“Kenapa kita hanya mentok-mentok memperjuangkan demokrasi yang sifatnya prosedural?” Begitulah pertanyaan saya yang lahir dari tiap kali memasuki waktu pemilihan BEM. Dan, di tahun ini adalah puncak kemuakan saya terhadap sikap beberapa kelompok mahasiswa di UNJ.
Sebenarnya, saya ingin menulis ini di saat waktu pemilihan BEM kemarin, tapi saya rasa itu tidak bijak, karena memang seharusnya politik dinasti kampus harus dihentikan. Saya tidak ingin memadamkan semangat beberapa kelompok mahasiswa UNJ. Menurut saya, kali ini adalah waktu yang tepat.
Sebelum lanjut, saya ingin jelaskan posisi saya di sini sebagai siapa dan sedikit konteks kenapa saya menuliskan ini. Saya mahasiswa biasa saja. Kuliah, pulang, kadang nongkrong. Saya tidak pernah masuk atau sekedar jadi sukarelawan eksekutif, legislatif. dan yudikatif kampus.
Kenapa saya di sini tidak cukup menuliskan BEM saja, karena tiga hal di atas adalah bagian ekosistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama-sama lain. Mereka pada dasarnya adalah fondasi yang saling menguatkan status quo dan kelanggengan kekuasaan. Selama ini check and balance yang mereka lakukan bisa saja gimmick belaka. Tapi saya tidak ingin mengulas terlalu jauh ke sini, saya tidak ada kepentingan.
Alasan saya tidak masuk ke sana—khususnya BEM, karena saya merasa, di sana bukan tempat yang tepat untuk mengidealkan atau membayangkan, apalagi membuat ekosistem pengembangan diri alternatif bagi mahasiswa. Aturan di sana, sangatlah tidak luwet, hukumnya positivistik, dan relasinya sangatlah hierarkis: feodalisme bangsat!
Selain itu, tujuan substansial yang dicapai juga tidak jelas. Mereka ingin fokus dan berjuang demi keadilan mahasiswa banyak, serta membuka bahkan mengeksekusi berbagai eksperimen produk keahlian dan keterampilan yang berguna bagi mahasiswa ke depannya. Nyatanya, saya lihat itu tak pernah ada keseriusan dari mereka.
Baca juga: Menelusuri Masyarakat Kelas Bawah
Misal, mereka melakukannya ala kadarnya karena tuntutan administrasi. Bahkan kalau saya lihat-lihat, tugas mereka kesannya hanya jadi kaki-tangan pihak kampus. Untungnya, saya bukanlah mahasiswa heroik dan ingin jadi pahlawan. Jadi pemikiran “mengubah dari dalam” adalah kata-kata lelucon bagi saya. Tragedi bagi mereka yang masuk ke sana, dan akhirnya di sana tidak bisa mengubah apa-apa.
Sudah sejak maba, saya merasa—kini semakin yakin—bahwa organisasi elektoral kampus, memang sebenarnya tidak dirancang untuk mewadahi bakat dan potensi mahasiswa. Tapi, dirancang untuk menarik tipe-tipe pemimpin mahasiswa yang nyaman dengan logika komando dan suka memegang kendali. Karena, memang organisasi tersebut dirancang dengan struktur terpusat dan terkontrol.
Struktur terpusat inilah yang memproduksi hasrat untuk menguasai. Dan, apa yang terjadi di sana, kalau bukan akhirnya kekuasaan itu yang menjadi tujuannya sendiri. Maka, jika ada segelintir elite mahasiswa yang mempertahankan status quo kelompok mereka, kalian sudah tahu sendiri kan jawabannya?
Lalu bagaimana dengan segelintir elite lainnya, yang katanya ingin menghancurkan tatanan “status quo” politik dinasti? Yang juga ingin mendapatkan posisi ketua BEM—khususnya tingkat universitas? Yang juga mengharapkan bisa berkuasa di sana? Saya rasa mereka juga tidak jauh berbeda.
Mengubah dari Dalam?
Saya merasa mahasiswa dan kelompok-kelompok oposisi yang memutuskan mata rantai politik dinasti kampus tidak naif. Mereka pasti sudah banyak makan garam. Saya percaya mereka tahu kalau secara sistemik dan struktural sudah rusak parah. Kalau mereka tahu, kenapa mereka memaksa untuk masuk ke perangkap tikus?
