Kompak menggunakan baju bertema pink hitam, ratusan perempuan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar unjuk rasa pada Rabu (03/09). Mereka mendesak Presiden Prabowo segera menghentikan represifitas terhadap rakyat.
Anggota Perempuan Mahardika yang juga tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API), Sofi, menilai tindakan represifitas aparat sudah berlebihan karena banyak memakan korban sejak tanggal 25 Agustus sampai hari ini. Oleh karena itu, Ia menuntut Prabowo agar segera menarik mundur Polisi dan TNI.
“Disaat banyak sekali korban brutal aparat dari rakyat, presiden malah meresponnya dengan menaikkan gaji aparat yang terluka ketika aksi demonstrasi. Padahal, biar bagaimanapun jumlah korban dari rakyat tetap lebih banyak,” ujar Sofi.
Baca juga: Pak Presiden Jangan Jadi Pengecut
Padahal, menurutnya, aksi itu sebagai salah satu cara menyampaikan pendapat. Alih-alih menyambut aspirasi rakyat, penguasa malah membalasnya dengan tindakan represif.
“Negara menganggap rakyat macam kerikil sehingga kita boleh dipukul dan dipinggirkan. Makanya, bagiku wajar aja kalo Indonesia ga pernah maju selama ini,” ucap Sofi.
Lebih lanjut, Sofi turut menyoroti tindakan penangkapan beberapa aktivis di rumahnya dengan membawa surat penangkapan. Hal ini menunjukkan bahwa negara seakan telah mempersiapkan pembungkaman.
Sofi merasa hal ini persis seperti yang terjadi di zaman orde baru yaitu pembungkaman secara terbuka. Maka dari itu, baginya, presiden Indonesia saat ini adalah orang yang paling berjasa—untuk membangkitkan kembali orde baru.
“Saya berharap Prabowo dapat menindak tegas represifitas aparat,” terang Sofi dengan tegas.
Senada, salah satu massa aksi, Indah, berpendapat represifitas aparat paling banyak menyasar perempuan. Menurutnya, dulu sewaktu tahun 1998, perempuan kerap digunakan oleh negara hanya untuk melemahkan kekuatan demonstrasi.
Ia melanjutkan, negara menghadirkan berbagai tindak kekerasan, sehingga membuat perempuan menjadi takut. Makanya, wajar saja bila negara tidak pernah mengakomodir dan berpihak kepada perempuan.
“Padahal negara membutuhkan rahim perempuan untuk meneruskan regenerasi bangsa. Tapi, kenapa perempuan tidak pernah diperhatikan,” ucap Indah.
Lalu, Indah menyatakan negara Indonesia sangat tidak kreatif. Lantaran negara menerapkan pola-pola kekerasan ketika menyelesaikan aksi demonstrasi. Apalagi, bagi Indah pemerintah saja tidak mau bila diajak untuk berdialog oleh demonstran.
“Begini saja kita kan tidak dibuka, tidak diterima DPR. Jadi, mau tidak mau kita harus keras untuk terus menyampaikan suara sampai mereka mau mendengar,” ujar Indah dengan penuh semangat.
Hal yang berbeda turut diutarakan oleh seorang perempuan dari Papua, Yokbeth, menerangkan bahwa tindakan represifitas aparat yang terjadi saat ini di Jakarta adalah hal biasa yang setiap hari dirasakan oleh orang papua. Bagai kebutuhan primer, rakyat Papua tak pernah lepas dari jerat kekerasan.
Namun, setelah melihat langsung situasi yang terjadi di Jakarta. Yokbeth mencapai pada kesimpulan bahwa jelas saat ini pemerintah mulai menunjukkan wajah rezim militeristik kepada masyarakat Indonesia.
Kemudian, perempuan berusia 25 tahun itu juga menegaskan, jika terdapat instrumen dari negara untuk melakukan penembakan. Maka, hal tersebut sudah pasti bertentangan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
“Lebih jauh, ada potensi untuk kembali muncul pelanggaran ham berat ke permukaan,” kata Yokbeth.
Baca juga: Pejabat dan Aparat Terlampau Keparat, Perubahan Besar Mesti Diadakan
Oleh sebab itu, Yokbeth mengaku tidak memiliki harapan apapun kepada pemerintah. Melainkan, dirinya begitu menaruh harapan pada seluruh lapisan masyarakat. Sebab, menurutnya hal yang perlu terus didorong adalah semakin terbangunnya kesadaran kritis masyarakat Indonesia.
Yokbeth mengatakan membangun kesadaran kritis masyarakat Indonesia bisa dimulai dari mana saja. Mulai dari melakukan diskusi, kampanye, konsolidasi, hingga menyelenggarakan aksi secara bersama-sama.
“Dengan melakukan aksi-aksi massa seperti inilah perubahan itu akan terjadi karena hanya rakyat yang dapat merubah sistem ini,” ujarnya.
Penulis : Devita Sari
Editor : Anisa Inayatullah
