Maraknya penyebaran hoaks di kalangan masyarakat marjinal telah menurunkan tingkat ketahanan demokrasi Indonesia. Terlebih pada waktu-waktu menjelang pemilihan umum. Informasi palsu itu akhirnya mempengaruhi pilihan masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad dalam lokakarya bertajuk Menyusun Agenda Kerja Hadang Hoax. Menjelang tahun pemilu, baginya penting untuk menyusun strategi melawan hoaks sebab penyebaran hoaks pasti meningkat mendekati tahun politik.

“Berkaca dari pemilihan presiden 2019 yang mengalami peningkatan besar dalam penyebaran informasi hoaks menjelang putaran kedua,” ucapnya pada diskusi yang diselenggarakan SPRI pada Kamis (22/2).

Banyaknya berita bohong, lanjut Dika, merupakan bentuk dari kemunduran demokrasi. Berita palsu tersebut pada akhirnya menyulut pertikaian antar sesama warga negara. 

“Demokrasi di era sekarang tidak sedang baik-baik saja, penting untuk kita menyuarakan ketahanan demokrasi,” ungkapnya.

Baca Juga: IDJ Awards 2023: Bentuk Apresiasi Terhadap Karya Jurnalisme Data 

Iklan

Data dari Kominfo ungkap terdapat 3.356 hoaks yang tersebar di periode 2018-2019. Kebanyakan dari hoaks tersebut bermuatan politik. Puncaknya terjadi pada April 2019, satu bulan menjelang pemilu.

Sekretaris Wilayah DKI Jakarta Rio Ayudhia Putra ungkap pada pemilihan presiden tahun 2019 terlalu banyak hoaks-hoaks yang bertebaran. Polarisasi politik cebong dan kampret di masyarakat terlihat jelas. Akibatnya, pemilihan presiden hanya berbicara tentang sentimen-sentimen SARA yang diproduksi oleh cebong dan kampret.  

Hal yang sama juga terjadi pada Pilkada DKI 2017 lalu. Rio melihat pesta politik warga Jakarta itu terlalu mengedepankan isu SARA.

“Harusnya kan yang muncul adalah isu isu kerakyatan, isu isu pembangunan. Bagaimana harga sembako murah? Bagaimana pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja? Bagaimana sediakan pendidikan gratis? Bukan antara kamu Cina kamu Islam,” tegasnya.

Senada, perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia Taufik pun menganggap masa-masa menjelang tahun politik sebagai waktu rentan penyebaran hoaks. Elit politik yang bertarung mencoba membangun narasi anti kristen atau anti islam yang pada akhirnya mengadu domba masyarakat. 

“Jangan sampai masyarakat diombang-ambing narasi kebencian sebab kepentingan politik,” tutupnya.

Diskusi ini merupakan bagian dari program “Memperjuangkan Ruang Sipil untuk Mempromosikan Ketahanan Demokratis (Democratic Resilience)” yang dijalankan oleh The Asia Foundation (TAF). Program ini turut melibatkan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) sebagai mitra lokal di Jakarta. Salah satu agendanya adalah melawan hoaks yang membikin rentan demokrasi.

Reporter/Penulis: Anisa Inayatullah

Editor: Izam