Mungkin saja, mereka ingin mendobrak status quo. Yes, kalau alasan ini kalian sejalan. Tapi pertanyaannya apakah untuk mendobrak itu kita harus masuk ke sana? Bukankah dengan masuk ke sana, itu malah menguatkan posisi mereka sebagai status quo? Apalagi kalau kalian kalah, kalian cuma dijadikan pembantu.
Oke, pasti yang kalian pikirkan kemenangan kan? Bagaimana kalau menang? Apakah dengan menang jalan kalian akan mulus begitu saja? Jelas tidak! Reformasi tidak semudah yang kalian bayangkan, apalagi di dalam kabinet kalian tidak diisi oleh orang yang idealis mentok dan tahan hujan, badai, kebakaran, atau apalah istilahnya.
Membuat sistem baru, harus dulu berhadapan—bahkan berantem dengan alumni. Selain itu, sistem baru perlu pembiasaan. Agar kabinet kalian nyaman dengan alur baru, butuh waktu panjang sekali. Oke, di sini saya punya cerita tentang komunitas yang mereset sistemnya. Yaitu, komunitas Bengsas UNJ, di awal tahun 2024.
Bengsas, kala itu, diisi oleh maba Sasindo 2023—masih semangat-semangatnya. Mereka tidak punya oposisi. Ribut dengan alumni juga tidak merepotkan sekali, karena alumni memang sudah seperti tidak peduli. Dalam tanda kutip di sini, “Tidak ada halangan berat”. Tapi, nyatanya di lapangan mereka perlu rapat hampir tiap minggu selama kurang-lebih 4 bulan untuk trial and error.
Konsep awalnya yang dibuat rapi dan sistematis, tidak berjalan lancar. Tidak cocok, tidak relevan. Karena sering gonta-ganti, akhirnya konsep (roadmap, planner, manajemen, dll) dibuat nanti dulu setelah hasil di lapangan bagaimana. Yang dalam tanda kutip, “konsep yang awal kita anggap bagus dan terbaik, nyatanya bisa hancur juga di lapangan.” Dan akhirnya, konsep yang terpakai adalah hasil uji coba yang ke sekian.
Beruntung, karena direset full, mereka tidak ada proker dan mereka tidak punya kewajiban jadi babu prodi untuk administrasi dan lain-lain. Berarti, selain tidak ada proker, juga tidak ada intervensi dari prodi. Dua hal tersebut, tidak juga buat mulus jalan mereka. Mereka butuh waktu hampir satu periode buat bisa punya kurikulum yang paten. Itu juga masih banyak yang perlu direvisi.
Dari cerita di atas, kalian bisa bayangkan. Bagaimana kalau kalian dapat kursi ketua BEM dan ingin mengubah dari dalam? Pertama, intervensi dari kampus. Kita mau tidak mau harus melaksanakan PKKMB dan turunannya. Tidak bisa dihindari! Sudah secara struktural organisasi mahasiswa berada dalam relasi subordinat dengan birokrat kampus. Secara hukum, kampus punya kuasa administratif dan anggaran. Itu fakta yang tidak bisa dibantah.
Kedua, alumni—ini menurut rumor ya, saya sebenarnya tidak tahu pasti. Ketiga, mengubah proker, tapi banyak proker yang terus berjalan. Keempat, mengubah kebiasaan baru. Kelima, kalian punya oposisi dalam internalan. Keenam, kayaknya masih banyak, tapi saya bingung mau nulis apa lagi.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis: Salah Langkah Pengentasan Kemiskinan Struktural
Mungkin kah bisa? Bisa saja, asal satu kabinetnya tahan badai, tahan korsleting, bisa tangkap tuyul, dll. Tapi kalau misalnya dipaksakan, kalian kasihan tidak sih sama satu kabinet kalian? Pasti banyak proker yang keteter. Apalagi kalo sistem yang kalian buat baru itu gagal, wah, amsyong! Kabinet burn out! Tapi, kalau kalian masih percaya bisa, ya silahkan.
Mungkin saja, kalian mau buat perubahan yang kecil-kecilan, bukan reset sistem. Perubahan 10–20 persen, dicicil. Mencoba mengubah budaya dan praktik-praktik kotor. Tapi, jujur saya tidak yakin itu bisa terus berjalan. Tapi, sebenarnya ini yang jadi pertanyaan saya.
Kalau sesulit itu, dan kemungkinannya kecil. Kenapa kamu percaya masih bisa ubah dari dalam. Maksa siapa tahu bisa, biar tidak penasaran. Tapi, pertanyaan saya tujuannya buat apa? Kalau dilihat sudah tidak karuan begini, apalagi kalian kejar di sana? Apa yang dikejar memangnya? Apa ya?
