Namanya adalah Affan Kurniawan. Pengemudi ojek daring itu adalah korban brutalitas aparat kepolisian saat terjadi demonstrasi di sekitar Gedung DPR beberapa hari lalu. Affan meninggal usai dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) yang melaju kencang saat berupaya membubarkan massa aksi.
Kematian Affan memancing luapan amarah rakyat terhadap kepolisian. Tagar “Polisi Pembunuh Rakyat“ membanjiri media sosial. Rakyat langsung menggeruduk Markas Komando (Mako) Brimob dan Polda Metro Jaya guna menuntut keadilan.
Di lain sisi, banyak rakyat membakar berbagai pos dan mobil polisi di Jakarta. Amuk rakyat kepada polisi meluas ke kota-kota lainnya di Indonesia. Pukulan, gas air mata, sampai peluru karet diberi polisi kepada massa aksi. Korban luka-luka maupun jiwa terus berjatuhan.
Baca juga: Nasionalisme Buta Ala Prabowo
Pemerintah semakin memperkeruh keadaan. Prabowo menyatakan terdapat indikasi terorisme dan makar dalam demonstrasi belakangan ini. Lebih lanjut, ia menyuruh polisi bahkan tentara tindak tegas massa anarkistis. Dengan begitu, kekerasan aparat semakin merajalela terhadap rakyat.
Negara terpaku memakai cara-cara kekerasan aparat untuk meredam amuk rakyat. Sebab, mereka seperti paranoia karena menganggap huru-hara ini semata-mata adalah upaya tersistematis dari suatu pihak untuk mengadakan makar.
Amuk rakyat sebetulnya adalah ekspresi terhadap penderitaan ekonomi-politik yang dialami rakyat selama ini. Kematian Affan dan para korban brutalitas aparat lainnya hanyalah pemantik.
Lihat saja pengangguran menjamur di mana-mana. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025, 7,8 juta orang Indonesia menganggur. Angka ini naik 1,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini berlawanan dengan janji munculnya 19 juta lapangan kerja baru dari pemerintah.
Berbarengan dengan itu, jumlah pekerja sektor informal membludak. Hampir 60 persen pekerja Indonesia berada di sektor informal, bertambah 1,5 persen dari tahun sebelumnya. Para pekerja di sektor ini pendapatannya tak pasti, bahkan cenderung kecil. Tambah lagi, sebagian besar dari mereka tidak mendapat jaminan sosial dari negara.
Tidak heran, kemiskinan meluas di Indonesia. Merujuk data Bank Dunia, 171,91 juta jiwa atau lebih dari 60 persen warga Indonesia hidup miskin pada 2024. Bayangkan saja, 6 dari 10 warga suatu negara yang telah berdiri selama 80 tahun masih hidup miskin, amat miris.
Parahnya, negara lewat sederet kebijakan bermasalahnya semakin memperburuk perekonomian rakyat. Contohnya adalah kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi akses maupun kualitas sektor publik. Selain itu, rakyat semakin tercekik belakangan ini imbas munculnya kenaikan masif pajak bumi dan bangunan (PBB) di berbagai daerah.
Di tengah memburuknya kondisi perekonomian rakyat, pendapatan anggota DPR justru meningkat drastis. Rakyat geram melihat ketimpangan yang terjadi. Apalagi, banyak anggota dewan berseloroh memamerkan kekayaan dan mengejek rakyat yang mengkritik mereka.
Alhasil amuk rakyat yang sedang terjadi juga menyasar kepada berbagai gedung parlemen di Indonesia. Bahkan, berbagai rumah anggota dewan turut menjadi sasaran empuk penjarahan orang banyak.
Tindakan itu juga menunjukkan rakyat merasa kepentingannya tidak diwakili oleh anggota parlemen. Sebab, semua partai politik sekarang mengembik kepada rezim Prabowo. Semua proyek kebijakan pemerintah berjalan lancar, meski kerap ditentang banyak rakyat seperti Revisi Undang-Undang TNI.
Pejabat tidak memperdulikan suara rakyat, mereka hanya sibuk sendiri bagi-bagi konsesi bisnis dan politik. Ketika rakyat mengamuk, pejabat menggandeng aparat yang telah siap membabi buta untuk membungkam. Pejabat dan aparat terlampau keparat.
Baik Affan dan berbagai korban bukan hanya mendapat kekerasan oleh aparat. Selayaknya sebagian besar warga Indonesia, mereka juga mendapat kekerasan sistemik oleh negara. Mereka dimiskinkan dan sukar mendapat hak-haknya. Sementara itu, penguasa terus masa bodoh melihat keadaan rakyat yang melarat.
Kita Harus Apa?
Kita tidak bisa terus babak belur ditindas oleh penguasa. Kita juga tidak bisa mengharapkan para penguasa yang keparat dan menikmati penindasan, kemudian berbalik berpihak kepada kita. Kita harus membawa sendiri perubahan besar-besaran yang meruntuhkan sistem penuh penindasan.
Caranya adalah lewat aksi massa. Sebagaimana yang dipandang Tan Malaka, aksi massa berasal dari orang banyak untuk memenuhi kehendak ekonomi dan politik mereka. Ini disebabkan oleh kemelaratan yang besar (krisis ekonomi dan politik).
Di samping mempertimbangkan situasi objektif seperti krisis ekonomi dan politik, aksi massa juga mengharuskan situasi subjektif berupa keadaan massa aksi. Sudahkan di antara kita sadar akan sistem penuh penindasan? Sudahkan di antara kita menginginkan perubahan besar-besaran? Sudahkah di antara kita bersatu maupun bersolidaritas untuk merebut kemenangan?
Jika jauh dari itu, krisis ekonomi-politik boleh jadi hanya menghasilkan amuk massa. Demonstrasi, kerusuhan, dan penjarahan terjadi di mana-mana. Akan tetapi, massa tidak saling terhubung dan siap mendorong perubahan besar.
Keadaan semacam inilah yang dapat dimanfaatkan segelintir elite untuk menambah ataupun merebut kekuasaan. Tindakan tersebut hanya memperpanjang ataupun memperbesar penindasan rakyat.
Baca juga: GRIB Jaya, Prabowo, dan Pelanggengan Sistem Politik Jatah Preman
Kini, di tengah gejala krisis ekonomi-politik, menjamur amuk massa. Kemuakan rakyat dan memori kolektif kebrutalan aparat harus berkembang menjadi aksi massa. Hal ini tidak terjadi dalam semalam. Perlu ada penyadaran dan pengorganisasian lebih besar di antara kita.
Menuntut keadilan bagi para korban brutalitas aparat juga harus terus diadakan. Di samping dapat memberi hukuman setimpal bagi para pelaku dan para atasannya, hal ini membuat api perlawanan tetap terjaga lalu membesar.
Mari wujudkan keadilan bagi Affan dan kita sendiri yang menjadi korban sistem penuh penindasan. Mari bersiap mengadakan perubahan besar-besaran!
Penulis: Andreas Handy
Editor: Ezra Hanif
