Judul film: Keluarga Super Irit
Sutradara: Danial Rifki
Tanggal Tayang: 12 Juni 2025
Durasi film: 1 jam 56 menit
“Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih”.
Saya teringat pepatah itu ketika menonton sebuah film garapan Danial Rifki bertajuk “Keluarga Super Irit”. Rasanya kemalangan tidak berhenti menimpa keluarga Sukaharta. Pun, sudah semua cara dilakukan dari menerapkan hidup irit ekstrem hingga berinvestasi tak membuat keluarga Sukaharta meraih mujur yang diharapkan.
Dengan latar di Jakarta, film tersebut menampilkan kondisi banal keluarga kelas menengah di Indonesia. Sang ayah, Tony Sukaharta merupakan pegawai senior perusahaan swasta yang bergaji Rp15 juta untuk membiayai satu keluarga dengan tiga orang anak. Untuk menyiasati itu, sang ibu mati-matian berstrategi untuk menghemat pengeluaran keluarga.
Tiba waktu dimana Tony mendapatkan pemotongan gaji 50%, membuat keadaan ekonomi keluarga Sukaharta semakin terhimpit. Kesialan itu bertambah ketika biaya-biaya tidak terduga menjerat. Kehidupan mereka yang sudah irit, menjadi irit ekstrim hanya demi bertahan hidup di ibu kota.
Tak hanya berhemat, sang ibu pun melakukan usaha kecil-kecilan untuk membantu ekonomi. Namun, ikhtiarnya tergilas oleh perusahaan daring yang memiliki modal lebih. Sepasang suami istri itu tidak menyerah, mereka juga berinvestasi guna memperbaiki kondisi keluarga. Akan tetapi, upaya itu pun berujung rugi.
Film ini ditutup dengan akhir yang sangat realistis, yakni keluarga Sukaharta yang jatuh miskin, kehilangan rumah, dan sang ayah beralih profesi menjadi ojek daring. Kondisi tersebutlah yang menjadi potret keluarga menengah di Indonesia.
Baca juga: Kemunduran Kelas Menengah sebagai Motor Gerakan Sosial
Berdasarkan definisi Bank Dunia, kelas menengah digolongkan sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran berkisar 3,5-17 kali di atas garis kemiskinan. Diketahui garis kemiskinan tahun 2024 sekitar Rp550.000. Maka dari itu, mereka yang pengeluaran berkisar antara Rp2 juta sampai Rp10 juta per bulan merupakan kelas menengah.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 5 tahun terakhir, penduduk kelas menengah semakin rentan untuk turun kelas. Jumlah masyarakat kelas menengah telah turun dari 57,33 juta jiwa menjadi 47,85 juta jiwa. Sebagian besar masyarakat kelas menengah itu turun kelas menjadi kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class), dengan gaji Rp825.0000-Rp1,9 juta.
Data-data ini menjadi bukti bahwa kebijakan ekonomi pemerintah dalam 10 tahun terakhir gagal menyejahterakan warga negaranya. Gagalnya kebijakan dapat dilihat dari tumbangnya industri padat karya hingga merebaknya lapangan kerja informal.
Elastisitas tenaga kerja formal dari industri manufaktur turun drastis dari 1,77% pada 2020–2022 menjadi hanya 0,58% pada 2023–2024. Data itu menunjukkan penurunan efektivitas industri padat karya dalam menyerap tenaga kerja. Sementara, pada Februari 2025, proporsi pekerja informal di Indonesia mencapai 59,40% dari total tenaga kerja, atau sekitar 86,58 juta orang.
Akar Historis dan Depolitisasi Kelas Menengah
Satu yang tidak dilakukan keluarga Sukaharta dalam film “Keluarga Super Irit”, yaitu tidak menuntut negara. Barangkali mereka menuntut negara, akhir dari film itu akan lebih bahagia.
Namun hal itu menjadi lumrah, karena begitulah potret kelas menengah Indonesia. Terjepit ketidakpastian ekonomi, terpinggirkan dalam politik, dan semakin kehilangan peran historis sebagai motor perubahan sosial.
Sudah barang tentu, akar historis kelas menengah di Indonesia bisa dilihat sedari zaman kolonial Belanda. Struktur sosial saat itu membawa pribumi berada di kelas terakhir, kelas ke-2 adalah perangkat Arab/Tionghoa, dan kalangan atas terdiri dari kolonial Eropa. Namun, setelah diberlangsungkannya kebijakan politik etis, lahir sebuah kelompok terpelajar – kebanyakan dari mereka merupakan para priyayi.