Bagaimana Melawan Status Quo?
Kalian sadar tidak bahwa menganggap mereka (dibaca: pelaku politik dinasti) sebagai musuh yang berada di atas kita secara hierarkis, itu memperkuat status quo mereka. Semakin sering kalian mendefinisikan mereka dengan menyebut istilah “ini” atau ”itu”, semakin kuat posisi mereka. Semakin merasa dianggap dan diperhitungkan. Dan semakin jelas pula posisi kita sebagai “orang iri” yang tidak dapat jatah, atau apa gitu. Intinya, posisi kalian ada di bawah mereka secara hierarkis.
Teori kesopanan dan kesantunan pun dibuat untuk mempertahankan status quo. Ia tidak netral dan berdiri sendiri. Kalian bisa lihat saat kita mengkritik kecurangan mereka, dijawab bahwa kritik yang diberikan tidak elegan, tidak akademis, tidak bermoral. Padahal jelas siapa yang tidak bermoral dan tidak akademis. Masa cara-cara curang harus dilawan dengan sopan, muka ceria, tawa bahagia. Tidak adil! Sampah harus dibalas dengan tahi, istilahnya. Tapi kalian sulit melakukan ini karena banyak pembelaan perihal sopan santun dan sejenisnya.
Nah, pertanyaan bagaimana kita keluar dari paradigma penjajah ini? Kita bisa menganggap mereka tidak penting-penting amat—selain jadi babu kampus. Anggap saja kita dengan dia beda realitas. Tidak berada dalam satu hierarkis yang saling tumpang tindih. Tapi ada, mungkin di-hierarkis yang berbeda dengan mereka. Mereka yang ada di super (atas), pasti bingung siapa lagi yang dijadikan sub (bawah). Posisi mereka di atas (superior) mereka mulai tidak relevan, goyah, dan akhirnya dipertanyakan.
Kalau Kalian Memang Tulus, Buktikan di Akar Rumput!
Kalau kalian memang tulus membangun ekosistem kampus yang lebih baik. Kalian bisa bantu mahasiswa yang medioker dan anak tongkrongan yang biasa saja. Mari kita bersama-sama membangun sesuatu yang punya bonding lumayan kuat. Misalnya seperti The State of Sounds atau kesukaan lainnya. Kita buat ruang buat mahasiswa yang bingung arah buat bisa tumbuh dan berteduh.
Saya percaya tongkrongan bisa menjadi ruang belajar. Sayangnya saja karena nongkrong kerap dipandang negatif, hal-hal seperti yang saya bayangkan jadi sulit tercapai. Bahkan menurut saya, di sanalah demokrasi tumbuh dan berkembang, daripada hanya bicara kursi yang ujungnya hanya administrasi. Karena apa? Karena demokrasi itu ada saat mahasiswa mulai okupasi ruang-ruang kampus. Ruang-ruang kampus hidup kembali dengan aktivitas untuk tumbuh bersama.
Entah musik, literasi, olahraga, dll. Bayangkan saja, Pustikom jadi tempat eksperimen musisi-musisi kampus, yang akhir nanti bisa terkenal. Tidak usah se-Indonesia dulu. Se-Jakarta Timur saja dulu. Bayangkan di Teater Terbuka lahir petinju-petinju hebat se-Jakarta. Di Plaza, lahir penulis-penulis yang menang Kusala Sastra. Semua orang bisa menyalurkan hobinya, tanpa harus masuk organisasi redflag karena tongkrongan/komunitas punya celah yang bisa diubah sesuai kebutuhan. Tidak kaku amat. Asal serius mau benar, tumbuh, dan maju. Plus etika jangan lupa. Tetap otonom dan tidak ada campur tangan eksternal atau oknum yang cari keuntungan pribadi.
Tapi yang paling penting, kita harus pikirkan model ekonominya bagaimana, untuk berkelanjutan. Ketika kita lulus bisa diteruskan, bukan jadi UKM, tapi jadi komunitas luar kampus layaknya The Sounds Project di bidang festival. Regenerasi versi UKM tidaklah perlu, syukur bisa dilanjutkan pasca lulus, bubar saat lulus pun tidak apa-apa, yang penting kita pernah bereksperimen di sana. Sekali lagi tidak perlu regenerasi. Biarkan adik tingkat buat komunitas sendiri dan mandiri, disesuaikan kebutuhan mereka. Daripada harus regenerasi yang akhirnya melahirkan feodalisme baru.
