Tidak ada kata murah di dalam panggung dunia pendidikan tinggi hari ini. Beberapa mahasiswa harus menggocek keuangan keluarga agar tetap bisa lanjut berkuliah. Sedangkan yang sudah buntu tidak bisa membayar, mau tidak mau harus meninggalkan bangku kuliah.

Bak gorengan yang baru keluar dari kubangan minyak panas, baru-baru ini Institut Teknologi Bandung (ITB) mengeluarkan skema pembayaran mirip sekali Pinjaman Online (Pinjol). ITB menggandeng perusahaan swasta yang bergerak di bidang pendanaan pendidikan, yaitu Danacita. Selain ITB, Danacita lebih dahulu juga sudah bekerjasama dengan beberapa PTN, seperti Universitas Negeri Semarang (UNNES), FKG Universitas Padjadjaran (FKG UNPAD), dan FH Universitas Hasanuddin Makassar (FH UNHAS).

Sayangnya mau bagaimanapun juga, hal ini bukanlah sebuah jalan terang dalam mengentaskan persoalan mahasiswa yang kesulitan bayar UKT. Terbukti pada hari Senin (29/1), mahasiswa ITB menggelar aksi karena kecewa. Mereka yang tergabung dalam aksi menuntut untuk menghapus sistem keringanan pembayaran UKT dengan skema Pinjol.

Jika ditilik lebih dalam, menurut ketua Keluarga Mahasiswa ITB, pinjaman ini merogoh kocek  lebih dari UKT biasanya. Seumpama, nominal pengajuan biaya pendidikan sebesar Rp12,5 juta dengan waktu 12 bulan. Nominal pengajuan biaya pendidikan tersebut dapat dicicil per bulan dengan biaya Rp1.291.667. Jika dikalkulasikan, mahasiswa diharuskan membayar lebih selama setahun berkuliah, yaitu Rp15.500.004.

Sebetulnya dalam kancah panggung pendidikan tinggi kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dikti, tertera bunyi jikalau kampus dapat membantu mahasiswa membayar UKT dengan skema pinjaman. Dengan catatan tidak melimpahkan bunga. Pun jika melengos ke sejarah, student loan bernama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pernah hadir pada dekade 1980-an, walaupun diakhir cerita mengalami kegagalan karena tidak mengantisipasi tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi dengan baik.

Sebulan lalu, kebijakan student loan sedang digodok antar Kemendikbudristek, Kemenag dan Kemenkeu. Namun menjadi setitik pertanyaan juga, sampai sejauh mana pengembangan kebijakan ini dapat menguntungkan mahasiswa? 

Iklan

Jangan sampai fenomena Student Loan ini malah memunculkan sengkarut masalah. Seperti yang terjadi di negeri Paman Sam, student loan dari tahun 2006 hingga kini malah menimbulkan utang terhadap APBN negara sebanyak $1,7 triliun. Dengan rata-rata per-orangnya memiliki tanggungan sebanyak $15,000.

Baca juga: Aliansi Perempuan Indonesia Serukan Persatuan Gerakan Perempuan

Membongkar Model student loan ala Nizam

Dalam penuturan Sri Mulyani, wacana penerapan student loan ini nantinya tidak akan meniru skema pelaksanaan gaya Amerika. Agaknya, model seperti Inggris ataupun Australia lah yang mungkin ditiru untuk dimainkan. Dalam arti lain tidak menerapkan suku bunga ketika mahasiswa meminjam selama satu semester.

Akan tetapi, pendidikan tinggi jangan langsung seperti orang lapar yang makan bubur panas-panas, beberapa langkah cermat perlu diperhitungkan. Dalam melihat persoalan ini, model yang akan diajukan dalam penerapan student loan menurut keterangan Nizam, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kemendikbudristek, paling memungkinkan terjadi mengacu pada pendapatan (income contingent loan/ICL). Alhasil pasca lulus kuliah, mahasiswa yang sudah bekerja bisa langsung membayar hutang pinjamannya.

Skema pembayaran yang bersender pada pendapatan ini bisa dibayangkan sebagai berikut. Seorang mahasiswa Filsafat Universitas A Yogyakarta bernama Rudi, menyelesaikan studi 8 semester di bangku perkuliahannya dengan menghabiskan uang kuliah sebanyak Rp49.800.000. Tiap semester, Rudi harus membayar UKT Rp6.225.000, diambil dari data UGM. 

