Solidaritas Pemoeda Rawamangun (Spora) menggelar diskusi publik yang bertajuk “Bahaya Laten Militerisasi Perguruan Tinggi,” pada Kamis (17/04). Diskusi yang diadakan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu membahas batang hidung militer yang terlihat kembali masuk kampus akhir-akhir ini.
Salah satu pembicara diskusi, Ubedilah Badrun menjelaskan dalam sejarah Indonesia konsep demokrasi yang paling rusak terdapat di masa Orde Baru (Orba). Sebab, demokrasi Orba didasarkan pada kepemimpinan yang militeristik. Di masa itu, pemerintah mengusung konsep dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berimbas militer dapat memasuki pemerintahan maupun jabatan sipil lainnya.
“Makanya, tanpa melalui proses pemilu atau proses demokrasi lainnya, militer dengan mudah dapat 100 kursi di DPR dan DPRD,” tuturnya.
Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ itu berujar, masuknya militer ke dalam jabatan sipil perlu diwaspadai saat ini. Sebab, revisi UU TNI yang baru disahkan dapat menyebabkan militer kembali menguasai pemerintahan sipil seperti dwifungsi ABRI pada masa Orba.
Saat militer sudah mengisi pos-pos pemerintahan dan parlemen, kata Ubed, akan menjadi hal mudah untuk memasuki sektor pendidikan seperti perguruan tinggi. Akibatnya, nilai-nilai militeristik yang sarat dengan kekerasan itu dapat terinternalisasi ke dalam kampus.
Menurut Ubed, sebetulnya militer sudah lama menginternalisasi nilai-nilainya kepada mahasiswa sejak masa Orba. Caranya dengan mendirikan unit kegiatan mahasiswa yang bernama Resimen Mahasiswa (Menwa). Organisasi tersebut acap kali dianggap sebagai perpanjangan tangan militer di kampus.
“Tanpa kita sadari, militer sudah masuk kampus,” ujarnya
Baca juga: Modus Operandi Dwifungsi Tentara di Rezim Prabowo
Ubed juga memandang watak militer yang bersifat otoriter, bahkan sudah merambah ke pimpinan UNJ. Ia mencontohkan pengangkatan dan pencopotan jabatan Kepala Prodi (Kaprodi) yang dilakukan rektor secara tiba-tiba. Lanjutnya, bila watak militerisme tidak segera dihilangkan, demokrasi dan tradisi kritis yang terbangun di UNJ dapat roboh.
“Militerisme itu tidak sesuai dengan demokrasi kita. Karena tidak hanya merusak nilai demokrasi saja, juga merusak nilai kemanusiaan,” terang Ubed.
Senada dengan Ubed, Ketua Green Force UNJ, Rahman Hakim menganggap kampus sudah terbelenggu pada logika kerja militeristik yang identik dengan pola komando. Hal ini nampak jelas pada kasus pembuatan Surat Keputusan Nomor 267 tentang kalender akademik yang tidak melibatkan perwakilan mahasiswa di Majelis Wali Amanat (MWA) dan mengancam demokrasi kampus.
Padahal, menurut Rahman, kampus seharusnya melibatkan mahasiswa dalam proses perumusan kebijakan agar dapat memahami berbagai keresahan yang mereka rasakan. Terlebih lagi, perwakilan mahasiswa dalam MWA memang memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi seluruh mahasiswa.
“Tidak adanya keterlibatan ini memperlihatkan mahasiswa dituntut hanya untuk patuh saja dan menerima semua keputusan dari birokrat kampus,” ucap Rahman.
Rahman mewanti-wanti, akhir-akhir ini militer sering masuk kampus melalui perjanjian kerja sama seperti di Universitas Udayana (Unud). Lanjutnya, agar kasus serupa tidak terjadi UNJ, mahasiswa perlu berkonsolidasi dan berorganisasi. Hal itu sebagai cara mahasiswa merawat kampus dari intervensi militer.
“Mari kita rawat bersama budaya kritis yang ada di UNJ, mumpung militerisme baru sedikit masuk kampus. Kalau semakin lama dibiarkan, pasti akan semakin sulit,” katanya.
Baca juga: Mewaspadai Politik TNI: Masa Depan Kita Bukan di Ujung Senjata
Bercermin dari kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Serikat Mahasiswa Hukum Bergerak (Semarak), Bagas Wisnu menjelaskan, kampusnya masih memiliki ikatan dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), sehingga tradisi militeristik dapat ditemukan. Ia mencontohkan tradisi UPNVJ yang selalu menyetel mars “Bela Negara” dengan alasan untuk merawat jiwa nasionalisme mahasiswa.
Lebih lanjut, Bagas berujar, tradisi itu perlu dikaji ulang. Menurutnya, nasionalisme tidak cukup sekadar menyanyikan lagu setiap pagi, sedangkan rakyat sering tersiksa dan mendapat kekerasan. Saat demonstrasi misalnya, rakyat mendapat pemukulan, penyiraman gas air mata, hingga berbagai bentuk tindak represi lainnya.
“Jadi, seakan-akan kita disuruh melupakan semua tindakan yang sudah dilakukan oleh negara, dan fokus untuk membela negara,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Bagas juga menerangkan terdapat tanah Kampus UPNVJ yang ternyata milik Kemenhan. Implikasinya, mahasiswa yang mempersoalkan parkiran harus berhadapan langsung dengan Kemenhan.
“Mahasiswa tidak bisa melakukan apa-apa seperti dialog, advokasi, atau kegiatan lainnya,” katanya
Menyikapi isu militerisme yang kembali menguat saat ini, Bagas menegaskan, tidak bisa dilawan sendirian, melainkan butuh kerja sama dari mahasiswa dan gabung elemen masyarakat. Dirinya mencontohkan hal ini dapat dilakukan mulai dari membangun diskusi mengenai konsep bela negara itu sendiri. Lalu, melakukan pembacaan situasi politik bersama-sama dan menciptakan solusi alternatif.
“Ayo kawan-kawan, bersama-sama kita membangun wacana tandingan. Mulai dari bela negara menjadi bela rakyat. Karena yang seharusnya dibela adalah rakyat, bukan negara yang sudah menyulitkan warganya,” pungkasnya.
Reporter/Penulis: Devita Sari
Editor: Naufal Nawwaf
