Sering ditentang warga Gede-Pangrango, proyek tambang panas bumi atau geotermal tetap diteruskan oleh PT DMGP. Tekanan dan intimidasi yang dialami warga tidak melemahkan solidaritas mereka.
Proyek geotermal di Cianjur masih tetap berjalan di tengah masifnya penolakan dari masyarakat. Berdasarkan siaran pers esdm.go.id, geotermal tersebut ditargetkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Pembangunan PLTP ini berkaitan dengan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang membutuhkan banyaknya pasokan energi listrik. Target produksi energi listrik dari PLTP tersebut sebesar 156 Mega Volt Ampere (MVA) atau lebih besar dari daya yang tersambung untuk penerangan jalan umum se-Jawa Barat (142,06 MVA).
Merujuk data gambar di atas, menunjukkan cakupan wilayah kerja tambang geotermal meliputi Desa Cipendawa, Desa Sindangjaya, dan Desa Sukatani. Proyek ini pun mendapat pertentangan dari masyarakat setempat. Pasalnya, kegiatan produksi geotermal berupa aktivitas pertambangan.
Baca juga: Ilusi Energi Bersih, Geothermal Ancam Lingkungan Gunung Gede Pangrango
Salah satu warga yang menolak tambang geotermal ini berasal dari kampung Gunung Putri, Desa Sukatani bernama Endang Agus Salam (40). Ia membayangkan berjalannya tambang geotermal bisa membuat suasana pegunungan yang asri berubah menjadi penuh debu dan asap akibat dari kegiatan tersebut.
“Namanya mau bangun pabrik geotermal, nanti ada mobil-mobil besar lewat. Dari segi kenyamanan masyarakat saja sudah terganggu, kemudian alam sudah bagus begini, bukannya dirawat malah dirusak,” gelisahnya kepada Tim Didaktika pada, Minggu (12/10).
Endang yang bekerja sebagai buruh tani juga mencemaskan dampak geotermal terhadap kegiatan pertaniannya. Sekarang ini saja, bagi Endah, pendapatan dari hasil panen sayuran tidaklah menentu. Apalagi ditambah dengan kehadiran geotermal justru membuat mayoritas petani semakin melarat.
Sebab, Endang khawatir berjalannya tambang geotermal di atas Gunung Gede mengakibatkan sumber mata air menjadi tercemar, bahkan kering. Apabila hal itu terjadi, tanaman pertaniannya akan tidak dapat tumbuh.
“Sumbernya air itu dari gunung, geotermal merusak sumbernya. Makanya bukan mata pencaharian saja nanti yang hilang, bahkan kehidupan pun juga. Ini bunuh diri kalau kata saya,” ujarnya.
Senada dengan Endang, warga Gunung Putri yang lain, Ida (35) juga menolak tambang geotermal. Ibu Rumah Tangga (IRT) yang bekerja sebagai buruh tani itu juga mengaku tidak ingin tempat tinggalnya tergusur karena proyek tersebut.
Ida mencemaskan aktivitas PT DMGP yang melakukan pematokan tanah untuk jalur akses pertambangan geotermal. Seringkali patok-patok tanah yang dipasang PT DMGP tidak diketahui masyarakat setempat.
“Kadang-kadang dari perhutanan juga mengukur nih, berapa meter, ini membuat kami panik, terus dibongkar lagi sama petani gitu,” keluhnya.
Sambung adiknya Ida yang juga seorang IRT dan buruh tani, Rosita (30) pun tidak setuju dengan tambang geotermal. Ia takut pengeboran yang berasal dari kegiatan tambang geotermal bisa menimbulkan bencana, seperti gas beracun dan gempa bumi.
“Yang ditakutkan mah itu, kawah Gunung Gede masih banyak aktif. Kemudian kalau ada kegiatan pengeboran geotermal, dampaknya bisa memicu erupsi gunung meletus,” cemasnya.
Rosita mengungkapkan dirinya bersama warga yang lain sudah berulang kali ikut aksi demo penolakan tambang geotermal. Akan tetapi, aspirasi yang mereka utarakan baik kepada pemerintah daerah ataupun Kementerian ESDM tetap tidak digubris.
Menghadapi Tekanan dan Intimidasi
Ketua Aliansi Masyarakat Gunung Gede-Pangrango (AMGP), Dadang membenarkan kegiatan pengukuran lahan dan pematokan tanah yang dilakukan PT DMGP memang masih sering terjadi. Akan tetapi, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan perusahaan, belakangan ini justru pemilik lahan juga turut melakukan hal serupa.
