Diskusi publik bertajuk “Pendidikan di Bawah Rezim Prabowo” diselenggarakan oleh Solidaritas Pemoeda Rawamangun (Spora) pada Jumat (25/4). Krida ini mewadahi sejumlah masalah atas sistematika pendidikan Indonesia yang kian bermasalah. Diskusi dihadiri oleh sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta (UNJ), peneliti, hingga guru.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus pembicara diskusi, Anggi Afriansyah mengungkapkan bahwa faktor gagalnya pendidikan di Indonesia dikarenakan tidak adanya peta jalan pendidikan yang ajek. Seolah labirin yang berbelit, pendidikan di Indonesia pun tidak memiliki alur yang jelas.
Menurutnya, hal tersebut imbas dari inkonsistensi program yang dijalankan setiap menteri yang menjabat. Pergantian kebijakan yang semena-mena menyebabkan tidak hanya rusaknya kurikulum, pun merembet juga pada ketidakjelasan tata kelola guru hingga sistem pendidikan.
“Apapun yang dirancang oleh pemangku kebijakan yang lama, tidak diteruskan oleh pemangku kebijakan yang baru,” ujarnya.
Akibat dari labilnya sistem pendidikan ini, menurut Anggi, berdampak langsung pada menurunnya kualitas pendidikan. Anggi menilai kualitas pendidikan Indonesia saat ini berbanding terbalik dengan tingginya kuantitas siswa.
Baca juga : Hilangnya Peran Intelektual Kampus dalam Masyarakat
Senada, Dosen Pendidikan Sosiologi UNJ, Rakhmat Hidayat mengamati semrawutnya tata kelola pendidikan saat ini. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak pernah melihat pendidikan sebagai sektor prioritas dalam bernegara.
Rakhmat pun menyayangkan atas banyaknya kebijakan yang diubah tanpa dasar substansi yang jelas. Padahal pada akhirnya, output kebijakan baru justru berbelit bahkan cenderung merugikan masyarakat.
“Imbas ketidakseriusan negara akan tata kelola ini, progress yang sempat dijalankan akan kembali ke titik nol sejalan dengan pergantian pemangku kebijakan,” jelasnya.
Menurut Rakhmat, logika yang selama ini digunakan pemerintah dalam merancang kebijakan hanya sebatas personal trouble, bukan atas dasar kepentingan bersama. Hal ini yang menyebabkan kebijakan dan program pemerintah seringkali berubah-ubah seenaknya.
“Negara harus menjadi pihak yang bertanggung jawab atas terpenuhinya pendidikan yang berkualitas,” tegas Rakhmat.
Mengambil sudut pandang langsung dari tenaga pendidik, anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Annisa Nurul mengungkapkan bahwa guru adalah individu yang paling terdampak atas banyaknya inkonsistensi kebijakan tersebut. Guru justru semakin terbebani atas segenap tuntutan resiliensi terhadap seluruh bentuk kebijakan baru.
Imbasnya, Nissa bercerita bahwa banyak sejawatnya yang mengundurkan diri dari posisi guru lantaran banyaknya beban yang ditanggung. Padahal, gaji dan nasib guru tidak pernah menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pendidikan hanya dijadikan ajang unjuk ego program-program penyelenggara kebijakan agar terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya,” ungkap Nissa.
Menurut Nissa, abainya pemerintah menjadi persoalan utama atas buruknya tata kelola pendidikan saat ini. Maka, sampai kapanpun guru tidak akan sejahtera selama pemerintah tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
Terakhir, Nissa mengajak para mahasiswa untuk menyuarakan dan memberikan perhatian lebih terhadap isu-isu pendidikan. Dengan modal tersebut, menurutnya, perjuangan yang selama ini ditempuh bisa mencapai tujuan, yakni memberdayakan pendidikan Indonesia.
“Kami percaya dengan kekuatan komunitas, massa, ataupun organisasi secara kolektif bisa memberdayakan perjuangan kita semua sampai garis akhir,” pungkasnya.
Penulis/reporter: Lovina Dita Nuratayna
Editor: Zidnan Nuuro
