Belum genap satu tahun Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Namun, rezim ini telah mengeluarkan sederet kebijakan bermasalah di sektor pendidikan. Dimulai dari pemangkasan anggaran, hingga yang teranyar rencana penerapan student loan.
Beberapa demonstrasi telah dilakukan mahasiswa guna menolak kebijakan bermasalah tersebut, seperti demonstrasi “Indonesia Gelap” yang menekankan penolakan pemangkasan anggaran pendidikan. Akan tetapi, pemerintah tidak bergeming, mereka terus melanjutkan kebijakan-kebijakan bermasalahnya.
Rasa-rasanya sekarang pendidikan adalah anak tiri di negeri ini. Sungguh berbanding terbalik dengan semangat Indonesia menuju generasi emas tahun 2045. Jika tidak dengan pendidikan, akan dengan apa mempersiapkan generasi kedepannya? Tidak mungkin hanya dengan satu porsi makan siang di setiap hari tentunya.
Apalagi, arah pendidikan kita tidak jelas ingin dibawa kemana. Jika dikatakan menuju industrialisasi, pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan. Buat apa banyak calon tenaga kerja, tapi bingung akan disalurkan ke mana.
Baca juga: Obituari Pendidikan Indonesia
Jika ingin berfokus pada bidang penelitian, anggaran pendidikan saja dipotong. Ditambah tunjangan dosen yang bermasalah. Bagaimana mungkin akademisi bisa melakukan penelitian yang bermanfaat jika upahnya dan sarana prasarana penelitian minim.
Pun, permasalahan pendidikan lebih ganas karena masuknya militer kembali ke kampus. Seperti tidak membaca sejarah, dengan mudahnya pejabat kementerian menyebut ketakutan mahasiswa terkait masuknya militer masuk kampus adalah berlebihan. Negara ini memang senang sekali melakukan gaslighting kepada rakyatnya.
Sungguh malang generasi yang akan berkuliah dan lulus di Rezim Prabowo. Sudah tercekik biaya mahal, dibayangi senapan laras panjang, pun ketika lulus sulit diserap dalam pasar tenaga kerja.
Rezim Prabowo sepertinya harus kembali membuka buku sejarah pendidikan kita. Mungkin mereka melupakan sosok bapak pendidikan yang tanggal lahirnya selalu kita rayakan sebagai hari besar tiap tahunnya.
Ialah Ki Hadjar Dewantara, yang membawa semangat awal pendidikan untuk kemerdekaan Indonesia. Baginya, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia. Lebih jauh, merdeka bukan hanya tentang terbebas dari jajahan kolonialisme, namun terbebas dari segala bentuk perasaan terkekang yang bersumber dari diri sendiri.
Pada masa penjajahan, Ki Hadjar menyadari pribumi masih merasa terkekang imbas pendidikan Belanda yang membuat mereka tidak percaya diri. Mereka seringkali didiskriminasi. Oleh sebab itu, perlu pendidikan yang dapat “memerdekakan” orang Indonesia.
Adapun menurut Ki Hadjar, ada tiga sifat dasar yang harus dimiliki tiap insan agar dapat merdeka. Pertama, tidak hidup terperintah. Kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Terakhir, cakap mengatur hidupnya dengan tertib.
Ketika tiap manusia sudah merdeka dengan memiliki tiga sifat tersebut, maka ia tidak akan mengganggu kemerdekaan orang lain dan mampu bertanggungjawab atas kemerdekaannya. Itulah yang membedakan kemerdekaan ala Ki Hajar yang disesuaikan dengan nilai ketimuran berupa kepentingan bersama, berbeda dengan konsep kemerdekaan ala Barat yang cenderung menekankan kebebasan individu belaka.
Dengan demikian, pendidikan bagi Ki Hadjar berorientasi kepada pembentukan karakter individu yang merdeka dan bertanggung jawab. Tujuan lain yang dapat dibaca dari hal tersebut adalah untuk menyiapkan peserta didik agar bisa menempatkan diri di masyarakat dengan penuh kesadaran.
Jika merefleksikan pendidikan hari ini dengan semangat awal pendidikan ala Ki Hadjar, tentu rasanya negara ini sudah berkhianat. Alih-alih memerdekakan, sistem pendidikan kita justru membawa kembali semangat penjajahan dalam bentuk baru: komersialisasi yang membuat pendidikan mahal dan tidak bisa diakses semua kalangan, serta upaya pembungkaman ruang-ruang kritis lewat militerisasi.
Apabila negara ini masih terus-terusan mengesampingkan sektor pendidikan dan merusak arahnya, jangan berani lagi memakai slogan terkenal yang dicetuskan Ki Hajar seperti “Tut Wuri Handayani” sebagai ikon pendidikan. Sebab, hal itu hanya akan mereduksi makna pendidikan ala Ki Hadjar.
Melihat segudang permasalahan pendidikan, maka tidak ada alasan lagi untuk kita bergerak dan melawan. Ki Hadjar dengan segala kecanggihannya memberikan tawaran dalam meruntuhkan kekuasaan yang menindas.
Sesuatu yang dapat dilakukan adalah berorganisasi. Ki Hadjar memaknai organisasi sebagai sesuatu yang hidup, tidak mematikan pikiran merdeka anggotanya. Terdapat dua fungsi berorganisasi menurut Ki Hadjar, pertama adalah kesetiaan yang berarti pengabdian kepada kepentingan umum. Kedua adalah membagi tanggung jawab, setiap anggota bertanggung jawab mengambil keputusan dan melaksanakannya.
Dengan berorganisasi dan bersolidaritas tidak ada yang tidak mungkin dicapai. Hal tersebut telah dibuktikan oleh kawan-kawan kita di Universitas Udayana yang berhasil menggagalkan kerjasama kampus dengan TNI lewat solidaritas dan gerakan yang masif. Di Universitas Negeri jakarta, kita juga berhasil menggagalkan kebijakan yang mengancam kebebasan akademik mahasiswa, seperti SK Rektor 267.
Menjaga asa perlawanan dan pergerakan untuk terus mengkritisi kebijakan pendidikan harus dilakukan, agar negara tidak semena-mena menerapkan kebijakan ngaco. Pun pergerakan yang dilakukan mahasiswa, bukan hanya untuk generasi kedepannya, tetapi untuk dirinya sendiri.
Perlawanan dipandang sebagai sebuah keharusan, bukan sebuah kemewahan atau romantisme aktivis semata. Ibaratnya, jika ada yang menginjak batang leher kalian, masa akan diam saja. Maka, perlawanan kalian hari ini adalah sesuatu yang normal dan keharusan.
Begitulah hakikat perjuangan untuk merdeka yang Ki Hadjar maksudkan, bersatu untuk kepentingan bersama. Berorganisasilah, bersolidaritaslah dan teruslah melawan mahasiswa!
Baca juga: Wajah Lain Neoliberalisme Pendidikan Tinggi
