Makanan Bergizi Gratis (MBG) belakangan banyak mendapat kritik keras dari masyarakat. Sebab, masalah yang terjadi kepada program prioritas rezim Prabowo ini terus menjamur.
Salah satu contoh kelamnya terjadi di SMPN 45 Bandung. Ratusan pelajar di sekolah tersebut mengalami keracunan usai menyantap MBG. Keracunan peserta didik imbas MBG bukan terjadi sekali, tetapi berulang-ulang kali.
Selain peserta didik, perusahaan penyedia makanan juga mendapat mudarat dari adanya MBG. Contohnya terjadi kepada mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Pusat. Mereka mengalami kerugian sekitar satu milyar rupiah karena terdapat penunggakan pembayaran MBG.
Berbagai masalah pelik tadi juga dihadapkan dengan persoalan anggaran MBG yang sangat besar. Demi MBG, negara menghabiskan dana sebesar 71 triliun dari anggaran APBN 2025 dan ke depan jumlahnya terus bertambah.
Terlebih, pasca berlangsungnya MBG, negara melakukan pemangkasan anggaran seperti dalam bidang pendidikan. Agaknya biaya besar dalam MBG membuat pemerintah harus memotong anggaran dalam sektor lain.
Baca juga: Dibalik Pemecatan Ubed: Tangan Besi Rektor dan Impotensi Fakultas
Meskipun keberadaan MBG melahirkan segudang masalah, pemerintah kukuh untuk melanjutkan program ambisius tersebut. Pemerintah berdalih adanya program tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Badan Gizi Nasional, MBG dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Sebab, makanan bergizi dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Bagi pemerintah, MBG akan menjadi pendorong terjadinya Indonesia Emas 2045.
Bisa dibaca kemudian MBG menjadi anak emas pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Sementara itu, pendidikan yang anggarannya dipangkas seakan dianaktirikan.
Padahal, sudah sejak lama para pendiri bangsa menitikberatkan pendidikan sebagai dasar perkembangan suatu negara. Seperti yang dijelaskan oleh Ki Hadjar Dewantara, penguatan kapasitas rakyat melalui pendidikan dilakukan untuk membangun dan menjunjung derajat bangsa Indonesia.
Namun, pemerintah seolah bersikap acuh tak acuh dengan semua itu. Mereka seolah bersikap tuli dengan memfokuskan MBG yang mempunyai sederet masalah dan malah mengesampingkan pendidikan.
Padahal, masih banyak pekerjaan rumah terkait pendidikan yang mesti diselesaikan pemerintah. Salah satu yang krusial adalah minimnya akses pendidikan. Contohnya adalah angka serapan ke perguruan tinggi yang terbilang rendah. Melansir Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2024 Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan rentang umur 18-23 tahun yang masuk ke perguruan tinggi hanya 32 persen.
Tambah lagi, mayoritas penduduk Indonesia hanya mempunyai ijazah SMP. Hal itu sangat nahas mengingat banyak lowongan pekerjaan kini mensyaratkan lulusan S1.
Membenahi Akar Permasalahan
Jika ditelisik dengan cermat, sistem pendidikan di Indonesia masih sangat bobrok. Hal itu dipotret secara jelas oleh Anggi Afriansyah dalam bukunya yang berjudul Imajinasi, Problematika, Kompleksitas: Wajah Pendidikan Indonesia.
Anggi memperlihatkan kondisi pendidikan Indonesia yang sangat tidak merata, terutama bagi daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3 T). Meskipun pemerintah telah mengadakan Program Wajib Belajar, Program Sekolah Gratis, dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, masih banyak anak-anak di daerah 3 T yang belum bisa mengecap pendidikan dasar.
Contohnya terjadi di daerah Sukamandang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Di daerah ini ditemukan masalah layanan pendidikan seperti kekurangan tenaga pengajar, sarana prasarana yang tidak mumpuni, dan minimnya biaya operasional pendidikan. Maka, impian anak di sana untuk dapat sekolah seringkali pupus.
Jadi, suatu yang wajar jika banyak anak di daerah 3 T yang lebih menginginkan pendidikan gratis dibanding MBG. Seperti yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu. Ribuan pelajar berdemonstrasi menolak MBG dan menuntut pendidikan gratis.
Tidak hanya ketimpangan akses, Anggi dalam bukunya juga menyoroti permasalahan menahun dalam dunia pendidikan Indonesia. Di antaranya adalah kesejahteran guru hingga kurikulum yang seringkali berganti. Masalah pendidikan layaknya benang kusut yang sulit untuk diluruskan.
Namun, di tengah kejelimetan tata kelola pendidikan, pemerintah malah menitikberatkan MBG. Akibatnya, program populis seperti MBG mendapat perhatian besar dan dukungan dari masyarakat yang ditidurkan kesadarannya. Terlebih, pendidikan yang hasilnya baru terasa puluhan tahun kemudian tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah.
Jadi, MBG hanyalah solusi semu dari pemerintah untuk meningkat kan kualitas SDM Indonesia. Pemerintah seharusnya mengindahkan akar permasalahan SDM, yakni tata kelola pendidikan.
Baca juga: Mahasiswa Teruslah Melawan! Rezim Prabowo Menghancurkan Pendidikan Kita
Jika gembar-gembor Indonesia Emas 2045 tidak cuman omon-omon belaka, pemerintah perlu fokus dalam menyelesaikan sengkarut masalah pendidikan. Akses pendidikan diberikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, guru maupun dosen sejahtera. Sarana dan prasarana pendidikan ditingkatkan, serta sederet permasalahan pendidikan Indonesia lainnya yang perlu diselesaikan.
Dengan demikian, pembangunan akan berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak rakyat. Pun, SDM Indonesia akan selaras dengan sumber daya alam melimpah yang dimiliki bangsa ini.
Maka dari itu, mari terus perjuangkan pendidikan yang layak untuk rakyat Indonesia. Kembali mengutip perkataan Ki Hadjar Dewantara, bahwasanya segala daya upaya menjunjung bangsa tidak akan berhasil jika tidak dibangun dari akarnya. Hidup Pendidikan Indonesia!
Penulis: Anna Abelina Matulessy
Editor: Andreas Handy
*. Tulisan ini adalah bagian dari Terbitan Zine Hari Pendidikan Nasional 2025
