Berbagai organisasi mahasiswa lintas kampus dan serikat buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan berunjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/5). Setidaknya, lebih dari 500 massa aksi turut hadir dalam aksi kali ini.

Rangkaian aksi diisi oleh berbagai aksi simbolik, seperti aksi siram bunga yang diiringi ucapan belasungkawa dan penggantungan almamater di depan gerbang Kemendikbudristek. Aksi siram bunga diartikan sebagai matinya sistem pendidikan. Sementara, menggantungkan almamater menggambarkan fenomena mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena mahalnya biaya pendidikan tinggi.

Tertuang dalam rilis pers, terdapat empat tuntutan utama yang dibawa pada aksi tersebut. Misalnya, tolak komersialisasi pendidikan, cabut tiga paket undang-undang (UU) bermasalah (UU PT No 12 Tahun 2012, UU No 20 Tahun 2003, UU Ciptaker), wujudkan demokratisasi kampus,  tingkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga menuntut pendidikan gratis. 

Koordinator lapangan GEMARAK yang berasal dari Universitas Nasional, Rauf menuturkan bahwa aksi kali ini merupakan bentuk protes dari sekian banyak permasalahan yang ada di sektor pendidikan. Khususnya, kata Rauf, ihwal biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal tiap tahunnya.  

Rauf menambahkan, kebebasan menempuh pendidikan tidak lagi menjadi hak masyarakat. Sebab, pendidikan kerap dijadikan alat untuk mengeksploitasi mahasiswa, baik melalui mahalnya biaya pendidikan maupun transformasi otonomi kampus.

“Kita berkonsolidasi, berdiskusi, dan datang bersama menuntut Kemendikbud agar segala problematika pendidikan saat ini diselesaikan,” ungkap Rauf.

Iklan

Kemudian, Rauf mengharapkan Kemendikbud bisa lebih terbuka dan mengubah tata kelola pendidikan yang problematik. Ia mengungkapkan, tata kelola pendidikan sekarang ini lebih banyak menindas masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses pendidikan tinggi. 

Baca juga: Mahalnya Harga Sebuah Pendidikan

Menanggapi aksi tersebut, salah satu massa aksi dari Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), Abiyyu Rafie alias Pio menyampaikan, pemerintah seharusnya tidak membuat kebijakan yang nantinya akan merugikan masyarakat luas. Selain itu, Pio menyebutkan pendidikan seharusnya tidak dikomersialisasikan, karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh masyarakat.

“Semoga pemerintah mendengar tuntutan kita, dan sadar bahwa sistem yang mereka terapkan tidak ideal dan cenderung memberatkan khalayak luas,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus harus sadar jika perkuliahan tidak hanya belajar saja. Mahasiswa juga perlu mengawasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya di sektor pendidikan.

“Kita harus peka terhadap isu-isu pendidikan terkini, karena selanjutnya akan berdampak langsung untuk adik-adik kita yang akan bersekolah,” ungkapnya.

Namun, Pio menyayangkan massa aksi yang terpecah menjadi dua karena provokasi dari salah satu kelompok. Ia menyebutkan, provokasi tersebut menyebabkan bentrok antara aparat kepolisian dengan massa aksi, kerusuhan tersebut syukurnya dapat diredam oleh perwakilan kelompok GEMARAK.

Selaras dengan Pio, salah satu massa aksi dari Universitas Negeri Jakarta, Rahman berharap kedepannya aksi unjuk rasa tetap terus pada kesatuan bukan malah terpecah belah. Ia juga mengatakan, seharusnya kelompok mereka menjadi satu dengan GEMARAK. Agar tuntutan massa aksi lebih dapat didengar oleh pemerintah.

“Semoga kedepannya tidak ada lagi sekat antara kita disini, karena kita satu tujuan untuk memperjuangkan hak-hak bersama,” pungkasnya.

Kelompok massa aksi yang tersisa mengakhiri aksi dengan pagelaran kesenian yang menyindir kinerja pemerintah. Sebagaimana menyanyi, membaca puisi, dan teatrikal. Massa aksi bubar dengan rasa kecewa lantaran Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan tidak kunjung menemui massa aksi. 

Iklan

 

Penulis/Reporter: Hanum Alkhansaa R

Editor: Anna Abellina