Judul: Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto
Penulis: John Roosa
Penerbit: Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) bekerja sama dengan Hasta Mitra
Tahun Terbit: Cetakan pertama tahun 2008 (terjemahan Bahasa Indonesia)
Tebal: 368 halaman
ISBN: 978-979-3731-61-6
Penerbit Asli (versi Inggris): University of Wisconsin Press, 2006
Belakangan ini, istilah “antek asing” makin sering terdengar di kanal pemberitaan. Presiden Prabowo Subianto berulang kali memakai istilah tersebut dalam merespons gelombang demonstrasi. Tak ayal, istilah itu membentuk framing buruk terhadap gerakan rakyat yang menolak kebijakan Prabowo yang sewenang-wenang.
Sebagai contoh, istilah “antek asing” dinisbatkan Prabowo terhadap demonstran Indonesia Gelap pada 21 Februari lalu. Istilah itu kembali dilontarkan Prabowo dalam merespon demonstrasi panjang pada 25-31 Agustus lalu.
Alih‑alih merespons tuntutan dan memerbaiki permasalahan kebijakan, ekonomi, hingga politik, Prabowo justru menuduh aksi itu sebagai gerakan yang disokong kepentingan asing dan mengancam kedaulatan negara. Lewat surat kabar maupun media sosial pro-pemerintah, istilah “antek asing” terus-menerus digaungkan sehingga menjadi suatu yang dianggap benar.
Apabila dikritisi, apakah benar serangkai demonstrasi lalu didalangi antek asing? Atau malah, istilah itu hanyalah siasat Prabowo dan kroni-kroninya untuk menebar wacana yang bertujuan mengaburkan problematika negara yang terjadi?
Baca juga: Paradoks Hilirisasi: Kedok Pembangunan dan Kesengsaraan Rakyat
Karena apabila ditelaah dengan saksama, tidak ada bukti kuat keterlibatan tangan luar dalam serangkain demonstrasi tempo lalu. Ketiadaan bukti tersebut, menjadikan Pemerintah hanya membentuk kesan bahwa siapapun yang mengkritik rezimnya adalah boneka kekuatan luar.
Oleh karena itu, penting untuk akhirnya mengupas wacana tersebut dengan meminjam teori Antonio Gramsci tentang hegemoni. Hegemoni merupakan bentuk dominasi secara halus atau tanpa adanya paksaan agar cara berpikir, ide, maupun nilai pandangan hidup masyarakat sesuai dengan kepentingan penguasa. Hal itu bertujuan untuk mengendalikan masyarakat dan mempertahankan kekuasaan.
Berlandaskan hal itu, Pemerintah sengaja menguasai wacana agar mayoritas masyarakat melihat massa aksi sebagai musuh negara yang membuat kekacauan. Ketika mayoritas masyarakat mengamini hal itu, demonstrasi lalu maupun yang akan datang hanyalah dipandang sebagai kepentingan luar, dan memang seharusnya diredam —barangkali dengan cara kekerasan atau kriminalisasi. Demikian, Pemerintah pun berhasil menghegemoni masyarakat dan menjadikannya patuh.
Adapun, pola seperti ini mengingatkan pada yang dilakukan oleh Soeharto dalam merebut hingga memertahankan kekuasaanya. Terekam dalam buku Dalih Pembunuhan Massal, John Roosa melihat Soeharto dengan segenap modal kekuasaan, membangun narasi bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang tunggal dalam pembunuhan dewan jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Selain itu, Soeharto menuduh hal itu sebagai upaya kudeta dan mengancam kedaulatan negara.
Namun, Roosa membongkar bahwa narasi “PKI sebagai dalang tunggal” hanyalah konstruksi politis yang dibuat Soeharto. Sebab, tidak sepenuhnya PKI menjadi aktor dari peristiwa tersebut. Roosa meneliti hanya segelintir anggota yang termasuk ke dalam Biro Chusus PKI pimpinan Sjam Kamaruzaman yang terlibat. Karena rumitnya struktur organisasi, Roosa menilik bahwa pimpinan pusat PKI itu miskin koordinasi dan tidak mewakili PKI secara keseluruhan.
Roosa merinci bagaimana Sjam, melalui jaringan bawah tanahnya di militer, menangkap sinyal kekhawatiran akan rencana kudeta oleh Dewan Jenderal terhadap Soekarno. Merespons hal tersebut, Sjam lalu membujuk sejumlah perwira menengah —yang kemudian menjadi pelaku G30S— untuk bertindak melindungi Sukarno dari ancaman tersebut.
