Judul Buku: Pendidikan yang Membebaskan

Penulis: Paulo Freire

Cetakan: I

Tahun Terbit: 2001

Jumlah Halaman: xv + 109 hlm

Pemilihan Umum (Pemilu) sering dicanangkan sebagai bentuk praktis demokrasi. Hal ini senada dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Iklan

Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan problematika dalam Pemilu itu sendiri. Perkara utama yang kerap ditemukan adalah persoalan mengenai money politic. Hingga saat ini, praktik money politic atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilu masih menjadi musuh utama demokrasi. Pasalnya ia dianggap akan mempengaruhi dan mengurangi kebebasan seseorang dalam menentukan hak pilihnya. Pemilu yang awalnya menjadi tempat berkompetisi kebijakan berubah menjadi tempat kompetisi material.  

Para wakil rakyat yang menerapkan politik uang akhirnya melanggengkan kebodohan dalam masyarakat. Karena mereka tidak membiarkan masyarakat untuk berpikir bersama sama dalam membangun negara ini. Akibatnya, masyarakat Indonesia akan terhambat dalam proses transformasinya menuju masyarakat yang terbuka dan otonom.

Untuk menanggulangi perkara ini, dibutuhkan sebuah bentuk pendidikan untuk meningkatkan partisipasi demokrasi rakyat. Bukan hanya penyuluhan dan tagline terkait penolakan politik uang. Pengalaman demokrasi masyarakat harus dilatih melalui pendidikan.

Sejalan dengan persoalan ini. Paulo Freire menawarkan pendidikan sebagai alat untuk mencapai demokrasi dalam bukunya “Pendidikan yang Membebaskan”. Ia membedah bagaimana demokrasi Brazil berjalan pasca dikuasai kediktatoran militer (1964-1985). Walaupun terdapat perbedaan dalam latar waktu dan tempat, pemikiran Freire masih relevan untuk dibahas.  

Mencapai Demokrasi melalui Pendidikan

Pada awal tahun 1985-an masyarakat Brazil mengalami transisi kekuasaan. Dari kekuasaan militer menjadi kekuasaan republik. Hal tersebut melahirkan masyarakat yang Freire sebut sebagai masyarakat transisi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat transisi merupakan masyarakat yang berada dalam kebingungan antara memakai nilai-nilai yang lama atau menerapkan nilai-nilai baru.

Dalam masa itu, manusia dituntut untuk lebih dari sekadar beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang muncul. Ia harus memiliki kesadaran untuk mempertanyakan nilai-nilai tersebut. Kalau tidak, ia hanya akan menjadi bidak catur yang akan dipermainkan.

Untuk mengatasi agar tidak terjadi hal hal demikian, perlu adanya demokratisasi masyarakat. Freire yakin benar bahwa meningkatnya partisipasi politik rakyat akan memungkinkan tercapainya masyarakat yang terbuka dan otonom. Namun nahasnya, masyarakat Brazil pada saat itu sedang terjebak dalam kebisuan, terjajah, diperbudak, dan anti-demokrasi.

Tidaklah heran apabila melihat sejarah Brazil yang memang mematikan pengalaman demokrasi. Pasca penjajahan portugis, tanah tanah Brazil diberikan kepada para tuan tanah yang hanya mementingkan kenyamanan dan kekayaan dirinya. Masyarakat kecil tidak ada pilihan selain bergantung kepada tuan tanah.

Hal tersebut melahirkan Brazil yang berkarakteristik tunduk kepada kekuasaan, ketakutan mengemukakan pendapat, tanpa hubungan luar negeri, tiadanya pers, serta tidak adanya pendidikan.

Iklan

“Kolonialisasi kita sangatlah keji dan didasari oleh eksploitasi ekonomi atas pemilikan tanah yang luas dan tenaga budak.” (hlm. 28)

Kondisi barusan diperparah dengan diterapkannya demokrasi formal  yang diimpor dari Eropa. Ia berpendapat bahwa demokrasi tersebut hanya menawarkan persamaan dalam bidang politik tanpa mempertimbangkan kesenjangan ekonomi yang tengah tercipta dalam masyarakat brazil. Demokrasi ini menuntut rakyat untuk melakukan dialog, partisipasi, tanggung jawab politik tanpa mempertimbangkan pengalaman demokrasi mereka yang sedikit.

Menjawab fenomena diatas, Freire menawarkan sebuah bentuk pendidikan sebagai alat untuk mencapai masyarakat yang demokratis. Sebuah bentuk pendidikan, dimana ia dapat membentuk manusia yang berani membicarakan masalah-masalah dalam lingkungannya. Bukan pendidikan yang menjadikan akal kita patuh terhadap keputusan-keputusan orang lain. Pendidikan ini nantinya akan mengembangkan hubungan kita dengan realitas sosial kemudian berdampak pada perubahan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, Rakyat harus sering diberikan diskusi-diskusi mengenai haknya untuk berpartisipasi. Bukan hanya pemberitahuan secara verbal dan menghafalkan prinsip-prinsip yang tidak relevan dengan permasalahan yang ia hadapi.  Sebuah pendidikan yang dibangun atas kepercayaan kepada manusia. Kepercayaan bahwa manusia wajib mendiskusikan problem-problem yang dihadapi oleh negerinya, dunianya, pekerjaannya, serta problem problem demokrasi itu sendiri.

“Demokrasi dan pendidikan demokratis dibangun diatas kepercayaan terhadap muridnya.” (hlm. 49)

 

Penulis: Inayatullah

Editor: Sonia