“Hidup Kaum Buruh!”, “Buruh Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan!”, “May Day is Not a Holiday!”
Begitulah jargon yang biasa menyelimuti peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Indonesia. Sialnya, sederet rapalan doa manis dan semangat juang kaum buruh dalam jargon itu sangat berkebalikan dengan realitas hidup kelas pekerja. Di tengah memburuknya kondisi ketenagakerjaan, yang ditandai masifnya PHK, pekerja informal, maupun upah murah. Namun, penguasa secara sistematis menggembosi gerakan buruh. Gerakan buruh dipecah dan dijinakkan oleh penguasa.
Baca juga: Darmaningtyas: Tidak Ada Harapan Pendidikan Tinggi Indonesia
Contoh gamblangnya adalah pelaksanaan May Day Fiesta 2026 di Monas, Jakarta Pusat. Festival itu diperkirakan dihadiri 200 ribu buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Partai Buruh.
Di samping mendapat hiburan musik, konsumsi, dan merchandise, para buruh akan menyaksikan Presiden Prabowo Subianto berceloteh mengenai nasib baik Indonesia. Tampak mesra hubungan rezim Prabowo-Gibran dengan banyak konfederasi serikat buruh.
Namun, kemesraan itu seolah berdasar kepada politik balas budi. Beberapa hari sebelum May Day, Ketua Umum KSPI, Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Jauh sebelum itu, Ketua KPBI, Ilhamsyah diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Selain itu, Presiden KSBSI, Ely Rosita Silaban menjadi Komisaris PT Pelindo Multi Terminal. Banyak pimpinan serikat buruh sekarang sedang nikmat melahap kue-kue kekuasaan.
Selain itu, Pemerintah juga berupa merangkul Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Awalnya kedua organisasi pekerja ini hendak merencanakan demonstrasi memperingati May Day di DPR. Akan tetapi, setelah bertemu dan berbincang lama dengan Prabowo, pimpinan KSPI dan Partai Buruh memindahkan lokasi peringatan May Day ke Monas.
Maka, terwujudlah May Day Fiesta 2026 yang ramai dan meriah. Semangat perlawanan terhadap penindasan yang membara dari kaum buruh saat May Day tampaknya meredup. Lantaran tertutup oleh ilusi kebahagiaan dan kebaikan negara dalam acara seremonial belaka. Tentunya, pesta pora tersebut memakan banyak biaya yang entah berasal dari mana. Namun, satu hal yang pasti, pemerintah semakin berhasil memecah gerakan buruh.
Meski demikian, tidak semua serikat buruh mengikuti May Day Fiesta. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) memilih melakukan aksi demonstrasi di DPR. Mereka menolak terlibat dalam “May Day Fiesta” karena kondisi perburuhan di masa rezim Prabowo sangat memprihatinkan. Apalagi, Ketua Umum KASBI, Sunarno menyatakan semestinya gerakan buruh tidak dijinakkan oleh kepentingan pemodal dan kekuasaan politik.
Pengekangan demi pengekangan tentu dialami oleh mereka yang melawan. Menjelang May Day, Ketua Umum KASBI mengalami serangan digital. Di sisi lain, banyak massa aksi KASBI yang menuju titik aksi dihadang oleh aparat kepolisian.
Kita tentu belum lupa tragedi May Day tahun lalu. Ketika berbagai pimpinan serikat buruh berfoya-foya di acara “May Day Fiesta”, banyak massa aksi di seluruh Indonesia mengalami penangkapan dan kekerasan brutal oleh aparat.
Dengan demikian, operasi penggembosan gerakan buruh berjalan efektif. Bagi serikat buruh yang telah “jinak”, kritik dan tekanan terhadap pemerintah nihil. Terkhusus untuk serikat buruh yang membangkang, pembungkaman kepadanya terus berlangsung dan mereka dapat terseok-seok dalam melakukan pergerakan.
Prabowo tampak berguru dengan baik kepada mantan mertuanya, yakni Soeharto dalam mengendalikan kaum buruh. Dalam artikel berjudul Dampak Intervensi Pemerintah Orde Baru Dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia Terhadap Pergerakan Buruh di Indonesia Tahun 1998-2014, hanya terdapat satu serikat buruh resmi yang diakui pemerintah pada masa Orde Baru. Serikat buruh itu bernama Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang kelak berganti nama menjadi (SPSI).
Kepengurusan serikat ini dipilih oleh pemerintah sebagai satu-satunya organisasi resmi. Namun alih-alih berpihak kepada kepentingan buruh dalam penyelesaian isu ketenagakerjaan, SPSI malah cenderung memihak pengusaha. Maka secara historis, SPSI sejatinya tidak mewakili kepentingan kaum buruh.
Selain itu, Pemerintah Orba memperkenalkan konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Pendekatan ini berupaya memudarkan paradigma konflik kelas dalam permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Lewat pendekatan ini, pemerintah mencoba menyelaraskan kepentingan buruh maupun pengusaha demi memajukan industri negara. Alhasil, perjuangan kelas pun memudar dan buruh tetap menjadi korban dalam arus industrialisasi.
Di lain sisi, bermunculan berbagai serikat buruh alternatif seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Persatuan Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) memasuki dekade 90-an. Pemerintah Orba tidak tinggal diam. Pada 1994 pimpinan SBSI dikriminalisasi. Selanjutnya, PPBI dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 1996.
Atau salah satu yang paling tragis, kejahatan pelemahan gerakan buruh pada masa kekuasaan Soeharto menimpa Marsinah. Buruh arloji itu itu diperkosa dan dibunuh buntut memperjuangkan hak-hak buruh. Kini ia ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional oleh Prabowo, seorang Presiden yang melakukan praktik penggembosan gerakan buruh, sama seperti ayah mertuanya.
Baik zaman Prabowo dan Soeharto, upaya penggembosan gerakan buruh membuat suara keresahan kelas pekerja kurang nyaring terdengar. Hal ini berujung hak dan kepentingan kaum buruh tidak terpenuhi, baik dalam perusahaan ataupun negara secara keseluruhan. Dengan mudah, pemerintah ataupun perusahaan membuat kebijakan yang menyengsarakan buruh.
Maka, sudah sepatutnya kawan-kawan buruh tidak memandang rezim Prabowo sebagai kawan, tapi lawan. Rezim Prabowo punya andil dalam kesepakatan dagang dengan Trump, yang menyebabkan potensi besar bangkrutnya industri dan masifnya PHK. Rezim Prabowo punya andil dalam mengadakan Makanan Bergizi Gratis berbiaya fantastis, yang menyebabkan banyak pemangkasan anggaran kepada sektor publik. Rezim Prabowo punya andil dalam melanggengkan UU Cipta Kerja yang menyebabkan sederet permasalahan kepada kaum buruh. Rezim Prabowo punya andil dalam menggembosi gerakan buruh.
Lebih lanjut, kawan-kawan buruh mesti melawan elit serikat yang bermesraan dengan pemerintah dan pemilik modal. Mereka tidak bergerak untuk hak dan kepentingan buruh, tetapi demi kepentingannya sendiri maupun kelompoknya.
Baca juga: Kami Dikurung Cermin tak Berbelas Kasih
Dus, pergerakan buruh mau tidak mau harus berkolaborasi dengan kaum termarjinalkan lainnya, seperti petani, mahasiswa dan perempuan. Kekuasaan terlalu besar untuk dilawan sendiri-sendiri. Semua rakyat yang tertindas, bersatulah!
Terakhir, selamat Hari Buruh Internasional. Hidup Kaum Buruh! Buruh Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan!, May Day is Not a Holiday!