Soeharto, sebagai salah satu jenderal yang selamat, lantas membalikkan narasi ini. Alih-alih mengakui bahwa G30S adalah konflik internal militer yang ditujukan untuk melindungi presiden, ia justru menuding PKI sebagai dalang upaya kudeta dan memoles citra Dewan Jenderal sebagai pahlawan yang gugur demi menjaga kedaulatan negara. Dengan membalas melalui pembantaian massal terhadap anggota PKI, Soeharto tidak hanya “membuktikan” narasinya di lapangan, tetapi juga sekaligus memperkuat posisi militer sebagai satu-satunya penjaga stabilitas negara.
Narasi itu kemudian dilegitimasi oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Caranya, dengan menyebarluaskannya melalui film propaganda, kurikulum sekolah, hingga produk-produk sastra. Walhasil, mayoritas rakyat Indonesia memercayai narasi tunggal Soeharto tersebut.
Mengingat Soeharto memiliki posisi strategis dalam penyelidikan G30S, memberinya kendali mutlak atas informasi. Dari sanalah, narasi “PKI adalah dalang” sengaja dipilih bukan sebagai respons atas situasi, melainkan sebagai strategi politik yang menguntungkan. Narasi ini menjadi senjata untuk menyingkirkan rival politik sekaligus membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaannya.
Lebih dari itu, dengan menyebarluaskan narasi anti-komunis, Soeharto mendapatkan simpati dari negara-negara Barat. Sebab pada 1965, merupakan puncak Perang Dingin antara “blok barat yang menganut liberalisme” dengan “blok timur yang menganut komunisme”. Sehingga blok barat berupaya untuk menghancurkan paham dan dominasi komunisme di Asia, termasuk Indonesia lewat Soeharto. Sebab, PKI mulai memiliki kekuasaan yang kuat di Parlemen karena memeroleh suara terbanyak ke-3 dalam Pemilu 1955.
Selama pemerintahan Orde Baru, narasi “PKI adalah musuh” terus dipakai untuk membenarkan berbagai tindakan represif. Aparat menjalankan petrus (penembakan misterius) terhadap orang‑orang yang dianggap mengganggu stabilitas sosial akar rumput. Buku‑buku kritis berbau marxisme dilarang, organisasi rakyat dibubarkan, aktivis diculik hingga menghilang tanpa jejak. Semua itu dibungkus sebagai upaya yang diklaim Soeharto untuk melindungi negara dari ancaman laten komunisme.
Baca juga: Persatuan Adalah Jalan Perlawanan
Sampai saat ini, pola penyebaran wacana oleh penguasa untuk mengaburkan realitas dan melanggengkan status quo tetap berlangsung. Dari era 1965 hingga pemerintahan Prabowo sekarang, strateginya tak berubah yakni menghadirkan “kambing hitam” untuk memaksakan kebenaran versi mereka.
Dalam konteks inilah buku Dalih Pembunuhan Massal kembali relevan. Di tengah maraknya retorika “antek asing” hari ini, karya John Roosa mengingatkan ketika negara berhasil mengontrol narasi, sejarah bukan lagi tentang apa yang benar-benar terjadi, melainkan tentang cerita apa yang ingin didiktekan oleh penguasa kepada rakyatnya.
Lewat buku ini, Rossa menghadirkan detail arsip dan kronologi yang tajam, menjadi salah satu kajian paling serius tentang 1965. Sehingga menghadirkan narasi tandingan dari apa yang dikemukakan pemerintah. Menjadikan pembaca untuk tidak lagi terperangkap dalam hegemoni penguasa.
Meski begitu, Roosa mengakui keterbatasannya banyak bagian bersumber dari wawancara sehingga bergantung pada ingatan narasumber, dan fokusnya lebih banyak ke lapisan elite, bukan penderitaan korban di akar rumput. Sehingga, buku ini terkesan sebagai cerita dari sudut pandang sjam.
Dengan demikian, membaca Dalih Pembunuhan Massal bukan hanya menelusuri sejarah kelam 1965, tetapi juga memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui bahasa dari Soeharto hingga hari ini.
Penulis : Hanum Alkhansaa
Editor : Lalu Adam
