Aliansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Melawan menyelenggarakan diskusi publik yang berjudul “Penulisan Ulang Sejarah: Upaya Keadilan atau Manipulasi Kepentingan” di depan Gedung KH. Hasjim Asy’arie, Kampus A pada Senin (07/07). Diskusi tersebut membahas persoalan proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
Hadir sebagai pemateri diskusi, anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jane Rosalina yang mengkritisi proyek penulisan ulang sejarah. Dirinya tidak terima ucapan Fadli Zon yang menyatakan hasil proyek penulisan ulang sejarah akan memiliki tone lebih positif. Jane memandang sejarah seharusnya ditulis secara apa adanya.
Baca juga: Tiga Babak Gonjang-Ganjing Fadli Zon di UNJ
Jane pun menjelaskan sejumlah negara tetap menuliskan sejarah kelamnya secara gamblang. Misalnya Jerman yang membukukan pembantaian kaum Yahudi atau peristiwa Holocaust. Menurutnya, proyek penulisan ulang sejarah seolah-olah hendak menutupi peristiwa kelam pada masa lalu di Indonesia, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
“Seharusnya ada peranan dari negara untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dengan mengadili kasusnya, pengungkapan kebenaran, dan memasukkannya ke dalam buku sejarah, “ ujar Jane.
Kecurigaan Jane terhadap penyembunyian sejarah pelanggaran HAM dalam proyek penulisan ulang sejarah, juga diperkuat dengan tanggapan Fadli Zon belakangan ini yang menyatakan tidak adanya pemerkosaan massal pada bulan Mei 1998. Padahal, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada 1998, menemukan terdapat pelanggaran HAM berat berupa pemerkosaan massal dalam bulan Mei di tahun tersebut.
Jane memandang proyek penulisan ulang sejarah mempunyai kaitan dengan isu pencalonan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Pasalnya, saat ini Prabowo yang menjabat sebagai presiden merupakan mantan menantu Soeharto, sedangkan Fadli Zon mempunyai kedekatan erat dengannya. Dengan demikian, ia menduga hasil proyek penulisan ulang sejarah akan lebih banyak mengglorifikasi Soeharto.
“Negara hari ini melalui Fadli Zon sengaja memutihkan dosa Orde Baru, ini seharusnya kita lawan, “ ucap Jane.
Turut sebagai pemateri diskusi, dosen Pendidikan Sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun. Pria yang kerap disapa Ubed itu mengkritisi proyek penulisan ulang sejarah dengan memakai pendekatan Critical Discourse Analysis dari Teun van Dijk. Lanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pendekatan ini adalah teks, kognisi sosial, dan konteks.
Pada proyek penulisan ulang sejarah, teks yang menjadi kajian penting menurut Ubeh ialah pernyataan Fadli Zon yang mengutarakan sejarah Indonesia harus ditulis ulang dan dibuat dengan tone lebih positif. Selanjutnya, kognisi sosial yang perlu didalami adalah mengenai latar belakang Fadli Zon.
Ubed mengungkapkan, Fadli Zon mempunyai kedekatan dengan rezim Orde Baru. Jelas Ubed, Fadli Zon pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa Orde Baru. Lanjutnya, Fadli Zon mempunyai kedekatan dengan mantan menantu Soeharto, yakni Prabowo Subianto.
Dari segi konteks, Ubed melihat terdapat cacat bawaan dalam pemerintahan hari ini. Sebab menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mempunyai catatan pelanggaran HAM berat masa lalu. Adapun Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis pada akhir masa Orde Baru.
“Dari segi teksnya itu narasi sangat sarat kepentingan, dari segi kognisi sosialnya sangat dekat dengan sisi subjektifitas Fadli Zon, dan segi konteksnya penguasa sedang menghadapi cacat bawaan yang susah dihilangkan, “ jelas Ubed.
Lebih lanjut, Ubed mengkhawatirkan jika para sejarawan yang menjadi bagian dalam proyek penulisan sejarah adalah intelektual administratif. Tambahnya, intelektual administratif adalah mereka yang kerjanya adalah yang hanya mengajar dan pulang. Ia juga mengatakan intelektual semacam itu tidak mempunyai keberpihakan terutama kepada korban.
“Jadi, saya kira kita perlu membongkar juga siapa orang yang menulis sejarah ini, kalau ada hadirkan juga di sini, kita kuliti logikanya, biar publik menguji,“ tutupnya.
Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Farhan Rachte ikut menanggapi proyek penulisan ulang sejarah. Ia menyatakan tidak akan tinggal diam jika banyak peristiwa penting pada masa lalu tidak dimasukkan dalam proyek tersebut.
Baca juga: Perlawanan Petani dari Masa ke Masa
Lebih lanjut menurutnya, sejarah tidak hidup dalam naskah pemerintah. Baginya, sejarah hidup dalam kisah-kisah rakyat kecil. Dirinya mengatakan rakyat harus merebut ruang dalam sejarah.
“Karena seperti kata Tan Malaka: ‘sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi alat perjuangan hari ini’. Dan saya memilih berada di pihak mereka yang terus berjuang di luar buku teks, di luar panggung negara, “ tutup Farhan.
Selepas diskusi publik, pemateri bersama dengan banyak mahasiswa UNJ bergeser ke Plaza UNJ. Di sana mereka melakukan pernyataan sikap yang berisi sederet kritik terhadap proyek penulisan ulang sejarah. Salah satu tuntutan utamanya adalah penolakan “pemutihan” sejarah dalam proyek tersebut.
Penulis: Andreas Handy
Editor: Naufal Nawwaf
