Capres Prabowo Subianto berencana memberikan makan siang gratis bagi siswa bila ia terpilih menjadi presiden. Tak tanggung-tanggung, mantan Danjen Kopassus itu siap menggelontorkan dana hingga 400 T untuk kebijakan tersebut.

Prabowo berdalih kebijakan ini diperlukan untuk mengentaskan masalah stunting di Indonesia dan membantu siswa agar lebih fokus dalam proses pembelajaran. Kebijakan ini menjadi program unggulannya ‘Delapan Program Hasil Terbaik Cepat’ Prabowo-Gibran.  

Rencananya program makan siang gratis akan diberikan kepada siswa dari jenjang pra-sekolah, SD, SMP, SMA, hingga pesantren. Hal ini pun diperkuat dengan bantuan gizi kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia. Targetnya 80 juta penerima akan terealisasi pada 2029.

Secara umum, kebijakan makan siang gratis atau universal free meal sudah diterapkan di beberapa negara. Di Finlandia, seluruh siswa diberikan makan siang secara percuma dari tahap pra-sekolah hingga SMA. Tidak hanya itu, pemerintah pun memastikan makanan yang dikonsumsi siswa punya nilai gizi tinggi. Sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan siswa.

Hal yang sama juga diterapkan di Swedia, negara Skandinavia tersebut memberikan makan gratis bagi siswanya yang berumur 6-16 tahun tanpa melihat latar belakang sosialnya.

Sementara beberapa negara lain memiliki kebijakan yang berbeda, seperti Skotlandia yang hanya menyediakan makan gratis bagi siswa sekolah dasar. Atau di Amerika Serikat di mana tiap negara bagian memiliki kebijakan yang beragam.

Iklan

Kendati demikian, saya pikir kebijakan ini masih amat problematik jika dilaksanakan. Termasuk perihal anggaran yang terlalu besar, dan pengabaian pada masalah riil dalam pendidikan.

Boros Anggaran dan Rawan Korupsi

Terdapat sekitar 57,98 juta siswa dari jenjang pra-sekolah hingga SMA. Kalau biaya yang dibutuhkan untuk makan siang berjumlah Rp 15.000 per hari ditambah Rp 3.000 untuk membeli susu. Maka per hari dibutuhkan 1,04 T.

Sedangkan jumlah hari sekolah per tahun adalah 255 hari, dari jumlah tersebut dibutuhkan sekitar 266 T per tahun. Angka tersebut bisa membengkak sampai 346 triliun jika ditambah subsidi ibu hamil dan balita.

Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan kita pada 2023 hanya 612 T. Maka kebutuhan untuk pemenuhan gizi ala Prabowo itu mencakup lebih dari 50 persen anggaran pendidikan.

Masalah selanjutnya adalah kerentanan anggaran. Dengan dana sebesar 10 persen APBN 2023 itu, tentu terdapat resiko besar penyelewengan. Apalagi mekanisme penganggaran dari pusat ke daerah melewati birokrasi yang berbelit.

Bisa saja dari pusat dianggarkan untuk membeli ayam dan ikan, tapi sampai daerah hanya sekadar tempe-tahu. Sama-sama protein toh?

Seperti yang terjadi di Depok, di mana anggaran untuk makanan pencegah stunting sebesar 18.000 hanya untuk mendapatkan tahu dan sawi. 

Belum lagi jika ada pemotongan ini itu untuk memperkaya dompet pejabat. Atau bisa jadi akan muncul perusahaan abal-abal buatan pejabat tertentu untuk memenangkan tender katering makan siang gratis. 

Dana sebesar 266 T itu bukan jumlah sedikit. Kalau dibuat beli cendol, dalam satu tahun seluruh penduduk Jawa mungkin bakal kena diabetes.

Iklan

Tidak Menyelesaikan Masalah

Klaim Prabowo perihal program ini dapat mengentaskan masalah stunting di Indonesia pun dapat digugat. Sebab, masa awalnya dapat terjadi sejak dalam kandungan. Masa emas pertumbuhan anak yang berpengaruh terhadap stunting pun bukan pada usia sekolah dasar, melainkan pada 1000 hari pertama kelahiran.

Dimensinya pun banyak, seperti asupan anak, asupan ibu ketika hamil, dan kebiasaan yang tercipta di lingkungannya. Tak heran bila potensi stunting lebih tinggi menjangkit anak-anak dari keluarga miskin. 

Bila dihitung secara data pun, prevalensi stunting lebih tinggi di daerah-daerah miskin seperti Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Papua. Ataupun dalam lingkup yang lebih kecil, tingkat stunting berada di wilayah slum area perkotaan, seperti Muara Angke, Jakarta Utara. 

Maka tidak ada artinya program kemurahan hati palsu tersebut. Negara harusnya sadar, bila inti masalahnya adalah kemiskinan.

Punya Urgensi Lain

Kebijakan makan siang gratis akan sangat menghamburkan uang negara, dampaknya pun tidak terlalu besar. Padahal terdapat urgensi kebijakan lain untuk diterapkan dibanding program tersebut. Pun jika berkaca pada Finlandia, sebelum kebijakan makan siang gratis dicanangkan, mereka terlebih dulu memikirkan akses dan fasilitas sekolah.

Sekarang, mari kita tilik kondisi dua barang tersebut di negeri ini. Angka partisipasi sekolah di tahun 2022 pada usia 7-15 tahun memang cenderung baik. Dengan rata-rata di kisaran 90 persen ke atas. 

Namun, angka tersebut anjlok di anak usia 16-18 tahun atau masa-masa SMA. Data dari BPS menunjukan angka partisipasi sekolah di rentang umur SMA, hanya 73,15 persen. Terburuk berada di Papua, dalam kategori yang sama, angkanya hanya 65,93 persen.

Sementara di jenjang perguruan tinggi jumlahnya lebih mengenaskan. Menurut data dari BPS, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Indonesia hanya mencapai 31,16%. 

Akses buruk perguruan tinggi juga didukung data dari OECD yang menunjukan posisi buncit Indonesia. Di rentang usia 24-34 tahun, persentase lulusan perguruan tinggi kita hanya 17.93 persen pada 2022. Dalam kategori G20, kita hanya berada satu tingkat di atas Afrika Selatan.

Tidak hanya soal akses, fasilitas penunjang pembelajaran pun menjadi masalah serius. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2022, terdapat 21.983 sekolah yang kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di daerah pedesaan dan terpencil.

Dengan kondisi yang amat buruk di sektor pendidikan, alih-alih menciptakan program pemborosan anggaran yang rawan terjadi penyelewengan dan nir-manfaat seperti itu. Alangkah lebih baik Capres maupun Cawapres membuat program yang benar-benar menyelesaikan akar masalah pendidikan. 

Berdasarkan kalkulasi kasar penulis, dana sebesar itu dalam satu tahun dapat untuk menggratiskan seluruh jenjang sekolah dasar bagi 57,98 juta siswa, membebaskan biaya kuliah bagi lebih dari 8 juta mahasiswa, sekaligus menambah dan membenahi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. 

Maka bila kita amini pendidikan sebagai sarana peningkatan kelas, kebijakan peningkatan akses dan fasilitas akan lebih membantu masyarakat, dibanding janji kosong makan siang gratis.

 

Penulis: Izam Komaruzaman

Editor: Arrneto Baylis