Berbagai organisasi yang tergabung ke dalam Aliansi Rakyat Bergerak melakukan aksi unjuk rasa di jalan Gejayan, Yogyakarta untuk menyatakan sikap dan menuntut negara pada Sabtu (16/12). Dalam pers rilis, setidaknya ada sebelas poin pernyataan sikap dan tuntutan massa aksi. Dengan tuntutan utama perihal pendidikan gratis, kesejahteraan pekerja, demokrasi, dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Restu Baskara mengatakan aksi kali ini membawa tagar baru “Gejayan Kembali Memanggil” atas keprihatinan situasi ekonomi-politik di Indonesia yang tidak berpihak kepada rakyat. Seperti kondisi kesejahteraan pekerja yang tidak mendapatkan upah layak dan kepastian kerja.
“Kami menuntut kepada negara untuk menyejahterakan kelas pekerja yang sekarang ini masih terlunta-lunta akibat upah murah dan ketidakpastian kerja”, ungkapnya.
Selain upah layak, Baskara menyampaikan, massa aksi menuntut negara untuk mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat. Sebab menurutnya, pendidikan gratis adalah tanggung jawab negara yang tertuang di dalam konstitusi untuk bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Baskara juga menjelaskan perihal demokrasi di Indonesia yang kian terbatas. Baginya, demokrasi di bawah rezim Jokowi hanya mempertontonkan kekonyolan semata yang akan mengakibatkan pembodohan masyarakat Indonesia.
Selain itu, lanjut Baskara, negara telah mengkhianati amanat reformasi yang telah diperjuangkan pada tahun 98, sampai sekarang. Ia menjelaskan, tugas kita adalah, untuk mengubah keadaan negara ini yang semakin condong terhadap neoliberalisme-kapitalistik. Baskara menegaskan, rakyat akan terus bergerak untuk menuntut negara dan melawan kesewenang-wenangan lewat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Rakyat Indonesia sudah muak dengan politik sekarang ini, muak dengan kebijakan pemerintah. Juga muak dengan segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Baskara.
Salah satu massa aksi perempuan dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jupita Penggu menuntut negara untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Ia menyayangkan demokrasi Papua yang masih sangat tertutup.
Julita menjelaskan mengenai kebebasan berekspresi di kampus Papua sangatlah terbatas semisal dalam menyelenggarakan forum diskusi, seringkali mahasiswa mendapatkan intervensi dan intimidasi. Ia mencontohkan dalam lingkup terkecil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masih ditunjuk langsung oleh militer bukan ditunjuk langsung oleh mahasiswa.
Hal itu tidak terlepas dari pengamatan Julita mengenai keterbatasan kebebasan berekspresi di kampus-kampus Papua. Ia menerangkan tidak jarang penyelenggaraan forum diskusi mendapat intimidasi dari militer. Sekalipun, jelasnya, dalam pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mahasiswa tidak mendapatkan hak untuk memilih.
“Di Papua semua akses sangatlah tertutup. Kebebasan masyarakat Papua di bawah todongan senjata militer,” ungkapnya.
Contoh empirik, ungkap Julita, adalah kriminalisasi aktivis HAM Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti ketika mereka memaparkan hasil riset mengenai Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya. Haris-Fatia dilaporkan atas tuduhan mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan, selalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Julita menjelaskan lebih jauh, militer juga kerap mengeksploitasi sumber daya dan merampas ruang hidup masyarakat adat papua. Baginya, represifitas militer tidak terlepas dari watak pemerintah yang sangat berpihak kepada pemilik modal sehingga pemerintah masif memfasilitasi militer ke tanah Papua.
“Bukan hanya di Papua, tetapi rakyat di Indonesia mengalami ketertindasan yang sama. Oleh karena itu, kita harus sama-sama rebut persatuan dan rebut demokrasi. Kalau terus diam, kita akan terus tertindas. Dan semangat untuk berjuang,” tegas Julita.
Baca juga: Masalah itu Bernama “Sistem UKT”
Penulis/Reporter: Adam
Editor: Anisa
