Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) bersama para dosen dan guru besar UNJ melaksanakan demonstrasi pada Rabu (28/2). Aksi ini dihadiri sekitar 400 massa dengan 250 massa dari UNJ dan 150 merupakan massa gabungan dari berbagai kampus sekitar Jabodetabek.Terdapat 3 tuntutan, yaitu turunkan harga bahan pokok, turunkan biaya pendidikan & kesehatan yang mahal dan turunkan Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator lapangan aksi, Kholid mengatakan tujuan aksi adalah bersama meningkatkan semangat pergerakan mahasiswa. Menurutnya, semua mahasiswa harus bersatu untuk memperingati pemerintah yang semakin sewenang-wenang terhadap rakyat. 

“Kami tidak akan tinggal diam melihat kesewenang-wenangan Jokowi dan berharap semua elemen bergabung untuk menyuarakan hal yang sama,” pungkasnya. 

Dosen Sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun juga turut menyuarakan ketidakbecusan pemerintah terutama dalam mengelola beras sebagai pangan utama rakyat. Ia mengatakan dalam dua bulan terakhir harga beras melonjak sebesar 10%. Hal tersebut baginya akan menyengsarakan rakyat. 

Dalam tata kelola pangan, Ubedilah menjelaskan terdapat kecacatan dalam sistem produksi beras. Terbukti dari tindakan pemerintah yang terlalu bergantung pada impor dan jauh dari cita-cita swasembada pangan.     

“Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kekacauan manajemen beras sebab Ia merupakan pengambil kebijakan tertinggi,” ucap Ubedillah.   

Iklan

Baca juga: https://lpmdidaktika.com/warga-kampung-susun-bayam-suarakan-perlawanan-di-kalangan-mahasiswa/

Ubedilah menjelaskan biaya pendidikan dan kesehatan terus naik beriringan dengan naiknya tingkat PHK yang dialami orang tua. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi stagnan dikisaran 5% serta hutang negara yang membengkak hingga mencapai Rp 8.004 trilliun. Menurutnya ini akan menjadi beban APBN untuk generasi muda di masa depan.

Lebih lanjut, Ubedillah menilai indeks demokrasi Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy). Terlihat adanya campur tangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menuju Calon Wakil Presiden 2024-2029 melalui putusan MK nomor 90/2023. . 

“Meski Mahkamah Kehormatan Majelis Konstitusi telah menyatakan hal tersebut merupakan pelanggaran etik berat namun tidak ada tindakan tegas terhadap calon yang bersangkutan,” pungkasnya.

Dirinya resah fenomena itu nantinya akan menjadi pendidikan politik yang buruk kepada generasi muda dan rakyat. Sebab Jokowi sendiri dengan secara terang-terangan mendukung Gibran seolah tidak terjadi apa-apa. 

Dengan itu, Ubedillah berharap pemilu dapat ditinjau ulang melalui hak angket anggota DPR. Ubedillah merasa hak angket merupakan jalan demokrasi yang dijamin konstitusi dibawah pasal 20A UUD 1945. Hak ini nantinya akan membuka penyelidikan pelaksanaan Pemilu curang. 

“DPR harus mendengarkan suara rakyat untuk meninjau ulang Pemilu karena kecurangan telah terpampang jelas. Kita harus mengembalikan arah konstitusi kepada jalan semestinya,” ungkapnya.  

Penulis/reporter: Akmal H.H

Editor: Anisa