Menuju Hari Tani 2025, LaporIklim dan Center of Economic and Law Student (CELIOS) mengadakan diskusi bertajuk “Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan Di Tengah Krisis Iklim” yang diselenggarakan di Kantor CELIOS, Jakarta pada Selasa (16/09). Diskusi tersebut dihadiri oleh peneliti dan pengamat politik.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengungkapkan musabab dari kenaikan beras merupakan konsekuensi dari kebijakan pangan yang tidak melibatkan masyarakat pada wilayah tersebut. Ia mencontohkan program food estate, impor pangan, hingga makan bergizi gratis.
“Harga beras di daerah yang menjadi basis food estate malah semakin naik,” ungkapnya.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis: Solusi Semu untuk Krisis Pangan
Bhima berpendapat, kebijakan pangan yang berorientasi padi malah mengambil lahan untuk pangan lokal. Dalam kasus Indonesia Timur, terdapat sagu sebagai pangan lokal yang terpinggirkan. Baginya, hal itu akan berimbas pada kelaparan hingga kematian karena ingatan masyarakat untuk memproduksi pangan lokal sengaja dihapuskan oleh pemerintah.
Implementasi kebijakan pangan, menurut Bhima, turut menurunkan luasan panen padi secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pasalnya, tidak semua tanah cocok ditanami padi. Ia menyayangkan, anggaran yang terbuang sia-sia karena pemerintah gagal melihat permasalahan struktural pangan Indonesia.
Setali tiga uang, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said mengherankan ketercapaian Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai produsen beras terbesar di dunia. Sebab, data itu linear dengan posisi Indonesia sebagai negara terbanyak ketiga dalam indikator kelaparan dan malnutrisi se-asia tenggara.
“Besarnya produksi beras juga karena pemerintah memasukan data hasil panen tahun sebelumnya. Lagi-lagi kebohongan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia merumuskan permasalahan pangan Indonesia menjadi empat, yaitu agroekosistem yang rusak, lahan sawah yang menciut, paradigma ketahanan pangan alih-alih kedaulatan pangan, dan tata kelola buruk. Bagi Ayip, empat indikator itu saling berkaitan satu sama lain dalam menciptakan polemik harga beras yang terus menerus naik.
Ayip menguraikan rusaknya agroekosistem berasal dari sifat pemerintah yang selalu mengimpor pupuk pestisida. Penggunaan pupuk pestisida dengan berlebihan malah membuat hama kian banyak dan menurunkan produktivitas tanah. Ia mengatakan hal itu menjadi salah satu faktor hilangnya lahan-lahan sawah.
“Sampai ada yang mencampur sebelas pestisida karena hama sudah sangat kebal,” pungkasnya.
Padahal, Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Benny Wijaya berpendapat relasi petani dan tanah merupakan hubungan yang sangat penting sebab tanah adalah alat produksi bagi petani. Kebijakan-kebijakan pangan malah tidak mensejahterakan aktor produksi itu sendiri.
Baca juga: Nelayan Ogan Komering Ilir di Persimpangan Lelang Lebak Lebung
Benny memaparkan kondisi petani Indonesia hari ini yang lebih banyak diisi oleh petani dengan lahan kurang dari 0,5 Ha atau gurem. Musababnya, banyak terjadi konversi lahan dan konflik agraria oleh investasi swasta maupun Proyek Strategis Nasional (PSN). Mau tidak mau, bagi Benny, para petani berebut di lahan-lahan yang tersisa.
“Pemerintah tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan problem struktural kehidupan petani kita. Masih banyak konflik agraria yang mengakibatkan petani kehilangan tanahnya sendiri” ungkapnya.
Dengan demikian, Benny mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan redistribusi lahan. Jika, Prabowo memiliki komitmen untuk mencapai kedaulatan pangan. Maka, nasib petani harus benar-benar diperhatikan. Semestinya, 17 juta rumah tangga petani gurem menjadi prioritas.
“Ketika petani mendapatkan minimal satu hektar lahan, hal ini sudah memenuhi basis pangan kita. Tergantung bagaimana pemerintah menjamin sistem pasarnya,” pungkasnya.
Penulis/Reporter : Annisa Innayatullah
Editor : Hanum Alkhansaa