Dadang menceritakan, biasanya praktik pengukuran yang dikerjakan pemilik lahan dilakukan pada malam hari itu menimbulkan kecurigaan. Dadang menduga, kegiatan tersebut dilakukan pemilik lahan agar bisa menjual tanahnya kepada PT DMGP.
“Dari pengamatan saya, mereka yang mau menjual tanahnya ke PT memang jarang aktif dalam kegiatan penolakan. Namun saat ada aksi, mereka tetap ikut-ikutan. Kemudian di akhir, ternyata mereka punya kepentingan sendiri,” ungkapnya pada Selasa malam (14/10).
Dadang mengatakan, penjualan tanah warga kepada PT DMGP dapat mempermudah terwujudnya tambang geotermal. Namun, ia juga curiga, adanya permainan perusahaan dengan menawarkan harga tinggi kepada pemilik lahan agar ia rela menjual tanahnya.
“Di sini mah udah jelas banget, masyarakat menolak kehadiran geotermal, cuman perusahaan terus memaksakan dengan berbagai cara. Misalnya dengan fitnah, sogokan, serta tipu daya ke masyarakat berupa uang. Ngerinya bukan main,” resahnya.
Selain itu Dadang menambahkan, ulah PT DMGP tidak berhenti di sana. PT tersebut juga melakukan tindakan intimidasi kepada warga yang lantang menyuarakan penolakan terhadap proyek geotermal.
Dadang berujar, tindakan intimidasi menyasar kepada beberapa tokoh masyarakat dengan ancaman verbal. Ia pun mengaku rumahnya didatangi organisasi masyarakat (ormas) sebanyak dua kali. Tak hanya itu, ia juga mendapat panggilan telepon sebanyak enam kali.
“Diri saya dan mereka itu mendapat ancaman verbal berupa larangan stop menolak geotermal. Kemudian kami abaikan saja,” tuturnya.
Setelah ditelusuri identitasnya, ormas yang memberikan ancaman verbal kepada warga itu, berasal dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Pacet. Dadang menganggap, hal ini sebagai cara PT DMGP yang baru untuk menekan warga agar setuju dengan geotermal.
“Sekarang KNPI menjadi alat yang digunakan PT agar ia bisa masuk ke masyarakat. Padahal, semua warga di wilayah Pacet dan Cipanas sudah mendeklarasikan, menolak 100 persen tambang geotermal, itu selalu dilakukan setelah acara nonton bareng,” tandasnya.
Menanggapi masalah di atas, Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Alfarhat Kasman meminta warga untuk memperkuat kembali solidaritasnya. Ia mengingatkan kondisi warga penolak geotermal masih bersifat massa yang cair. Maksudnya, suara mereka semuanya tidak bisa dipastikan memiliki satu suara yang sama.
Oleh sebab itu, pemutaran video edukasi bahaya tambang geotermal dan forum diskusi warga harus selalu rutin dilakukan. Menurut Farhat, hal tersebut dapat menguatkan kesadaran warga terkait dampak buruk geotermal serta meningkatkan keberanian mereka.
Baca juga: Warga Gunung Gede di Bawah Intimidasi PT DMGP
“Dibutuhkan penguatan warga, ini paling yang memungkinkan membuat warga betul-betul solid dan bersatu,” ujarnya lewat panggilan telepon pada Sabtu malam (18/10).
Selain itu, Farhat juga menambahkan perlunya mencurigai bantuan langsung yang datang kepada warga. Ia memperingatkan, bantuan tersebut bisa menjadi alat pembenaran bagi PT DMGP untuk pelaksanaan tambang geotermal.
Oleh karena itu, warga harus memeriksa kembali dan memastikan bantuan langsung yang datang kepadanya, tidak ada kaitannya dengan dukungan geotermal. Sebab, seringkali bantuan tersebut dipelintir arahnya bukan sebagai pertolongan, tapi penyokong geotermal.
“Mengingat Geotermal Gunung Gede ini kan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), maka akan ada begitu banyak cara yang dilakukan pemerintah, bagaimana proyek ini bisa berjalan mulus, termasuk dengan pelibatan ormas atau partai politik (parpol),” pungkasnya.
Reporter/Penulis: Naufal Nawwaf
Editor: Lalu Adam