Berdasarkan penelitian SMERU Institute, skema pembayaran yang mungkin terjadi adalah menyisihkan 8% gaji untuk mencicil. Rudi bekerja sebagai desainer grafis sebuah perusahaan, per bulannya mendapatkan gaji yang melebih sedikit UMK, yakni Rp2.500.000. Jika ditambah dengan beban student loan yang anggaplah sekitar Rp200.000, hasil dari pemotongan 8%, secara progresif Rudi akan melunasi hutangnya selama kurang lebih 21 tahun.

Sedangkan rata-rata pengeluaran masyarakat Jogja menurut Badan Pusat Statistik di tahun 2022, berada di kisaran Rp.1,48 juta. Sedangkan kalau ditambah dengan beban student loan Rp200.000, total pengeluaran bertambah menjadi Rp.1,68 juta. Sisa bersih dari gaji Rudi, hanya Rp820.000. 

Selama 21 tahun tersebut, bisa saja Rudi juga dibebani pengeluaran lain. Mengingat zaman hari ini dikuasai oleh Gen-Z, Rudi juga harus menyetor sekian rupiah pendapatannya ke keluarga, entah alokasinya untuk menambah pemasukan orang tua, membiayai adiknya bersekolah, dan lain sebagainya. Belum lagi kebutuhan untuk membeli tempat tinggal, sekelas perumahan subsidi pun membutuhkan alokasi dana minimal dua juta per bulan untuk mencicilnya selama 20 tahun! 

Solusi

Iklan

Student loan tidak bisa dikatakan sebagai jenis keringanan. Dengan kondisi upah yang tidak layak, tentunya hanya menambah-nambah saja beban bagi mahasiswa pasca lulus kuliah. Dobrakan untuk menghapus model pekerja yang bergaji rendah atau Low Pay Rate (LPR) perlu dilakukan.

Mengingat di tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tahun 2022, terdapat 14,83 juta buruh/karyawan/pegawai digaji tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Belum lagi ditambah dengan menganggurnya sarjana yang menyentuh di angka 752.732 di tahun 2023.

Negara, di satu sisi harus meningkatkan upah sesuai KHL. Di sisi lain, perguruan tinggi juga harus memperhatikan link and match antara dunia kerja dengan pendidikan tinggi. Banyaknya penjurusan yang teoritis maupun praktis dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan diversifikasi lapangan pekerjaan.

Seumpama, program studi humaniora semacam Sastra Indonesia secara kurikulum dapat disimpulkan lulusannya menjadi pakar atau kritikus sastra atau bahasa. Kalau yang mau jadi sastrawan terserah. Tak ubahnya juga, terdapat potensi lain ketika mahasiswanya lulus, yakni menjadi pekerja yang memiliki kemampuan praktis seperti menjadi wartawan, copywriter, dan lain sebagainya. Karena banyaknya diversifikasi profesi sarjana, universitas di sini dapat menjadi jembatan yang menciptakan link ke perusahaan.

Semisal contohnya adalah perusahaan media. Kalau tadi ada dua jalan profesi, pakar dan praktisi, maka match di perusahaan akan mungkin terjadi. Mengamati pola kerja industri, tentu sama halnya dengan kerja gerak tubuh. Pakar direkrut untuk menjadi otak perusahaan yang secara kerja berkaitan dengan orientasi atau visi. Sedangkan praktisi secara kerja erat kaitannya dengan misi. 

Kerangka link and match semacam ini pada akhirnya dapat menjawab keresahan seperti yang ditulis di The Conversation (9/23). Dengan model link and match yang lebih konkrit, ketidakjelasan banyaknya jumlah perguruan tinggi ketimbang pendidikan vokasi menjadi tidak relevan lagi. Hal itu dikarenakan banyaknya diversifikasi lapangan kerja, tidak ada lagi bentuk pilih kasih rumpun antar rumpun vokasi dengan teori.

Oleh sebab itu untuk menerapkan kebijakan student loan tidak bisa sembrono. Dibutuhkan pembangunan rel yang sinambung antar dunia pendidikan tinggi dengan pekerjaan layak upah. Bila masih bertahan pada situasi yang sama–gaji tidak layak, lapangan kerja terbatas, dan biaya kebutuhan hidup tinggi–maka jebakan middle income economy menjadi tak terelakan. Artiya Indonesia Emas 2045 hanya omong kosong belaka.

Penulis: Arrneto Bayliss

Editor: Izam Komaruzaman