UNJ menyatakan tidak ingin membuka dapur MBG. Namun, akademisi ragukan komitmen itu karena dinilai butuh banyak pendapatan seusai berstatus PTN-BH.
Dalam Forum U-25 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Makassar pada Selasa (28/04), eks Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendorong setiap kampus untuk membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajakan tersebut menghasilkan sikap yang berbeda-beda di antara berbagai universitas.
Sejumlah kampus menyatakan sikap untuk membuka dapur MBG, seperti Universitas Hasanuddin, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Di lain sisi, terdapat beberapa kampus yang tidak ingin membuka dapur MBG, seperti Universitas Islam Indonesia dan Universitas Negeri Malang,
Baca juga: Penghuni Rusun Mulya Jaya Desak Kepastian Tempat Tinggal
Adapun, UNJ turut menjadi kampus yang tidak berkeinginan membuka dapur MBG. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis UNJ, Andy Hadiyanto menyatakan UNJ tidak membuka dapur MBG karena lebih berfokus dalam pengembangan akademik.
“Kita sampai sejauh ini belum melihat urgensi UNJ untuk ikut-ikutan seperti kampus lain membuka dapur MBG,” kata Andy saat diwawancara Tim Didaktika di Gedung Rektorat UNJ pada Senin (25/05).
Andy menambahkan, UNJ mempunyai banyak hal yang harus dikerjakan semenjak berubah status menjadi PTN-BH pada tahun 2024. Dibanding berpotensi tidak bijak mengelola dapur MBG, ujarnya, kampus lebih baik berfokus mengembangkan sumber aset yang telah ada untuk memaksimalkan kinerja sebagai PTN-BH.
Lebih lanjut, Andy mengungkap sikap UNJ tersebut juga dipengaruhi oleh hasil riset Tim Pengkaji MBG UNJ. Sambungnya, banyak hal terkait pelaksanaan MBG yang dikritisi dari temuan riset tersebut.
“Kalau hasil riset silakan tanya ke tim peneliti itu. Kalau kami di tingkat pimpinan kampus tidak sama sekali punya keinginan atau inisiasi untuk membangun dapur MBG, “ ucapnya.
Sementara itu, anggota Tim Pengkaji MBG UNJ, Asep Suryana mengungkap sejak bulan November 2025, telah bergulir ide pembuatan dapur MBG. Wacana ini digagas sejumlah pimpinan universitas dengan tujuan menambah pendapatan kampus. Namun, Dosen Prodi Sosiologi UNJ itu mengatakan, pimpinan kampus kemudian bersepakat tidak membuka dapur MBG lantaran menimbang masukan dari Tim Pengkaji MBG UNJ.
Asep mengingat, Tim Pengkaji MBG UNJ dibentuk pada bulan Oktober 2025. Tim ini berada di bawah koordinasi Sekretaris Universitas dan diketuai oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJ, Herlitah.
“Sejak dibentuk, kami rapat per dua minggu. Akhirnya, diputuskan tim setuju dengan keberadaan MBG. Cuman memang ada beberapa masalah dalam pelaksanaanya,“ ujarnya saat diwawancarai Tim Didaktika pada Senin (25/05).
Asep menyatakan salah satu permasalahan program unggulan Rezim Prabowo-Gibran itu adalah tidak segmented, alias menyasar ke anak-anak di semua golongan. Bagi Asep, MBG seharusnya diberikan kepada golongan tertentu saja, semisal masyarakat tidak mampu.
Tambah Asep, problem lain kebijakan tersebut adalah dapur MBG yang jauh dari sekolah. Ia memandang seharusnya dapur MBG berlokasi di dalam sekolah. Dengan begitu, ujarnya, pendistribusian MBG lebih efektif dan kualitas makanan dapat bertambah baik.
Selain itu, keberadaan dapur MBG di sekolah dapat memperbesar perekonomian lokal. Lewat mekanisme tersebut, jelasnya, bahan baku makanan dan tenaga kerja dapur MBG berasal dari masyarakat setempat. Maka, ketika kampus turut membuka dapur MBG, Asep memandang hal ini mengurangi jatah perekonomian wirausahawan lokal yang lebih layak untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Faktanya sekarang SPPG jadi bancakan elite. Orangnya itu-itu aja, duitnya enggak putar di masyarakat bawah, termasuk bahan makanan dari mereka lagi. Jadi, ekonomi kita bukan sirkulasi ke bawah, tapi naik ke atas, “ keluh Asep.
Lebih dalam, Asep melihat MBG juga problematis secara politik. Ia menilai jika Prabowo tidak lanjut menjadi Presiden Indonesia seusai Pilpres 2029, kemungkinan besar MBG akan dihentikan. Dengan demikian, menurutnya, akan cukup beresiko bagi kampus untuk membuka dapur MBG.
“Faktor-faktor itu yang kami lihat UNJ sebaiknya tidak ikut membuka dapur MBG. Meskipun dari sudut finansial, mengelola SPPG memang menjanjikan, “ tutur Asep.
Senada dengan Asep, Dosen Pendidikan Sosiologi UNJ, Rakhmat Hidayat menolak universitas membuka dapur MBG. Menurut Rakhmat, tugas kampus bukan mengurus MBG, tetapi fokus terhadap kegiatan akademik. Jika kampus mengurus MBG, tegasnya, maka energi universitas akan terkuras untuk program tersebut dan mengakibatkan kontraproduktif dengan visi kampus.
Tak hanya itu, Rakhmat memandang banyaknya kampus yang membuka dapur MBG, menunjukkan iklim pendidikan tinggi kian pragmatis dan komersial. Ia menilai kampus sekarang tidak berpikir secara akademis, tetapi hanya berpikir instan untuk mendapat pendapatan saja.
“Kampus semakin tergadaikan oleh kepentingan komersialisme,“ hematnya saat diwawancara Tim Didaktika pada Selasa (26/05).
Meski demikian, Rakhmat meragukan komitmen UNJ untuk tidak membuka dapur MBG. Hal itu mengingat UNJ yang telah berstatus PTN-BH. Adapun kebijakan PTN-BH berimbas kepada pengurangan dana dari negara dan mendorong universitas mandiri secara finansial.
Apalagi, ungkap Rakhmat, pendapatan UNJ terbilang jauh lebih kecil dibanding banyak PTN-BH lainnya seperti Universitas Negeri Yogyakarta ataupun Universitas Negeri Surabaya. Bagi Rakhmat, ajakan kampus membuka dapur MBG merupakan godaan yang besar untuk UNJ.
“Kalau saya bayangkan UNJ itu pragmatis ya di bawah Rektor sekarang. Pandangan saya UNJ akan pragmatis dan mungkin menerima (membuka dapur MBG). Jadi, terkait konsistensi komitmen sangat kecil, “ ucapnya.
Baca juga: Dari Rawamangun, Mahasiswa UNJ Layangkan Gugatan
Rakhmat menduga ke depan pemerintah berpotensi mewajibkan setiap PTN untuk membuka dapur MBG. Sebab menurutnya, MBG merupakan program prioritas nasional yang memakan banyak anggaran. Dengan dapur MBG dikelola kampus, tambah Rakhmat, penyerapan anggaran MBG dapat lebih maksimal.
“Jadi, semua kampus PTN akan buka dapur MBG pada akhirnya,” pungkasnya.
Reporter: Andreas Handy
Editor: Zidnan Nuuro
