“Yang berharga,” kata-kata itu selalu diucapkan oleh Gollum untuk menggambarkan One Ring atau Cincin Tunggal. Makhluk kecil menyeramkan yang terdapat dalam buku ataupun film Lord of The Rings itu sangat mencintai Cincin Tunggal. Sampai-sampai Gollum melakukan segala cara demi meraih ataupun mempertahankannya.
Gollum yang awalnya merupakan Hobbit–makhluk mirip kurcaci–rela membunuh sepupunya sendiri demi mendapat yang berharga baginya itu. Selanjutnya, ia mengasingkan diri di dalam goa demi terus bersama dengan Cincin Tunggal. Di sana, ia lama-kelamaan kehilangan bentuk fisiknya sebagai Hobbit. Tak hanya itu, ia seolah menjadi gila karena pikirannya sepenuhnya dikendalikan oleh yang berharga.
Memang dramatis dan seolah tak masuk akal. Namun jika dilihat lebih seksama, kisah Gollum mirip keadaan masyarakat hari ini yang mengupayakan segala cara demi yang berharga. Akan tetapi berbeda dengan Gollum, yang berharga bagi masyarakat kiwari adalah modal. Modal di sini berupa uang atau barang yang bisa dipergunakan manusia untuk menambah kekayaan..
Contoh dari tindakan mengupayakan segala cara demi mendapatkan modal, dapat dilihat dari kondisi perpolitikan Indonesia hari ini yang begitu ugal-ugalan. Dengan gamblang, rakyat dipertontonkan berbagai muslihat dari segelintir elite untuk melanggengkan ataupun memperkuat kekuasaan. Musababnya, bertambahnya kekuasaan berbanding lurus dengan meningkatnya modal. Demi itu semua, batasan etika maupun hukum kerap kali diterobos.
Sebut saja kasus putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Putusan yang sarat konflik kepentingan itu penuh akan masalah, sampai-sampai banyak hakim MK kemudian ditetapkan bersalah secara etik. Namun, Gibran tetap melenggang dalam Pemilu. Kini, fotonya sudah terpajang di dinding-dinding sekolah sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
Bahkan sekarang, praktik politik ugal-ugalan malah diidealkan oleh pejabat tinggi negara. Dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada se-Provinsi Jawa Tengah di Solo beberapa waktu lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, “Cara apapun lakukan, yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau nabrak aturan yang penting jangan ketahuan.”
Tidak hanya terjadi di level elite, tindakan menghamba demi yang berharga juga dilakukan masyarakat akar rumput. Hal itu dapat dilihat dari menjamurnya permainan judi online di kalangan rakyat jelata.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 80 persen pemain judi online di Indonesia adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Tak jarang, orang melakukan tindakan kriminal agar bisa bermain judi online. Padahal, kasus orang bangkrut karena bermain judi online sudah sedemikian banyak.
Menjamurnya judi online menandakan masyarakat sangat ingin menambah kepemilikan hartanya. Akan tetapi, karena akses untuk kaya begitu sulit lantaran mahalnya biaya pendidikan ataupun minimnya lapangan kerja, mereka memakai cara-cara instan. Bukannya sadar akan keadaan yang penuh penindasan dan berusaha mengubahnya, masyarakat akar rumput malah menghalalkan segala cara agar bisa sama dengan penguasa, yakni menjadi kaya.
Akal Jadi Alat Semata
Filsuf asal Jerman sekaligus tokoh dari Sekolah Frankfurt, Max Horkheimer mengkritik keadaan masyarakat kiwari di era kapitalisme atau pasar bebas. Pemikirannya terekam dalam buku Dilema Usaha Manusia Rasional Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkheimer & Theodor W. Adorno karya Sindhunata.
Horkheimer melihat pola pikir ataupun akal budi dalam masyarakat hari ini secara umum sangatlah instrumental. Akal budi ini menekankan kepada cara. Jadi, seseorang hanya memakai akalnya sebagai cara untuk self preservation atau kepentingan individu dalam mempertahankan diri. Sepanjang kepentingan individu terwujud, segala tindakan dilakukan.
Maka dari itu, ciri khas dari akal budi instrumental adalah netral ataupun bebas nilai. Sebab, akal diperalat sekadar untuk kepentingan individu dan tidak memperhitungkan kepentingan atau tujuan secara keseluruhan.
Adapun, manusia dapat berpikir mengenai kepentingan ataupun tujuan secara keseluruhan karena adanya akal budi objektif. Akal budi objektif tidak netral, sehingga terdapat keberpihakan mengenai hal-hal yang baik dan benar dalam akal budi ini. Akan tetapi, akal budi objektif kini semakin meredup.
