Eksistensi pers mahasiswa terus menerus diganggu oleh tindakan-tindakan represif. Terakhir adalah pemberedelan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Pada Kamis (17/3/2022), Rektor IAIN Ambon menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 95 Tahun 2022 tentang pemberhentian sementara kepengurusan LPM Lintas periode 2021/2022. Pemberedelan tersebut merupakan buntut dari pemberitaan terkait kekerasan seksual yang terjadi di IAIN Ambon. Kasus ini melibatkan dosen, mahasiswa, serta karyawan. Laporan tersebut dimuat dalam majalah LPM Lintas Edisi Januari 2022 bertajuk “IAIN Ambon Rawan Pelecehan Seksual.

Sebelum terjadi pemberedelan oleh pihak kampus, LPM Lintas sempat mendapatkan intimidasi dari salah satu dosen berupa pemukulan terhadap dua reporter, Selasa (15/3/2022). Dalam siaran pers yang diterbitkan oleh LPM Lintas, dosen yang juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Sosiologi Agama tersebut merasa keberatan dengan pernyataannya yang dimuat oleh LPM Lintas dalam artikel berjudul “Tutup Kasus Itu…”.

Kejadian tersebut menjadi awal dari sengketa antara LPM Lintas dengan pihak rektorat IAIN Ambon. Pasca kejadian pemukulan terhadap dua reporternya, Yolanda Agne, Pemimpin Redaksi (Pemred) LPM Lintas segera melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Ia mengatakan, “Kami sudah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, didampingi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon, dan sudah diterima oleh kepolisian pada Rabu, (16/3/2022).”

Menurut Yolanda Agne, kejadian yang menimpa dua reporter Lintas tidak hanya merugikan secara fisik, namun turut berdampak pada psikologi para punggawa Lintas. Terlebih lagi, pemukulan terjadi di ruang sekretariat LPM Lintas, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi reporternya. Hal tersebut, lanjut Yolanda, memunculkan ketakutan bagi para punggawa LPM Lintas yang lain.

Baca Juga: Noda Dosen di Cincin Mahasiswa

Iklan

Sayangnya, bukan malah membela dan mengusut kasus pemukulan, pihak rektorat IAIN justru sibuk mengurusi “nama baik kampus” yang kadung tercemar. Bahkan, Yolanda menjelaskan, rektorat menuduh LPM Lintas sebagai dalang dari tercemarnya “nama baik kampus”. Buntutnya, Rektor IAIN Ambon menerbitkan SK Rektor Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pembekuan LPM Lintas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Didaktika, Yolanda, saat dihubungi via whatsapp menjelaskan, pihak kampus berdalih hanya membekukan sementara LPM Lintas sampai terpilihnya kepengurusan baru. Akan tetapi, pihak kampus sampai menyita alat-alat kerja milik LPM Lintas berupa komputer dan printer, lanjutnya.

Tidak cukup dengan membekukan LPM Lintas. Bahkan, pihak IAIN Ambon melaporkan Yolanda Agne, ke pihak kepolisian. Pihak kampus berdalih, pelaporan tersebut sebagai wujud dalam menjaga independensi LPM Lintas, karena redaksi LPM Lintas enggan memberikan bukti-bukti otentik dan nama-nama pelaku kepada pihak kampus. Yolanda pun menanggapi, pihak LPM Lintas masih menunggu surat pemanggilan dari kepolisian.

Kejadian ini, dikutip dari siaran pers yang dirilis oleh AJI Ambon , merupakan wujud dari sikap abai kampus terhadap kasus kekerasan seksual. Koordinator Bidang Advokasi Kekerasan Seksual AJI Ambon, Joanny FM Pesumila mengatakan, pihak IAIN Ambon seharusnya mengapresiasi kerja-kerja LPM Lintas yang mengungkap kasus kekerasan seksual di kampus. Terlebih lagi, pihak Kementerian Agama (Kemenag) juga sudah menerbitkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)  Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

“Jika kampus abai dan tidak merespon ihwal kasus tersebut, sama halnya mereka sedang melakukan pembiaran terhadap tindakan amoral di lingkungan akademik,” pungkasnya.

 

Penulis: Ahmad Qori

Editor: Izam Komaruzaman