Intinya, langkah awalnya ini dulu. Lakukan saja yang selama ini BEM tidak bisa lakukan, yaitu jadi wadah pengemabangan diri. Kalau bisa buat yang demokratis dan inklusif. Kalau kita berhasil dan kita bisa goreng BEM, seperti menggoreng pemerintahan korup dan terbukti bagi seluruh warganya tidak guna, serta tidak ada harga diri lagi. Kalau tidak? Apa yang kita bisa goreng dan mahasiswa awam dapatkan? Kita saja gagal, kok ngegoreng-goreng. Yuk, kita buat jalan-jalan alternatif. Semoga berhasil! Biar semua mahasiswa awam tahu, mana kantong kresek buat sampah dan tote bag buat bawa emas. Yang pastinya, kita harus jadi tote bag emas itu.
Penutup
Saya tidak menyarankan kalian untuk tidak masuk lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pun ikut dalam pemilihan ketua—khususnya BEM. Itu hak kalian. Kalau itu niat, apalagi niat baik, silahkan saja! Saya juga tidak menyalahkan kalian yang juga telah menjadi bagian dari salah satunya. Saya tidak ada penekanan ke sana.
Tapi yang saya tekankan di sini adalah ketika kita tidak mampu mengubah apa-apa dari dalam, kenapa kita tidak membangun jalan-jalan alternatif seperti yang saya tuliskan di atas. Kenapa kita terus-terus terjebak dalam paradigma yang dibentuk untuk membuat kita selalu inferior dan kalahan.
Selama ini, kalian selalu bicara tentang demokrasi, tapi demokrasi yang prosedural. Yuk, sekali-kali kita berdemokrasi dengan demokrasi yang lebih substantif. Ada di politik sehari-hari dan kalau bisa bonus goyangin tatanan sosial yang sudah mapan.
Saya tahu, tulisan saya banyak bias—saya bukan bagian dari kalian-kalian—dan banyak celah untuk dikritik. Misalnya, apakah kalau kita tidak menganggap “mereka” tidak penting banget, bahkan tidak percaya dan menganggap ada. Lalu, kita bisa otonom buat ruang-ruang komunal, itu bisa melemahkan status quo? Melihat posisi saya di bagian pendahuluan dan realitas yang ada khususnya di prodi Sasindo 23. Di mana, mahasiswa tongkrongan punya bonding dan harga diri.
Kemudian, melihat sejarah di mana angkatan tua Sasindo, yang suka nongkrong. Waktu di masa kuliahnya, lebih dipercaya untuk inisiasi kegiatan malam sastra, dan hal-hal lainya, daripada pihak BEM sendiri. Mereka juga kerap buat acara-acara sastra kecil-kecilan sendirian, tanpa songkongan dari BEM. Ini yang meyakinkan saya!
Di luar konteks kampus, saya melihat banyak komunitas dan kolektif yang mencoba otonom, merawat lingkarannya masing-masing dan membuat ruang-ruang aman. Dan, pastinya terus melawan—tapi tidak untuk cari jabatan. Karena itulah, negara mulai gerah dengan konsep anarki! Status negara sebagai pelindung dan sebagainya, jadi mulai dipertanyakan, kalau ini terjadi. Kalau warga bisa otonom dan mandiri. Ini juga yang meyakinkan saya!
Untuk sisanya mungkin, terserah pembaca. Apakah dengan strategi “exit” yang saya tawarkan lebih efektif daripada masuk ke dalam sistem? Atau kalian mau “voice” juga, tapi juga “exit”? Terserah kalian lah. Saya cuma mahasiswa biasa, bukan siapa-siapa, semester akhir pula. Tidak bisa berbuat banyak, selain memberi saran kepada kalian. Saran yang sepertinya tidak guna-guna amat.
Oke, sebelum menutup, saya juga harus kasih tahu soalnya ini. Waktu itu, waktu ribut-ribut di Bocor Alus UNJ dan Seputar UNJ, beberapa teman-teman saya—yang tidak ngerti, bahkan memang tidak mau mengerti politik kampus—bertanya, “Itu yang di-posting Bocor Alus apa sih? Lu ngerti nggak sih?” Saya jawab saya tidak tahu, Memang tidak tahu, karena isunya jauh dari realitas saya dan beberapa teman-teman saya. Nah, karena alasan inilah, saya menulis opini ini. Tulisan tidak penting yang membahas suatu yang tidak penting bagi saya. Tabik!
Penulis:
Muhammad Ridwan Tri Wibowo
—Prodi PBSI 2022, mahasiswa medioker dan biasa-biasa saja.
