagi peserta didik. Setiap malam ada sesi refleksi kegiatan dan ceramah, wali asuh juga diperbolehkan memberikan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib. Misalnya pernah ada yang melakukan kesalahan satu asrama harus menanggung hukumannya seperti push-up. Pokoknya digembleng lah,” jelasnya.
Lanjut Kundriah, siswa SR dapat menyelesaikan studi hanya dalam dua tahun jika dinilai sudah menyelesaikan keseluruhan asesmen. Sebab, ia menyatakan SR mengadopsi pendekatan multi-entry dan multi-exit, artinya peserta didik bisa masuk dan lulus sekolah tidak sesuai waktu yang ajeg.
“Harapan pemerintah lulusan SR sukses dalam pekerjaan apapun. Intinya kemiskinannya sudah tidak ada. Tapi harapan lebih tinggi mereka melanjutkan kuliah, “ ucap Kundriah.
Selain SR, rezim Prabowo-Gibran meluncurkan program Sekolah Unggulan Garuda (SUG). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 merupakan dasar hukum sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) ini.
Dalam laman resmi SUG, sekolah jenis ini bertujuan mengoptimalkan potensi peserta didik guna persiapan memasuki perguruan tinggi terbaik di dunia. Pada 2025, SUG mempunyai anggaran sebesar 2 triliun rupiah.
Terdapat dua model pada program ini, yaitu SUG Baru dan SUG Transformasi. SUG Baru merupakan sekolah berstandar internasional yang dibangun wilayah tertinggal, terluar, terdepan (3T). Sementara itu, SUG Transformasi merupakan program penguatan bagi SMA yang telah unggul.
Satu dari 12 sekolah yang telah berstatus SUG Transformasi adalah SMA Unggulan M.H. Thamrin. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik M.H Thamrin, Arif Nuridwan, menyebut pihaknya mengajukan diri sebelum kemudian terpilih sebagai SUG Transformasi pada bulan Mei lalu.
Arif mengutarakan, penerimaan peserta didik baru sekolahnya menggunakan berbagai jalur dan mereka harus mengikuti tes akademik yang disediakan. Ia melanjutkan, SMA Unggulan M.H. Thamrin berbasis asrama. Tambahnya, murid dapat diperbolehkan pulang ke rumah sekali dalam dua minggu.
“Peserta didik tidak harus membayar apapun alias gratis, semuanya dibiayai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ungkapnya pada Jumat (3/10)
Di samping menggunakan Kurikulum Nasional, SUG Transformasi M.H. Thamrin mengadopsi Kurikulum Cambridge yang mengutamakan empat mata pelajaran seperti fisika, kimia, biologi dan matematika. Arif juga menuturkan Kurikulum Olimpiade dipakai dalam sekolah tersebut. Jelasnya dalam kurikulum ini, setiap hari Sabtu peserta didik melakukan pembelajaran berdasarkan minat dan bakat di bidang olimpiade masing-masing.
“SUG dapat membuat banyak orang Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas, sehingga Indonesia dapat lebih baik, “ harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Samsuri menyatakan SUG bertujuan mencetak generasi emas dari bibit terbaik. Ia melanjutkan, karena bentuknya persiapan kuliah maka tata kelolanya memang di bawah Kemdiktisaintek.
“SUG Baru akan dibangun di daerah terluar Indonesia dan telah ada empat lokasi sasaran yang akan beroperasi pada tahun ajar 2026/2027,” ucapnya pada Jumat (30/10).
Adapun anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan dan perawatan SUG Baru mencapai Rp250 miliar. Samsuri menyebut, di tahun 2029 pemerintah menargetkan 20 SUG Baru bisa beroperasi.
Adapun kurikulum SUG Baru berupa kombinasi antara Kurikulum Nasional dan Internasional Baccalaureate (IB). Siswa mendapat Kurikulum IB ketika memasuki kelas 11 dan 12, sebagai langkah persiapan siswa untuk menjadi kampus terbaik dunia.
“Setidaknya minimal 80 persen murid Sekolah SMAN Unggul Garuda Baru full mendapat beasiswa. Bahkan, harapannya bisa 100 persen jika kemampuan operasional dari negara cukup,” ujar Samsuri.
Di lain sisi, Samsuri menjelaskan SUG Transformasi merupakan program penguatan bagi sekolah yang sedari awal sudah unggul. Nantinya, sekolah tersebut akan mendapatkan bimbingan peningkatan tata kelola dan kompetensi guru. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan dampingan dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik.
Total telah ada 12 sekolah berstatus SUG Transformasi. Samsuri menjelaskan pemilihan sekolah jenis tersebut menimbang prestasi setiap satuan pendidikan dalam lima tahun terakhir. Tambahnya, pemerintah menargetkan terdapat 80 SUG Transformasi pada 2029.
Samsuri menanggapi berbagai kritik yang menilai SUG memperkuat pengkastaan dalam pendidikan Indonesia. Samsuri menyanggah hal itu, baginya dalam PTN maupun perguruan tinggi terbaik dunia sudah lama terdapat akreditasi unggul.
“Tidak ada yang keliru dalam SUG karena sifatnya memang inklusif. Jadi, membangun sekolah ini tentu harapannya menjadi sebuah ekosistem yang memacu tumbuhnya sekolah-sekolah yang berkualitas,“ ujar Samsuri.
Kembali ke Zaman Kolonial
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengkritik keras kehadiran SR dan SUG. Bahkan, ia meminta agar SUG segera dihentikan karena membuat pendidikan Indonesia sangat tersegregasi layaknya pada masa kolonial.
“Pasti akan muncul stigmatisasi di kalangan peserta didik dan itu memberatkan. Anak lulusan SR dicap miskin dan tidak pintar sementara lulusan SUG dianggap kaya dan hebat,” jelasnya pada Sabtu (25/10)
Baginya, SUG memiliki kesamaan dengan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) yang sempat diterapkan pada 2006. Adapun RSBI dan SBI dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 karena dinilai memunculkan diskriminasi dalam dunia pendidikan
“SUG itu melanggar konstitusi. Jadi, ini pasti bermasalah, sesuatu yang sudah dikubur oleh MK kenapa dibangkitkan lagi?“ keluh Ubaid pada Sabtu (25/10)
Lanjut Ubaid, mestinya semua sekolah di Indonesia unggulan, bukan sekadar SUG saja. Dibanding memberi dana untuk membangun SUG, Ubaid mengatakan, pemerintah semestinya menggelontorkan anggaran besar untuk menggratiskan sekolah di seluruh Indonesia, sebagaimana perintah konstitusi.
Baca juga: Komitmen Green Campus UNJ Terendam Banjir Tahunan
Dalam konteks SR, Ubaid menilai jenis sekolah tersebut menerapkan pembelajaran semi militer. Menurutnya, hal itu bisa menyebabkan kepatuhan buta peserta didik. Akibatnya bagi Ubaid, nalar kritis dan rasa penasaran peserta didik bisa terhenti.
Ubaid memandang kehadiran SR dan SUG memperpanjang masalah tata kelola pendidikan Indonesia. Sebab, ujarnya, kedua sekolah jenis sekolah tersebut seharusnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Kementerian Sosial ataupun Kemdiktisaintek. Lanjutnya, SR dan SUG memperparah ketimpangan pendidikan Indonesia.
“Warga negara dibeda-bedakan layanan pendidikannya. Pemerintah melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan setara, “ pungkasnya.
Reporter/penulis: Andreas Handy
Editor: Zahra Pramuningtyas
*Berita ini merupakan bagian dari Majalah Didaktika Edisi ke-52
