Aliansi Perempuan Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda pada Jumat (8/3). Unjuk rasa yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional ini bertajuk“Perempuan Indonesia Geruduk Istana, Adili Jokowi Perusak Demokrasi”.
Perwakilan Aliansi Perempuan Indonesia, Eno Liska menyatakan bahwa Hari Perempuan Internasional 2024 menjadi momentum penting dalam gerakan perempuan. Sebab tiap kelompok dalam gerakan perempuan bersama-sama mengacungkan rapor merah bagi pemerintahan Jokowi. Momentum ini akan dijadikan sebagai ruang konsolidasi dalam mempererat gerakan perempuan ke depannya.
“Evaluasinya kali ini adalah kita jarang bergerak bersama. Apalagi ketika membicarakan isu perempuan ya butuh kekuatan yang lebih besar. Kalau akhirnya kita mengharapkan partai politik atau pemerintah maka akan sulit. Sebab oposisi dan fungsi check and balance tidak berjalan di pemerintahan,” tegas Eno.
Aksi ini diikuti sekitar 350 massa dari berbagai lembaga dan organisasi. Berbagai organisasi tersebut menyuarakan hal yang sama, bahwa kegagalan pemerintahan Jokowi tercermin dalam berbagai permasalahan di masyarakat. Seperti impunitas HAM, konflik agraria, serta berbagai masalah lainnya. Permasalahan tersebut berimplikasi pada kondisi politik nasional hari ini yang tidak mencerminkan kebebasan demokrasi.
Ketua Paguyuban Kampung Susun Bayam (KSB), Furkon menyatakan ketertindasan perempuan hari ini disebabkan oleh tidak adanya peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak perempuan. Ia beranggapan bahwa hari ini perempuan di KSB justru dibebankan perampasan ruang hidup serta ketiadaan akses listrik dan air.
Untuk memenuhi kebutuhan air, warga harus mengambil air di sumur galiannya sendiri. Setelahnya, air masih harus didorong gerobak dan diangkat ke lantai dua KSB. Selain itu, akses listrik warga juga belum terpenuhi. Untuk menyuplai kebutuhan listrik, warga bersama-sama menyewa genset dengan harga Rp8.000.000/bulan.
“Negara darurat, bahan pokok mahal, tempat tinggal dirampas, dan tidak ada lagi akses listrik serta air. Sangat miris, seharusnya pemerintah, apalagi presiden yang sudah menjalani jabatannya tidak memberikan ketakutan kepada rakyatnya,” tutur Furqon di barisan massa aksi.
Senada, Kelompok Perempuan Pulau Pari, Siti Saodah juga menuntut ruang hidupnya di Pulau Pari yang dirampas. Ia adalah seorang petani rumput laut yang sampai hari ini masih melawan guna mempertahankan laut dan mata pencahariannya.
Hari ini, petani rumput laut masih belum bisa mendapatkan haknya. Karena laut yang menjadi tempat mata pencahariannya telah dirampas dalam proyek reklamasi Pulau Pari. Kelompok Perempuan Pulau Pari bersama dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) masih terus berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai seorang petani rumput laut.
“Saya ingin ruang hidup Pulau Pari yang dirampas oleh korporasi. Sudah hampir lima tahun kita berjuang, sampai sekarang kita ingin memperjuangkan ruang hidup kita sendiri,” jelas Siti.
Eno berharap, ketidak adilan ruang hidup yang dirasakan oleh perempuan di KSB dan Pulau Pari dapat mempersatukan gerakan perempuan. Baginya gerakan perempuan harus bersatu guna mempertahankan hak-hak hidup perempuan itu sendiri.
“Segala bentuk ketidak adilan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilawan dengan upaya-upaya persatuan gerakan,” tegas Eno di penghujung wawancara.
Reporter/penulis: Ragil Firdaus
Editor: Naufal Nawwaf