Kelahiran golongan terpelajar menjadi sebuah kelas terpisah dari struktur kekuasaan kolonial. Dalam artian, mereka secara ras merupakan pribumi. Akan tetapi, di satu sisi golongan itu juga mendapatkan ilmu pengetahuan Barat yang membuat mereka mewarisi budaya pakaian necis dan kehidupan konglomerat Eropa.
Hal tersebut sejalan dengan perspektif seorang sosiolog Yunani-Prancis, Nicos Poulantzas yang dicantumkan melalui bukunya berjudul Fascism and Dictatorship (1977). Ia menginvestigasi tentang ambiguitas kelas menengah yang kerap terombang-ambing dalam pertarungan kelas atas dan kelas bawah.
Ambiguitas itu dilihat dari kondisi ekonomi kelas menengah yang sesungguhnya kerap menentang kelas atas ketika terancam tetapi bukan kelas bawah karena masih memiliki alat kerjanya sendiri. Oleh sebabnya, mereka mirip dengan kelas atas dari segi kepemilikan alat produksi, namun serupa dengan kelas bawah karena tetap bekerja sendiri demi menghasilkan keuntungan.
Dengan kerangka pembagian itu, golongan terpelajar merupakan kelas menengah di era kolonial. Musababnya jelas, golongan terpelajar mengalami ambiguitas dalam mengidentitaskan kelasnya. Mereka mengembangkan berbagai pengetahuan kritis dan aktif dalam pergerakan nasional dengan berbagai spektrum politik untuk melakukan revolusi, menumbangkan pemerintahan kolonial.
Pasca revolusi 1945, kelas menengah dari golongan terpelajar memainkan peran penting dalam pembangunan negara-bangsa. Sayangnya, mereka terpecah diantara mendukung pembangunan negara dengan orientasi ekonomi liberal atau mengutamakan keadilan sosial serta redistribusi kekayaan.
Salah satu partai yang memiliki kesadaran kelas, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), yang berusaha mengartikulasikan kepentingan kelas pekerja dan petani dalam transisi pasca kolonial. Kendati demikian, setelah penghancuran PKI dan penumpasan gerakan kiri, kelas menengah kehilangan elemen penting yang sadar akan ketimpangan sosial dan ekonomi.
Zaman berganti, kelas menengah semakin absen dalam situasi perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Orde Baru yang menekankan ideologi pembangunan dan stabilitas sebagai prioritas utama. Rezim itu menata ulang sistem kepartaian, menciptakan kelas menengah dari kalangan pegawai negeri dan birokrat, serta melarang organisasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
Baca juga: Quo Vadis Kaum Muda? Sang Pembaharu di Tiap Zaman
Akibatnya, perdebatan politik kelas berganti dengan perbincangan ekonomi semata. Sehingga berbagai individu dari kelas menengah menerima kondisi struktural tanpa menyadari posisi kelas mereka sebenarnya. Mereka tanpa sadar mendukung sistem pemerintahan Orde Baru yang justru mengeksploitasi mereka.
Pada akhirnya, kelas menengah yang dibentuk rezim Orde Baru bukanlah kelas yang sadar akan peran politiknya dalam memperjuangkan keadilan sosial, melainkan kelas yang mempertahankan status quo. Rezim itu meredam potensi kelas menengah untuk menjadi kekuatan perubahan sosial yang signifikan.
Hari ini, tidak banyak yang berubah setelah lebih dari dua dekade Reformasi. Kelas menengah Indonesia masih terjebak dalam dinamika Orde Baru. Lebih parah, dahulu pertumbuhan ekonomi dapat menolong kelas menengah. Kini, sudah turun kelas, kesadaran politik kelas menengah masih tetap nanggung dan wacana kritis tentang ketimpangan sosial semakin terabrasi.
Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti kelas menengah kehilangan harapan menjadi motor penggerak perubahan sosial. Sebagai sebuah kelas yang turut ditindas oleh negara sudah seharusnya mereka melawan bersama dengan kelas bawah. Cukup sudah, kelas menengah hanya menjadi tukang suruhan negara.
Penulis: Anisa Inayatullah
Editor: Lalu Adam
