Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk Papua (FRI-UP) melakukan aksi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan West Papua di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Jumat (1/12/2023). Berbagai tuntutan dan kritik pun diajukan oleh massa aksi kepada Pemerintah Indonesia.
Koordinator Lapangan aksi, Pilamo mengatakan tuntutan utama pada aksi kali ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Menurutnya, selama 62 tahun Indonesia berkuasa atas Bumi Cenderawasih, rakyat Papua hanya mendapatkan pembungkaman, perampasan, dan pembunuhan saja.
“Kami orang Papua tidak pernah bahagia,” ujarnya.
Pilamo mencontohkan kasus bencana kelaparan yang terjadi baru-baru ini. Baginya tidak masuk akal rakyat Papua kelaparan di tengah sumber daya alam yang kaya.
“Kalau bicara tentang kelaparan kan gak masuk akal. Masa wilayah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang besar, yang punya pertambangan besar tetapi rakyatnya kelaparan, “ ucapnya.
“Provinsi Papua ini paling miskin. Padahal banyak kontribusi kita, pemerintah Indonesia hanya mementingkan eksploitasi tanpa mensejahterakan rakyat Papua,” sambungnya.
Baginya, masalah ini bermula sejak aneksasi Papua yang dilakukan Indonesia pada 1961. Pilamo menyebut sebelum Indonesia melangsungkan Operasi Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961, rakyat West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 1961. Sehingga baginya kekuasaan Indonesia di Papua didasarkan pada penjajahan sebuah bangsa yang merdeka.
“Kami menuntut Pemerintah Indonesia harus mengakui kemerdekaan Papua pada 1 Desember 1961, “ ucap Pilamo.
Baca Juga: Hilangnya Politik Gagasan dalam Pemilu 2024
Tuntutan juga tertuju kepada Amerika Serikat. Berdasarkan pantauan tim Didaktika, sebelum berada di Patung Kuda, massa aksi yang berjumlah sekitar 100 orang memulai demonstrasi di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Pilamo mengatakan Amerika Serikat turut campur tangan dalam penindasan rakyat Papua melalui New York Agreement. Perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1962 ini berisi putusan terkait persengketaan wilayah Papua Barat.
“Ini (New York Agreement) adalah kongkalikong antara Amerika Serikat, Indonesia, dan Belanda atas kepentingan eksploitasi di Papua, “ ucap Pilamo.
Sementara, mahasiswa asal Jayapura, Imanuel mendesak Negeri Paman Sam untuk menutup Freeport. Baginya, sengketa Papua didasarkan pada kekayaan alam yang mereka miliki.
“Kekayaan alam kita telah dikeruk habis-habisan oleh Amerika Serikat. Kami (orang Papua) hanya dapat sedikit hasil dari Freeport, makanya kami miskin,” ujarnya.
Dukungan terhadap kemerdekaan Papua tidak hanya datang dari orang asli Papua. Aktivis pro kemerdekaan Papua, Surya Anta mengajak seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepada rakyat Papua.
Eks-tahanan politik tersebut mengatakan di tengah maraknya dukungan terhadap Palestina, orang Indonesia juga semestinya bersolidaritas kepada orang Papua. Menurutnya, masalah penjajahan bukan hanya terjadi di Palestina, tapi juga terjadi di Papua.
“Oleh karena itu, kita harap akan semakin banyak orang indonesia yang memberikan solidaritasnya atas kolonialisme, rasisme, penghancuran dan diskriminasi terhadap orang Papua,” ucapnya.
Aksi peringatan hari kemerdekaan West Papua juga terjadi di beberapa kota lain, seperti Makassar, Kupang, dan Sorong. Tak jarang aktivis pro kemerdekaan Papua mendapatkan tindakan represif dari aparat.
Reporter/Penulis: Andreas
Editor: Izam
