Tanggal 1 Mei bukan hanya hari libur, tetapi juga momen sakral pengingat, bahwa buruh adalah subjek penting dalam sejarah umat manusia. Ketika hak-hak mereka dimarjinalkan, sama saja dengan mengabaikan keberlangsungan hidup umat manusia an sich.
Nyatanya memang begitu. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih menumpuk hingga hari ini. Sudahlah diperas terus-menerus, diabaikan pula hak dan jaminan hidupnya.
Belum lagi, kenaikan upah buruh yang kalah jauh dari laju inflasi biaya kebutuhan hidup. Kini, buruh juga dihadapi badai PHK yang mendera. Gejala deindustrialisasi makin nyata, apalagi dengan adanya tarif Trump yang akan mengancam industri dalam negeri berorientasi ekspor.
Namun, gerakan buruh kali ini terpecah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama-sama serikat buruh kuning lainnya memilih menggelar aksinya yang disebut May Day Fiesta di Monas. Kabarnya, aksi ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan para pejabat negara.
KSPI menuntut, utamanya agar pemerintah membentuk Satgas PHK dan menghapus sistem outsourcing. Beberapa waktu lalu, Prabowo menyambut baik usulan Satgas PHK ini. Mantan jenderal TNI itu menilai, Satgas PHK menjadi langkah responsif terhadap badai PHK dan tekanan ekonomi global.
Ada dua agenda yang akan menjadi tanggung jawab utama Satgas nantinya. Yaitu mengantisipasi agar PHK tidak terjadi lewat negosiasi dengan perusahaan, serta menerapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa bantuan tunai. Tentu, kebijakan tersebut dapat menguras anggaran negara dan berpotensi membuka celah tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat pencari rente.
Sementara itu, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang berisikan kelompok mahasiswa, masyarakat sipil, dan petani memilih jalan lain. Mereka memilih aksi di depan Gedung DPR RI. Bagi Gebrak, isu yang mereka bawa jauh berbeda dan lebih substansial.
Melihat aksi MayDay yang kontras tersebut, bukannya ingin mengkotak-kotakan gerakan ke dalam klasifikasi benar dan salah. Namun, May Day Fiesta jelas tidak mencerminkan gerakan yang progresif dan revolusioner. Ia terkesan hanya menjadi ajang seremonial.
Sebab, kehadiran Presiden Prabowo yang selama ini tuli terhadap gerakan masyarakat maupun mahasiswa, menjadi sebuah anomali. Tidak mustahil, aksi MayDay menurut Prabowo dapat menjadi agenda pengendalian kekuatan sosial-politik serikat buruh yang cukup berpengaruh.
Satgas PHK, tak ubahnya dibentuk guna menutupi kegagalan negara menjaga ekosistem perekonomian nasional. Hal ini terlihat jelas ketika negara tak mampu mengatasi gejala deindustrialisasi dan badai PHK. Selain itu, negosiasi Indonesia menghadapi kebijakan pajak resiprokal Trump juga tidak membuahkan hasil, bahkan berpotensi memperburuk perekonomian nasional.
Baca juga: Sebab Kita Semua Buruh Maka Melawanlah
Saat Vedi Hadiz mengatakan, neoliberalisme akan menghasilkan konsolidasi modal-kekuasaan untuk menggembosi gerakan buruh, mungkin sekarang negara betul-betul gagal mengkonsolidasikan antara dirinya-modal-buruh. Di situasi ini, kecenderungan militerisasi dan pembentukan kapitalisme kroni khas rezim fasis menjadi konsekuensi logis.
Padahal, Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) adalah biang keroknya. UU itu telah membikin upah buruh serendah-rendahnya, mempermudah PHK, dan menambah eksploitasi lewat jam kerja.
UU Ciptaker menjadi resep ala neoliberal untuk menarik investor asing. Sebab, kebijakan ini dibuat agar para borjuasi bisa menghisap tenaga kerjanya demi mengakumulasi kekayaan.
Namun alih-alih mendatangkan modal, UU Ciptaker malah jadi senjata makan tuan. Investor asing berbondong-bondong kabur dari Indonesia dan malah menancapkan ekspansinya ke Vietnam.
Seiring dengan itu, dalam periode 2019-2024 pekerja di sektor informal tumbuh pesat. Dengan kata lain, mayoritas angkatan kerja kini rentan tanpa jaminan sosial, kesehatan, dan upah layak.
Bila ditelusuri sejak dekade 1970-an dan 1980-an, krisis ekonomi global memaksa banyak negara mengadopsi kebijakan neoliberal. Bagi Guy Standing dalam bukunya The Precariat: The New Dangerous Class, kebijakan neoliberal mendorong tumbuhnya kelas yang rentan atau disebut juga kelas prekariat. Pertumbuhan itu dilatarbelakangi kemunculan fleksibilitas tenaga kerja karena perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dan akumulasi. Implikasinya, status kerja menjadi tidak jelas.
Dalam situasi ini, gerakan buruh semestinya berkonsolidasi dengan elemen lain dan menjadi bagian perjuangan yang lebih luas. Sebab neoliberalisme tidak hanya musuh buruh, tetapi juga semua orang yang ada di bawah penindasannya.
Sebab, dampak neoliberalisme itu multisektoral. Itu dapat mengubah mengubah sektor seperti pendidikan dan kesehatan yang umumnya bersifat publik menjadi privat. Akibatnya, pendidikan dan kesehatan semakin sulit diakses
Terkhusus pendidikan tinggi, berubahnya sektor itu menjadi privat seharusnya membuat mahasiswa bersama buruh saling bersimpati dan bersatu. Musababnya, setiap mahasiswa adalah calon buruh, sedangkan setiap buruh memiliki anak yang harus menempuh pendidikan tinggi. Sementara itu, biaya kuliah terus melambung tinggi, jauh meninggalkan rata-rata upah minimum regional (UMR).
Gerakan seperti May Day Fiesta hanya akan membuat buruh semakin terisolasi dengan gerakan lain. Meski begitu, kawan-kawan di May Day Fiesta juga mesti diapresiasi. Sebab, bisa jadi contoh gerakan buruh yang mampu bertahan di medan politik. Namun, hal ini juga yang membuat gerakan rentan terkooptasi oleh elite.
Gerakan Gebrak bisa menjadi penyeimbang sekaligus alternatif. Namun, ia mesti dirawat. Gerakan lain seperti mahasiswa mesti segera menemukan jati dirinya. Bila mahasiswa masih terus terobang-ambing dalam fantasi moral tanpa agenda yang jelas, bisa jadi pada akhirnya semua akan bergabung ke dalam May Day Fiesta.
Selamat hari buruh internasional. Kita semua adalah buruh, maka melawanlah!