Bagi Horkheimer, pudarnya akal budi objektif bertitik tolak saat masa Aufklarung (Pencerahan) yang terjadi di Eropa sekitar abad ke-18. Ketika itu, para pemikir menentang segala hal berbau dogmatis yang dikeluarkan Gereja.
Akan tetapi, hal itu merembet sampai penyerangan kepada seluruh konsep-konsep objektif dan metafisis dari akal budi, seperti etika dan semacamnya. Dampaknya, etika ataupun “kebenaran” seakan dibuang ke dalam tong sampah.
Baca juga: Masa Depan Suram Demokrasi dan HAM di Akhir Rezim Jokowi
Di titik inilah, mulai menjamur pemikiran positivistik. Segala sesuatu yang tidak bisa diindera, dikatakan irasional dan juga tak dapat dipercaya. Alhasil, konsep-konsep mengenai etika tidak diindahkan. Manusia hanya hidup sekadar untuk self preservation semata.
Meski begitu, hal-hal yang tak bisa diindera memang masih ada dalam masyarakat. Namun, ia kerap dijadikan alat untuk self preservation.
Misalnya, agama yang kerap digunakan untuk keuntungan materil. Jadi, agama dan semacamnya hanya formalitas belaka. Orang berlaku sesuai ajaran agama bukan karena hal yang diyakini benar, tapi demi mendapat kekuasaan maupun kekayaan.
Dunia semakin suram ketika dominasi akal budi instrumental berkombinasi dengan sistem yang mapan, yakni kapitalisme. Netralitas akal budi instrumental, menjebak imajinasi masyarakat dalam sistem yang menekankan akumulasi modal semata. Kondisi ini terus dilanggengkan oleh seperangkat institusi seperti sekolah dan industri budaya, masyarakat disihir untuk berpikir dan bertindak demi akumulasi modal.
Maka, manusia tidak ubahnya mesin yang terus memproduksi modal. Manusia sudah kadung tunduk kepada modal, sama seperti Gollum yang tunduk kepada Cincin Tunggal. Sistem saat ini yang terus mendorong modernisasi ataupun “rasionalitas” di masyarakat, justru membuahkan irasionalitas. Sebab, manusia tidak bebas dan otonom dalam berpikir ataupun bertindak.
Pedagogi Kritis sebagai Upaya Menuju Masyarakat Bebas dan Setara.
Meskipun gempuran hegemoni kapitalisme datang dari segala lini kehidupan, akan tetap ada subjek yang melawan nilai dominan itu. Dominasi dari suatu sistem tidak berjalan penuh kepada semua subjek. Hal itulah yang menjadi dasar dari optimisme pemikiran filsuf asal Amerika Serikat, Henry Giroux terkait perubahan radikal di masyarakat.
Dengan demikian, ia menitikberatkan peran subjek dalam perubahan sosial. Maka dari itu, Giroux mempopulerkan pedagogi kritis sebagai upaya “memproduksi” subjek yang melawan penindasan dari sistem hari ini.
Pedagogi kritis, menjadi counter hegemony dari praktik pendidikan tradisional yang mengurung imajinasi. Maka Giroux melihat sekolah sebagai tempat perjuangan dan pemicu perubahan sosial.
Pedagogi kritis bergerak di antara dua titik. Yakni, kritik terhadap keadaan masyarakat, sekaligus harapan untuk perubahan ke arah yang lebih baik (Wattimena, 2018).
Baca juga: Beasiswa, Racun Manis Pemerataan Pendidikan
Pembelajaran di kelas berjalan secara dialektis antara guru dan murid dalam pedagogi kritis. Dengan begitu, murid menjadi berani dalam mengungkapkan pendapat, sehingga mereka tidak menjadi manusia yang pasif dan tunduk kepada sistem dominan.
Giroux memandang, pedagogi kritis tidak hanya berjalan di institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas. Hal itu juga dapat dilakukan secara meluas melalui sederet organisasi di masyarakat. Bahkan, pedagogi kritis juga bisa diterapkan melalui berbagai perangkat budaya, seperti media cetak dan internet.
Dengan menerapkan pedagogi kritis, masyarakat dapat sadar dengan kebobrokan realitas hari ini yang penuh akan penindasan. Pun, dengan itu keadaan dapat diubah menjadi lebih bebas dan setara.
Penulis: Andreas Handy
Editor: Ezra Hanif
